Berita Kalbar, PIFA - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. menghadiri Rapat Koordinasi bersama Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia,  Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si, di Ruang Praja 1 Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Rabu (29/06/2022).

Dalam sambutan Gubernur Kalimantan Barat yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., menyampaikan bahwa,  pada tahun 2021 yang lalu Provinsi Kalimantan Barat mengalami bencana banjir yang cukup parah dan membawa dampak besar pada kehidupan masyarakat Kalimantan Barat khususnya di Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, Sekadau dan Sanggau. 

"Rapat hari ini berkaitan dengan telah berakhirnya Status Transisi Darurat ke Pemulihan bencana alam banjir, angin puting beliung dan tanah longsor di Kabupaten Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, Sekadau dan Sanggau," ujar Harisson.

Seperti kita ketahui, Bencana tersebut disebabkan curah hujan yang tinggi selama beberapa minggu sehingga menyebabkan permukaan Sungai Kapuas meluap dan sampai menenggelamkan rumah warga yang berada di pinggiran sungai Kapuas dan di beberapa titik rendah lainnya, dan kondisi saat ini kehidupan dan aktivitas warga yang terdampak banjir telah kembali berjalan dengan normal namun tidak menutup kemungkinan kedepannya bencana banjir seperti tahun lalu bisa terulang kembali bahkan dengan kondisi yang semakin parah yang disebabkan oleh lajunya pemanasan global.

Lebih lanjut  Sekda Prov Kalbar mengatakan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika dalam siaran Pers-nya di tahun 2021 menyatakan bahwa laju pemanasan global di dunia semakin cepat dan masif, selain itu dampak dari hal tersebut mengakibatkan perubahan iklim dan anomali cuaca ekstrem yang akan bermuara pada meningkatnya intensitas bencana hidrometeorologi yang akan terjadi seperti banjir, puting beliung dan tanah longsor.

"Dengan berakhirnya Status Transisi Darurat ke Pemulihan mengisyaratkan bahwa Siklus Penanggulangan Bencana kembali ke fase Pra-Bencana yang terdiri dari Pencegahan, Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini sekaligus menjadi pengingat bagi semua yang hadir disini untuk segera mengambil langkah-langkah dan strategi agar bencana banjir yang pernah terjadi tidak terulang," ungkapnya.

" Sehingga rapat koordinasi  ini juga dapat menjadi wadah komunikasi dan koordinasi pra bencana antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk merumuskan kebijakan dan strategi terkait penanggulangan bencana Hidrometeorologi," timpalnya. (ja)