Foto: Kompascom

Banjir Di Sintang Rendam 12 Kecamatan, 2 Orang Meninggal Dunia dan Lebih dari 87 Ribu Jiwa Terdampak

Sintang | Senin, 8 November 2021

Berita Sintang, PIFA - Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2 orang meninggal dunia dan 87.496 jiwa terdampak banjir di Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Selain itu, sebanyak 21.000 unit rumah, sarana tempat ibadah, dan 5 unit jembatan juga terdampak banjir.

"Satu orang yang meninggal dunia ditemukan di Kecamatan Tempunak dan satu lainnya di Kecamatan Binjai, Kabupaten Sintang, Kalbar," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengitip Kompas, Senin (8/11/2021).

Abdul menerangkan, saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang masih berupaya melakukan pendataan di lapangan terkait korban meninggal dunia maupun luka-luka lainnya.

Berdasarkandata yang telah dihimpun, Abdul menyatakan ada 12 kecamatan masih terendam banjir hingga saat ini di antaranya, Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, Binjai Hulu, Sintang, Sepauk, Tempunak, Ketungau Hilir, Dedai, Serawai, Ambalau, Sei Tebelian, dan Kelam Permai.

Tidak hanya itu, Abdul juga menyebut saat ini kondisi di jalan lintas provinsi-kabupaten masih tidak bisa dilewati untuk kendaraan karena ruas jalan masih digenangi banjir.

"Selain itu, akses listrik dan komunikasi di lapangan masih terkendala," katanya.

Rekomendasi

Pifabiz

Gak Cuma A Business Proposal, Ini Adaptasi Drama Korea di Industri Film Indonesia

Indonesia

| Senin, 10 Februari 2025

Lifestyle

Kiat Kelola THR Agar Tak Cepat Habis, Simak Saran Ahli

Indonesia

| Sabtu, 8 Maret 2025

Nasional

Ridwan Kamil Diterpa Isu Perselingkuhan oleh Lisa Mariana

Indonesia

| Kamis, 27 Maret 2025

Lokal

Bocah 10 Tahun Hilang Diterkam Buaya Saat Mandi di Sungai Sejenuk

Kubu Raya

| Kamis, 20 Februari 2025

Lifestyle

Waspada! Ini 5 Tanda Kehadiran Sarang Ular Kobra di Pekarangan Rumah

Indonesia

| Senin, 21 April 2025

Teknologi

Instagram Dikabarkan Siapkan Aplikasi Khusus untuk iPad

Indonesia

| Rabu, 9 April 2025

Teknologi

TikTok Didenda Rp9,8 Triliun oleh Uni Eropa karena Transfer Data Ilegal ke China

Pontianak

| Sabtu, 3 Mei 2025

Pifabiz

Angga Yunanda Tolak RUU TNI, Pilih Berdoa di Tanah Suci

Pifabiz

| Selasa, 25 Maret 2025

Lokal

Puluhan Jemaah Umroh di Pontianak Gagal Berangkat, Travel Tak Kunjung Kembalikan Dana

