JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan bahwa kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto ke Prancis seharusnya dinilai berdasarkan manfaat dan hasil yang diperoleh bagi Indonesia, bukan semata-mata dari seberapa sering perjalanan tersebut dilakukan.

Pernyataan itu disampaikan Qodari menanggapi anggapan sebagian pihak yang menilai kunjungan Presiden Prabowo ke Prancis beberapa kali dalam masa pemerintahannya sebagai bentuk pemborosan anggaran negara.

"Ya kembali lagi, bagaimana kemudian asas kemanfaatan yang dibawa itu juga harus dipertimbangkan atau diperhitungkan," kata Qodari di Jakarta, Minggu.

Menurutnya, pemerintah meyakini setiap kunjungan yang dilakukan memiliki tujuan strategis dan memberikan keuntungan nyata bagi kepentingan nasional.

"Kita yakin bahwa apa yang bisa diperoleh dari kunjungan ke Prancis itu memang betul-betul bisa besar dan signifikan," ujarnya.

Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, Prabowo tercatat telah empat kali melakukan kunjungan ke Prancis.

Kunjungan pertama dilakukan pada 14 Juli 2025 saat menghadiri Parade Militer Hari Bastille atau Bastille Day di Paris.

Kunjungan kedua berlangsung pada 23 Januari 2026. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron membahas penguatan hubungan bilateral kedua negara.

Selanjutnya, pada 14 April 2026, kedua pemimpin kembali menggelar pertemuan empat mata untuk membahas kerja sama strategis di bidang energi, pendidikan, komunikasi digital, serta investasi jangka panjang.

Adapun kunjungan keempat dilakukan pada 28 Mei 2026. Dari lawatan tersebut, Indonesia dan Prancis menghasilkan empat kesepakatan komersial dengan nilai mencapai 3,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp61,25 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut dicapai dalam peluncuran France-Indonesia High Level Business Council yang berlangsung pada 28 Mei 2026.

Peluncuran dewan bisnis tingkat tinggi tersebut disaksikan langsung oleh Prabowo dan Macron sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan ekonomi dan investasi antara Indonesia dan Prancis.

Qodari menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kunjungan kenegaraan perlu diukur dari dampak konkret yang dihasilkan bagi pembangunan nasional, kerja sama ekonomi, serta peningkatan posisi Indonesia di tingkat internasional.