PIFA.CO.ID, LOKAL - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, memberikan tanggapan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus aturan ambang batas pencalonan presiden. Meski mengaku belum membaca putusan tersebut secara rinci, ia menegaskan sikapnya untuk menghormati keputusan MK.

"Apapun yang diputuskan oleh MK, ya kita hargai, karena kan final," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (3/1).

Lebih lanjut, Bahlil mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan dalam sistem demokrasi agar tidak melemahkan sistem presidensial. "Tetapi, kita harus juga betul-betul melihat bahwa sistem demokrasi kita ini juga jangan dibuat memperlemah posisi presidensial. Nah, ini yang kita lagi kaji sekarang," tambahnya.

Terkait dampak putusan MK terhadap strategi Partai Golkar dalam Pilpres 2029, Bahlil belum bisa memberikan kepastian. Ia menyatakan bahwa partainya akan mempelajari keputusan tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya.

"Saya baca, kami (Partai Golkar) baca dulu keputusan Mahkamah Konstitusi," katanya.

"Kami baca dulu keputusan Mahkamah Konstitusi. Begitu setelah kami baca, kami pelajari, baru kemudian kita akan merumuskan langkah apa yang harus dilakukan," tegasnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan judicial review terhadap Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold. Pasal tersebut mewajibkan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan kursi minimal 20 persen di DPR atau 25 persen suara sah nasional dalam pemilu legislatif sebelumnya.

MK menilai bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan konstitusi, karena membatasi hak politik serta kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin mereka.