Foto: Kompascom

Banjir Berlangsung Belasan Hari, Rendam 12 Kecamatan & 24.522 KK Terdampak di Kabupaten Sintang

Sintang | Senin, 8 November 2021

Berita Sintang, PIFA - Banjir yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat telah berlangsung setidaknya selama belasan hari. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendapatkan laporan setidaknya banjir itu masih menggenangi wilayah 12 kecamatan di Sintang. Dengan demikian, status kabupaten itu saat ini adalah tanggap darurat.

Dalam keterangannya, Plt Kapusdatin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyatakan BPBD Sintang melaporkan ketinggian muka air berkisar 1 hingga 3 meter, Minggu (7/11/2021).

"Sebanyak 12 kecamatan terdampak banjir yang sudah terjadi sejak Kamis pagi (21/10) atau sekitar lima pekan lalu. Banjir saat itu dipicu oleh hujan dengan intensitas tinggi sehingga debit air Kapuas dan Melawi meluap," ujarnya.

Merespons peristiwa ini, kata dia, pemerintah daerah telah melakukan upaya penanganan darurat sejak awal banjir ini terjadi. BPBD Kabupaten Sintang bersama tim gabungan telah mendirikan pos pengungsian dan mendistribusikan bantuan makanan. Pos komando yang telah dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang juga mengoperasikan dapur umum maupun pos kesehatan.

"Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah berada di lapangan untuk melakukan kaji cepat di lapangan, salah satunya peninjauan lokasi banjir di beberapa titik utama di Kabupaten Sintang. Selain kaji cepat, BNPB berkoordinasi dengan BPBD terkait dengan pertolongan, evakuasi maupun operasional dapur umum," ungkapnya.

Ia menyatakan tim BNPB melaporkan beberapa tantangan yang dihadapi dalam proses penanganan darurat, seperti belum tersedianya peta genangan banjir, terbatasnya perahu karet untuk evakuasi, dan akses jalan yang tergenang banjir.

Adapun 12 kecamatan yang terdampak banjir di Sintang itu adalah: Kayan Hulu, Kayan Hilir, Binjai Hulu, Sintang, Sepauk, Tempunak, Ketungau Hilir, Dedai, Serawai, Ambalau, Sei Tebelian, dan Kelam Permai.

Abdul mengatakan BPBD Sintang masih terus melakukan pendataan terhadap dampak banjir yang meluas ini. Per, Sabtu (6/11/2021), banjir di Sintang itu berdampak pada 24.522 Kepala Keluarga (KK) atau 87.496 jiwa.

"BPBD mencatat titik pengungsian maupun mereka yang mengungsi ke tempat saudara mereka. Data terakhir, banjir ini mengakibatkan dua warga meninggal dunia, masing-masing di Kecamatan Tempunak dan Binjai," katanya.

"Kerugian material tercatat sementara yaitu 21.000 unit rumah dan 5 unit jembatan terdampak, serta sarana tempat ibadah yang juga terendam banjir," imbuhnya.

BNPB pun, kata dia, telah mendorong bantuan logistik menuju Kabupaten Sintang pada Sabtu lalu (6/11/2021). Bantuan yang diberikan berupa non makanan dan makanan, seperti selimut, makan siap saji, lauk pauk, matras, tenda keluarga, perahu polyethylene.

Di samping bantuan ke wilayah Sintang, BNPB telah mengirimkan bantuan menuju Kabupaten Melawi di Kalimantan Barat, Kota Batu di Jawa Timur dan Kabupaten Sinjai di Provinsi Sulawesi Selatan. Bantuan tersebut diperuntukkan untuk penanganan darurat bencana banjir.

"BNPB terus berkoordinasi dengan BPBD di wilayah-wilayah terdampak, khususnya terkait kebutuhan yang diperlukan untuk penanganan darurat," tegasnya.

