PIFA.CO.ID, NASIONAL - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan kebijakan transisi pengecer LPG 3 kg menjadi pangkalan resmi Pertamina yang mulai berlaku pada 1 Februari 2025. Menurutnya, perubahan ini bertujuan untuk menata pola distribusi LPG 3 kg agar lebih terkontrol dan terjangkau bagi masyarakat.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/1/2025), Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tidak bermaksud mempersulit masyarakat dalam memperoleh LPG 3 kg. "Kami tidak bermaksud sama sekali untuk membuat masyarakat kita seolah-olah atau merasa sulit mendapatkan LPG," ujarnya.

Bahlil juga memastikan bahwa tidak ada pengurangan volume maupun subsidi terhadap LPG 3 kg atau yang kerap disebut 'gas melon'. Ia menyebutkan bahwa dinamika yang terjadi di masyarakat hanyalah akibat perubahan aturan distribusi yang tengah berlangsung.

"Menyangkut dengan LPG yang sekarang lagi kelangkaan, yang sekarang lagi terjadi di masyarakat, kita ini sekarang lagi menata tentang pola distribusi penjualan LPG," jelasnya.

Lebih lanjut, pemerintah mendorong agar pengecer LPG 3 kg naik status menjadi pangkalan resmi. Namun, Bahlil menilai syarat yang diberlakukan oleh Pertamina terlalu besar bagi pengecer kecil. Oleh karena itu, dalam rapat koordinasi dengan Pertamina, pemerintah sepakat untuk memberikan opsi agar pengecer bisa berstatus sebagai sub-pangkalan.

"Tadinya mereka menjadi pangkalan, tetapi syaratnya terlalu besar yang disyaratkan oleh Pertamina. Maka tadi rapat di kantor ini juga dengan teman-teman Pertamina, kita membuat kesimpulan agar pengecer ini menjadi sub-pangkalan," kata Bahlil.

Ia menambahkan bahwa perubahan ini bertujuan agar harga LPG 3 kg tetap terkontrol melalui sistem berbasis aplikasi, sehingga masyarakat tetap dapat mengakses gas subsidi dengan harga yang terjangkau.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas distribusi.