Garuda Indonesia dijadikan maskapai untuk rotasi pasukan misi pemeliharaan perdamaian PBB. (Wikimedia Commons)

Internasional scoped-by-Internasional

Bangga, Rotasi Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB Gunakan Maskapai Garuda Indonesia

Dunia | Selasa, 7 Maret 2023

PIFA, Internasional - Pertama dalam sejarah, rotasi pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB menggunakan Maskapai Garuda Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Indonesia telah mengirimkan pasukan sebesar 1.090 orang ke UNIFIL (Lebanon) dalam 4 (empat) gelombang, sebagai bagian dari rotasi pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian (MPP) PBB.

"Dengan fasilitasi PTRI New York dan berbagai instansi terkait, untuk pertama kalinya dalam sejarah pengiriman pasukan ke MPP PBB dilakukan menggunakan maskapai nasional Garuda Indonesia," demikian dikutip dari pernyataan Kemlu RI.

Dalam laman resminya Kemlu RI menjelaskan bahwa upaya tersebut merupakan bagian perwujudan komitmen tinggi Indonesia untuk terus meningkatkan kontribusi bagi MPP PBB, baik secara kualitas maupun kuantitas.

"Tidak hanya itu, penggunan maskapai Garuda Indonesia merupakan bagian strategi besar Pemri, melalui PTRI New York, untuk meningkatkan manfaat ekonomi dari peran Indonesia di berbagai MPP PBB," lanjut pernyataan tersebut.

Diketahui, Indonesia merupakan negara kontributor pasukan ke-8 terbesar di dunia, dengan lebih dari 2.700 personel, termasuk 170 personel perempuan, di 9 (sembilan) MPP PBB.

Seremonial pelepasan pasukan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dilaksanakan pada 6 Maret 2023 di Bandara Halim Perdanakusuma, yang rencananya akan dihadiri oleh jajaran Kementerian BUMN, Kementerian Pertahanan, TNI, serta Kementerian Luar Negeri. (yd)

Indonesia

| Kamis, 2 Januari 2025

Berita Terkait

Lifestyle

Sate Kelinci Masuk 5 Besar Daftar Hidangan Kelinci Terenak di Dunia

PIFA, Lifestyle - Kuliner Indonesia kembali mendapat pengakuan secara global. Kali ini, sate kelinci berhasil masuk dalam daftar hidangan kelinci terenak di dunia versi Taste Atlas. Informasi tersebut diketahui akun Instagram Taste Atlas, yang merilis daftar 10 hidangan kelinci terbaik di dunia, di mana sate kelinci berhasil masuk dalam daftar tersebut. Dalam dafta tersebut, sate kelinci berhasil menempati peringkat keempat. Posisi pertama ditempati oleh kouneli stifado dari Skiathos, Greece, diikuti oleh fenkata dari Malta di posisi kedua, dan coniglio alla ligure dari Liguria, Italia, di posisi ketiga. Taste Atlas sendiri merupakan situs yang dikenal menyediakan informasi dan peringkat tentang berbagai jenis makanan dari seluruh dunia. "Hidangan kelinci terbaik di dunia, pilih favoritmu," tulis akun Instagram @tasteatlas. Sate kelinci merupakan masakan tradisional Indonesia yang berasal dari Pulau Jawa. Hidangan ini terdiri dari daging kelinci yang biasanya direndam dengan bumbu, kemudian ditusukkan di atas tusuk bambu dan dipanggang hingga matang sempurna. Bumbu yang digunakan sering kali terdiri dari campuran bawang merah, bawang putih, jahe, ketumbar, cabai, gula merah, kecap, dan serai. Setelah direndam dan dipanggang, sate kelinci disajikan dengan kecap asin sebagai pendampingnya, menciptakan harmoni rasa yang lezat dan khas. Penting untuk dipahami bahwa peringkat Taste Atlas tidak boleh dianggap sebagai kesimpulan mutlak dalam hal makanan di tingkat global. Sebaliknya, tujuan utama situs tersebut adalah untuk mempromosikan makanan lokal yang unggul dari berbagai negara, membangun rasa kebanggaan terhadap hidangan tradisional, dan merangsang rasa ingin tahu tentang hidangan-hidangan yang mungkin belum pernah Anda coba sebelumnya. (ly)