Rekomendasi

Lifestyle

Penelitian: Luteolin dalam Brokoli dan Wortel Bisa Tekan Pertumbuhan Uban

Indonesia

| Jumat, 21 Februari 2025

Politik

Keanggotaan Indonesia dalam BRICS Tak Hentikan Hubungan dengan Negara Barat

Indonesia

| Sabtu, 1 Februari 2025

Sports

Persebaya Surabaya U-13 Juara Piala Soeratin U-13 2024

Indonesia

| Kamis, 27 Februari 2025

Lifestyle

Hadir di Banjarmasin, Ribuan Gen Z Auto FOMO & Tampil Skena di Fazzio Youth Festival

Banjarmasin

| Senin, 20 Januari 2025

Sports

Bea Cukai Kalbar Amankan 395 ribu Rokok Ilegal

Pontianak

| Kamis, 23 Januari 2025

Lokal

Rekontruksi Tawuran Remaja di Pontianak Utara, Korban Disabet dengan Celurit Sepanjang 180cm

Pontianak

| Jumat, 17 Januari 2025

Teknologi

5 Proyektor Mini untuk HP yang Praktis Dibawa Bepergian

Indonesia

| Sabtu, 11 Januari 2025

Pifabiz

Iwan Fals dan Istri Penuhi Panggilan Polisi Terkait Kasus Lama, Apa Itu?

Pifabiz

| Selasa, 4 Februari 2025

Pifabiz

Lisa BLACKPINK Beradu Akting di Serial HBO The White Lotus Musim Ketiga

Dunia

| Kamis, 20 Februari 2025

Lifestyle

Deteksi Dini Gangguan Pendengaran pada Anak Penting untuk Cegah Keterlambatan Bicara

Indonesia

| Senin, 24 Februari 2025

Berita Terkait

Pifabiz

Menteri Risma Sujud di Kaki Guru Tunanetra Usai Ditagih Janji Lahan, Yuniati: Itu Pencitraan Ya

