PIFA, Lokal - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengklaim pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hanya melaksanakan amanat Undang-undang dalam kebijakan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per Januari 2025. "Prinsipnya begini, presiden itu kan disumpah untuk menjalankan undang-undang. Nah, terkait dengan apa pun yang dilakukan dan diperintahkan oleh undang-undang, maka saya pikir kewajiban pemerintah untuk bisa melaksanakannya," kata Bahlil di Pos Pengamatan Gunung Merapi, Sleman, DIY, Minggu (29/12).

Bahlil menegaskan kenaikan tarif PPN merupakan amanat dari Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang telah disahkan DPR dan pemerintah sejak 2021. "Khusus PPN, memang undang-undang itu tahun 2021 dibuat," tegas Menteri ESDM tersebut. Ia menjelaskan bahwa tarif PPN naik secara bertahap mulai 2022 menjadi 11 persen dan menjadi 12 persen paling lambat 1 Januari 2025.

Bahlil menegaskan Prabowo menyadari pengaruh kenaikan PPN terhadap kehidupan masyarakat, sehingga pemerintah mencari jalan tengah. Alhasil, PPN 12 persen ini hanya akan menyasar barang-barang kategori mewah saja. "Maka yang 12 persen itu yang barang-barang mewah saja, tetapi kalau yang menjadi kebutuhan rakyat dan sifatnya produk lokal itu tidak dikenakan 12 persen, artinya PPN-nya tetap 11 persen," katanya. "Tapi kalau beli mobil, barang-barang yang mahal, itu dikenakan 12 persen," pungkas Bahlil.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang dihadapkan penolakan rakyat atas kenaikan PPN menjadi 12 persen dalam beberapa hari terakhir. Lebih dari 197.753 orang telah menandatangani petisi menolak kenaikan PPN itu hingga Sabtu (28/12).

Namun, pernyataan Bahlil soal PPN 12 persen hanya untuk barang mewah bertentangan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan. "Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11 persen," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti dalam rilis resmi, Minggu (21/12). Artinya, kenaikan PPN akan berlaku untuk barang dan jasa yang biasa dibeli masyarakat mulai dari sabun mandi, pulsa, hingga langganan video streaming seperti Netflix.

Dwi menegaskan hanya ada tiga barang pokok yang tak terdampak kenaikan tarif PPN mulai 1 Januari 2025, yakni minyak goreng curah pemerintah dengan merek Minyakita, tepung terigu, serta gula industri. Ketiganya tetap dengan tarif lama 11 persen. "Untuk ketiga jenis barang tersebut, tambahan PPN sebesar 1 persen akan ditanggung oleh pemerintah (DTP). Sehingga penyesuaian tarif PPN ini tidak mempengaruhi harga ketiga barang tersebut," tegasnya. Meski begitu, sejumlah kebutuhan pokok lain tetap bebas PPN dan tidak akan dipungut pajak pertambahan nilai alias tarifnya 0 persen.