Indonesia

| Senin, 10 Juni 2024

Lokal

Muda Mahendrawan Komitmen Optimalkan Otonomi Daerah

PIFA, Lokal - Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun ini telah memberikan kesempatan bagi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, di bawah kepemimpinan Bupati Muda Mahendrawan, untuk merenung dan menegaskan komitmennya terhadap pengembangan wilayah ini. Dalam upacara peringatan yang digelar di halaman kantor Bupati Kubu Raya pada hari Selasa (2/5/2023), Bupati Muda Mahendrawan menekankan pentingnya mengoptimalkan otonomi daerah sebagai tonggak dalam perjalanan pembangunan daerah ini. Bupati Muda Mahendrawan menyoroti bahwa setelah 27 tahun berlalu sejak penerapan otonomi daerah, langkah berikutnya adalah menggarap otonomi desa. Ini bukan sekadar rencana, melainkan sebuah visi yang terdokumentasi dalam visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Otonomi desa adalah langkah penting yang akan memberikan kebebasan bagi desa-desa di Kubu Raya untuk mengakselerasi pembangunan mereka sendiri. Muda Mahendrawan juga menyampaikan harapannya agar Aparatur Sipil Negara (ASN) berperan lebih aktif dalam melayani masyarakat dan menciptakan peluang-peluang yang dapat meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Dia menekankan pentingnya langkah-langkah yang tepat, cepat, dan efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas mereka. "Kita harus menghindari hal-hal yang tidak relevan dan hanya menghabiskan waktu dan energi kita," tegasnya. Dalam konteks ini, Bupati menginginkan fokus yang tajam dalam pencapaian tujuan pembangunan. Dalam pandangannya, pelaksanaan otonomi daerah adalah bentuk pengakuan dari pemerintah pusat terhadap kemandirian daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, serta memberdayakan masyarakat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai garda terdepan dalam reformasi pelayanan publik, ASN Kubu Raya diingatkan untuk mengenang sejarah pembentukan Kubu Raya yang didasarkan pada aspirasi masyarakat untuk mencapai keadilan. ASN diharapkan memiliki orientasi kerja yang jelas dengan niatan untuk melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab. "ASN harus selalu menjalankan kewajiban mereka sebelum mengharapkan hak-hak mereka. Namun, kewajiban itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya," ujar Bupati. Selain itu, Muda Mahendrawan mengajak ASN untuk menginternalisasi orientasi kerja yang berfokus pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat Kubu Raya. "Kita bekerja di Kubu Raya, kita juga harus mencintai daerah ini dengan sepenuh hati dan pikiran," tambahnya. Menurutnya, ASN akan merasakan kebahagiaan sejati saat mampu mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat. "Semoga ini menjadi tekad kita ke depan, karena tantangan yang dihadapi saat ini sangat besar, terutama dalam konteks menuju otonomi desa," tandasnya. Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, dengan tegas menggambarkan pentingnya otonomi daerah sebagai wahana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengakselerasi pembangunan. Melalui komitmen dan kerja keras ASN dan semua elemen masyarakat Kubu Raya, semoga tujuan mulia ini dapat tercapai dan memberikan manfaat nyata bagi wilayah ini. (ad)