PIFAbiz - Menteri Sosial Tri Rismaharini tiba-tiba bersujud di depan kaki salah satu pengajar SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung, Jawa Barat, saat didesak atas janjinya soal hibah lahan, Selasa (21/2) siang. Saat itu, seorang pengajar yang juga penyandang disabilitas tuna netra menyuarakan alasan mereka menagih janji hibah lahan. "Kita juga bukan untuk kepentingan pribadi bu," ujar pengajar itu seperti dilansir dari CNN Indonesia. "Makanya bu, kata saya kita berbagi," kata Risma menyahuti. "Tapi tolong direalisasikan [janji hibah lahan]," ujar pengajar itu lagi. "Saya sujud," kata Risma kemudian bersujud ke kaki pengajar tersebut. Setelah itu, Risma pun langsung dibangkitkan salah satu staf Kementerian Sosial. Sementara itu, guru SLB tersebut terus berbicara. "Jangan begitu ibu. Bukan seperti ini maksudnya," kata guru tersebut sambil menangis. Untuk diketahui, sekolah SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung berdiri di tanah Kementerian Sosial. Namun begitu, bangunan sekolah tersebut merupakan milik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Tanggapan Kepala Sekolah Kepala Sekolah SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung Gun Gun Guntara memberikan tanggapan terkait peristiwa tersebut. "Sebetulnya teman-teman kami perjuangan sudah lama terkait status lahan, yang kita tuntut terakhir janji Bu Risma akan menghibahkan ada 1.600 meter persegi sekian. Lokasi di sini," ujar Gun Gun, Selasa (21/2). Gun Gun pun mengaku tak mengerti kenapa hibah tanah yang dijanjikan Risma tersebut tak kunjung terealisasi. "Kurang paham (alasannya), Bu Menteri kan sudah ber-statement. Belum ada (realisasi)," ujarnya. Di sisi lain, Gun Gun mengungkapkan bahwa kondisi bangunan sekolah itu seluruhnya sudah mengalami kerusakan sehingga harus segera diperbaiki. Namun perbaikan itu terkendala status lahan. "Ini dari tahun 1901 belum terjadi pembangunan. PUPR sudah jelaskan ini sudah tidak layak untuk digunakan, akhirnya saya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, tapi nggak bisa karena status lahan," beber Gun Gun. Penjelasan Risma Risma sendiri sempat memberi penjelasan terkait dengan janji hibah tanah tersebut. Mengutip Kompascom, Risma tak memungkiri pernah menyetujui permohonan hibah tanah tersebut, namun dirinya memikirkan membuka lapangan pekerjaan di kawasan Wiyata Guna. "Awalnya ada permohonan memang untuk penghibahan, awalnya saya setuju, untuk apa sih, orang ini untuk pendidikan, tapi ternyata perkembangannya anak-anak disabilitas (selain siswa) di sini butuh pekerjaan. Akhirnya kita buatkan kafe untuk mereka dilatih barista, ada disabilitas fisik juga," kata Risma. Menurut Risma, di Wiyata Guna saat ini tak hanya penyandang tunanetra saja yang diberdayakan, melainkan juga penyandang disabilitas lainnya, termasuk ODGJ, disabilitas fisik, mental, down syndrome, hingga tunawicara. "Kalau di Bandung dan sekitarnya nggak ada, terus mereka ke mana?" ungkap Risma. Untuk itu dirinya merasa perlu untuk melakukan terobosan dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. "Kalau itu saya hibahkan, anak-anak untuk akses usaha akan tertutup, biar saja mereka gabung, kita perbaiki sekolahnya. Aku nggak bicara yang dulu-dulu ya, kemudian bicara yang kemarin-kemarin, itu nggak etis. Sudah sekarang saya perintahkan perbaikan ruang kelas," katanya. Dalam perbincangan dengan pihak sekolah, Risma mengaku ingin berbicara panjang lebar, namun kondisinya tak memungkinkan. "Sebenarnya saya mau ngomong apa potensinya apa yang bisa dikembangkan kaya di Bekasi untuk tangani tunanetra. Aku ngomong, musik kok dipake ekstrakurikuler, kalau mereka bisa cari uang dari musik kenapa nggak, kita bantu walaupun belum sempurna betul. Ini anak-anak sudah bisa cari uang, mereka bisa cari uang. Memang harus dilatih menjadi profesional, itu yang sedang kita siapkan," tuturnya. Menurut Risma, penyandang disabilitas harus dipikirkan sampai mereka mandiri. Sehingga mereka tidak terus 'diasuh' orang tua. "Sebetulnya saya tadi mau bicara itu. Oke gedung diperbaiki, ruangan ditambah, ruang rusak diperbaiki, selesaikan," ujarnya. Guru Tunanetra sebut Sujud Risma Hanya Pencitraan Sementara itu, mengutip Kompascom, Guru penyandang disabilitas tunanetra yang mengajar di SLBN A Pajajaran, Bandung, Yuniati menilai aksi sujud yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini hanya pencitraan. S "Menurut saya itu pencitraan ya, karena sujudnya tuh enggak jelas. Terus setelah sujud, dia emosi lagi. Kalau sujud itu kan harusnya memohon maaf, 'saya akan berusaha gitu', tapi kan tidak ada pernyataan itu. Malah habis itu ngomel-ngomel lagi Bu Mensos itu," ujar Yuniati menanggapi aksi Risma yang sujud di kakinya. Lebih lanjut Yuniati menjelaskan bahwa jika lahan tersebut belum dihibahkan, maka pembangunan tak akan bisa dilakukan. Dirinya pun menyayangkan sikap Risma yang menanggapi pertanyaan para guru terkait janji lahan tersebut dengan emosi. "Ketika ditagih beliau emosi dan ngomong malah ke mana-mana, jadi tidak menggunakan logikanya. Ini (lahannya) kalau belum dihibahkan, kami belum bisa dibangun. Misalnya saat ada dana BOS atau Kementerian Pendidikan yang setiap sekolah kan biasanya ada untuk pembangunan, kami jadi enggak bisa membangun," ujarnya. Yuniati mengungkapkan perbedaan pendapat antara Risma dan pengajar sekolah. Dirinya menjelaskan, Menteri Risma menginginkan lahan dipakai untuk pendidikan dan area bekerja para penyandang disabilitas. Sedangkan para pengajar menginginkan lahan tersebut hanya dipakai untuk mengembangkan fasilitas sekolah. "Yang benar kan harusnya pendidikan dulu baru lahan kerja, iya enggak? Harusnya dibuka jalur pendidikan dulu dan program pendidikan dulu baru membicarakan lahan kerja. Nah, beliau malah kebalik malah mempertahankan lahan kerja," katanya. (b)

Bandung

| Rabu, 22 Februari 2023

Lokal

Polda Kalbar Gelar Operasi Pekat II, 22 Orang Terjaring Razia di Sejumlah Villa

Berita Kalbar, PIFA - Polda Kalimantan Barat Menggelar Operasi Pekat II 2021 dengan melakukan razia ke sejumlah villa. Dalam kegiatan razia villa hari ke-9, polisi telah mengamankan 22 orang tersangka yang bukan pasangan suami istri, Kamis(9/12/2021). Kasubdit III Ditreskrimum Polda Kalbar Kompol Wira Prayatna, mengatakan patroli dan razia di villa itu dilaksanakan untuk menekan angka kriminalitas dan Gakkum terhadap jenis kejahatan yang tergolong penyakit masyarakat. "22 orang yang terjaring razia tersebut kemudian diberikan arahan serta di berikan surat pernyataan agak tidak melakukannya lagi," tetangnya. Wira betharap, dengan operasi ini dapat menekan angka kriminalitas dan Gakkum terhadap jenis kejahatan yang tergolong penyakit masyarakat. Operasi ini juga, menurut beliau sebagai upaya menciptakan kondisi menjelang perayaan Natal tahun 2021 dan Tahun Baru 2022. "Serta memutus mata rantai penyebaran Covid 19," ujar Wira.

Kalbar

| Jumat, 10 Desember 2021

Lokal

Zulfydar Zaidar Mochtar Dukung Pemerintah Percepat Penanganan Kesehatan Masyarakat melalui Pembangunan Puskesmas

PIFA, Lokal - Anggota DPRD Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar, mengakui bahwa pembangunan Puskesmas di kota tersebut merupakan sebuah keberhasilan dari upaya pemerintah dalam merencanakan program yang berdampak luas bagi masyarakat terkait penanganan kesehatan. Zulfydar menyampaikan apresiasinya terhadap rencana pembangunan tiga Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) di kota tersebut, yaitu Puskesmas Siantan Hulu, Puskesmas Telaga Biru, dan Puskesmas Tanjung Hulu. Sebagai wakil ketua komisi 4 DPRD, ia menyatakan dukungannya terhadap inisiatif pemerintah untuk mempercepat penanganan kesehatan masyarakat melalui pembangunan Puskesmas. Menurut Zulfydar, keberadaan Puskesmas diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap permasalahan kesehatan, stunting, dan masalah gizi di masyarakat. Ia menekankan bahwa dengan adanya Puskesmas, tindakan awal atau penanganan kesehatan yang tidak bersifat berat dapat dilakukan secara cepat, sementara tindakan lebih lanjut dapat dirujuk ke rumah sakit setempat. "Tentu dengan penanganan ini, baik tindakan rumah sakit atau penyuluhan berkaitan dengan stunting, penyuluhan bidang kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan itu sendiri maupun sanitasi kita harapkan menjadikan daerah Siantan Hulu dan Telaga Biru mempunyai percepatan dalam rangka kesehatan pembangunan Kota Pontianak," ungkap Zulfydar. Ia juga menyoroti bahwa isu stunting telah menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota. Dengan pembangunan Puskesmas, diharapkan penanganan masalah tersebut dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat di Kota Pontianak. (ad)

Bandung

| Rabu, 22 Februari 2023

Kalbar

| Jumat, 10 Desember 2021

Pontianak

| Rabu, 10 Januari 2024