Kubu Raya

| Jumat, 15 September 2023

Lokal

Sektor Ekonomi Syariah Berperan Memajukan UMKM

Berita Kubu Raya, PIFA - Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. H. Alfian, M.M., didampingi beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat menghadiri acara Opening Ceremony Gema Ekonomi Syariah Kalimantan Barat di Hotel Qubu Resort, Kabupaten Kubu Raya, Senin (28/3/2022). Gema Ekonomi Syariah Kalimantan Barat 2022 yang berlangsung dari 28-31 Maret 2022 merupakan event strategis pengembangan ekonomi syariah yang merupakan kerjasama antara Bank Indonesia dengan berbagai stakeholders, yakni pemerintah daerah, Kementerian Agama Republik Indonesia, perbankan syariah, serta akademisi. Saat memberikan sambutan, Asisten III Sekda Prov Kalbar memberikan apresiasi tinggi kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang selalu bersinergi dengan pemerintah daerah, Kemenag RI, Lembaga Keuangan Syariah, serta seluruh pemangku kebijakan, yang telah mendorong pengembangan ekonomi syariah sebagai salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalbar. Pengembangan ekonomi Syariah sejalan dengan visi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintah” yang ingin dicapai melalui strategi meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing, mendorong produktivitas sektor UMKM, dan meningkatkan pasar ekspor komoditi unggulan daerah serta meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat. "Pemprov Kalbar telah membentuk Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang mengamanatkan partisipasi pemerintah daerah melalui koordinasi TPAKD untuk terlibat aktif dalam meningkatkan Indeks Keuangan Inklusif (Persentase Orang Dewasa yang Menggunakan Produk dan Layanan Keuangan Formal), fokus pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, serta masyarakat lintas kelompok (pekerja migran, perempuan, kelompok masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial, masyarakat tertinggal, terdalam dan pulau-pulau terluar serta kelompok pelajar/santri, mahasiswa, dan pemuda),” jelas H. Alfian Salam. Perkembangan sektor keuangan syariah sangat ditentukan oleh keberhasilan pengembangan sektor usaha dan perdagangan "money follow the trade". Kemudian, uang hanya bisa diperoleh dari hasil perdagangan barang maupun jasa dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu, strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah harus diikuti strategi kebijakan pengembangan sektor ekonomi. "Salah satu kebijakan pemerintah pusat yang terbaru yaitu “Kewajiban Sertifikasi Halal” yang akan diberlakukan tanggal 18 Oktober 2024. Semua produk makanan dan minuman yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal. Pemerintah pusat menyiapkan program akselerasi 100.000 pendamping Proses Produk Halal (PPH) untuk 10 juta sertifikat halal," ujar Asisten III Sekda Prov Kalbar. Berdasarkan data Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Barat sebanyak 241 Sertifikat Halal telah diterbitkan oleh 7 instansi/lembaga fasilitasi pemrakarsa, dengan 2 instansi terbanyak adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Sertifikasi Halal Gratis TA 2021 (BPJPH SEHATI 21) sebanyak 44 sertifikat serta Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat (40 sertifikat) dari 35.847 UMKM Prov Kalbar atau capaian sertifikat halal lebih kurang 1% dari total jumlah UMKM. Dengan demikian, Main Event Gebyar Kalbar yakni Kurasi Produk UMKM Bersama Dewan Ikra, Business Matching, Seminar Pengembangan Kemandirian Pontren, Edukasi Keuangan Syariah, Tabligh Akbar, dan Showcase Produk Halal UMKM, diharapkan bisa menjadi program-program rutin pengembangan sektor ekonomi dan sektor keuangan syariah oleh semua instansi/lembaga dan stakeholders guna mendorong keadilan sosial dan ekonomi, serta memberi nilai tambah bagi kesejahteraan individu dan masyarakat Kalimantan Barat. Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Barat, Agus Chusaini, menjelaskan tujuan Gema Ekonomi Syariah Kalimantan Barat 2022 untuk memperkuat sinergi antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat bersama pemerintah daerah, Kementerian Agama RI, OJK, serta perbankan, untuk mengakselerasi pengembangan ekonomi syariah menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat. "Tentu kita patut Bangga atas pencapaian Indonesia dalam industri syariah dunia, namun kami melihat ada ruang/kesempatan untuk terus melakukan pengembangan atas peran utama Indonesia dalam industri syariah dunia agar Indonesia tidak hanya menjadi objek namun menjadi subjek pengembangan industri syariah dunia," kata Agus Chusaini. (rs)

Indonesia

| Senin, 10 Juni 2024

Kubu Raya

| Jumat, 15 September 2023

Kubu Raya

| Selasa, 29 Maret 2022