Pontianak

| Kamis, 30 Januari 2025

Politik

DPR RI Kaji Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Daerah

Politike

| Rabu, 2 Juli 2025

Berita Terkait

Lokal

Cegah Karhutla,Muda Mahendrawan Minta Seluruh Elemen Masyarakat Harus Siap

Berita Kubu Raya, PIFA - Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Suryanbodo Asmoro memimpin langsung Apel Besar Kesiapan Penanggulangan Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) wilayah Provinsi Kalimantan Barat digelar di halaman PT. Mitra Aneka Rezeki (MAR) Kecamatan Teluk Pakedai, Senin (24/01/2022). Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menyampaikan, dengan digelarnya apel yang dilaksanakan di salah satu perusahaan Sawit di Kabupaten Kubu Raya ini merupakan bentuk pengingat kepada seluruh perusahaan, bukan hanya di Kubu Raya namun juga seluruh wilayah di Kalimantan Barat. "Kita ingin memberikan tanda dan sinyal serta ikhtiar bersama dalam penanggulangan bencana Karhutla di wilayah Kubu Raya,” katanya. Bupati Muda mengatakan, semua elemen termasuk Masyarakat Peduli Api (MPA) berperan aktif dalam penanggulangan karhutla. "Ini untuk memastikan setiap perusahaan siap, baik dari SDM yang terlatih, maupun masyarakat sekitar perusahaan agar diberikan pemahaman dalam penanggulangan dan pencegahan karhutla,” ujarnya. Dia menambahkan, masyarakat yang sudah belajar dan faham dalam menghadapi situasi karhutla harus terus ditingkatkan kemampuannya dan tetap saling megingatkan, terutama di jajaran Polda Kalbar dan Pemkab Kubu Raya. "Tak hanya PT MAR, tetapi semua perusahaan di Kalbar agar melakukan hal yang sama, untuk saling mengingatkan pada semua elemen disekitar kawasan perkebunan, supaya menjaga lingkungannya masing-masing dari bahaya kahutla,” harapanya. Sementara Kapolda Kalbar Irjen Pol Drs. Suryanbodo Asmoro menjelaskan, kegiatan ini merupakan suatu upaya untuk fokus pada penanggulangan Karhutla. ”Sudah hampir 3 tahun kita bersama-sama berjuang untuk melawan Covid-19, telah banyak cara untuk menanggulanginya. Namun kita tidak boleh hanya terfokus kepada Covid-19, masih banyak yang harus kita hadapi, salah satunya Karhutla,” katanya. Lebih lanjut dirinya mengatakan, berdasarkan data pada biro operasi Polda Kalbar selama tahun 2019 sampai tahun 2021 Polda Kalbar telah memproses 170 laporan dan mengamankan 187 tersangka dalam kasus karhutla. “Saat ini sudah memasuki musim kemarau, namun untuk saat ini kita terbantu dengan curah hujan yang cukup tinggi, meskipun hujan cukup tinggi kita jangan terlena, kita harus siap selalu. Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dilakukan secara sendiri, melainkan harus dilakukan secara sinergis oleh semua pihak," jelasnya. Kapolda Kalbar mengajak kepada seluruh elemen masyarakt untuk lebih peduli kepada lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan, karena sebagian besar kondisi lahan khususnya di Kabupaten Kubu Raya berupa gambut yang potensial menyebabkan kebakaran akan meluas secara cepat. "Seluruh unsur agar secara bersama-sama dapat bekerja lebih keras, cerdas dan tuntas," ungkapnya. Ia berharap, ke depannya kasus-kasus Karhutla bisa ditekan seminimal mungkin, sehingga tidak mendatangkan bencana asap lagi di Kalimantan Barat. (ja)

Kubu Raya

| Rabu, 26 Januari 2022

Nasional

Gencar Bangun Infrastruktur, Presiden: Penting Juga Perhatikan Lingkungan

Berita Nasional, PIFA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan tentang pentingnya memperhatikan kelestarian lingkungan dan menjamin keberlangsungan hidup satwa liar saat tengah gencar-gencarnya membangun infrastruktur di Tanah Air. Hal ini disampaikannya setelah melihat perlintasan gajah di KM 12 ruas tol Pekanbaru-Dumai, Provinsi Riau, pada Kamis (5/1/2023). “Saya terus mengingatkan mengenai pentingnya juga memperhatikan lingkungan, seperti yang kita bangun Jalan Tol Pekanbaru-Dumai misalnya, ada terowongan untuk lintasan gajah sebanyak enam tempat,” tegas Presiden dalam keterangannya, disadur dari laman Setkab RI. Presiden menambahkan, pembangunan jalan tol ini tidak mengganggu perlintasan salah satu satwa yang dilindungi yaitu gajah Sumatra. Tidak hanya di Riau, Presiden menuturkan bahwa upaya pelestarian tersebut juga akan dilakukan di tempat lain agar pembangunan infrastruktur tidak mengganggu kelestarian satwa liar. “Saya kira beberapa tempat memang kita membangun terowongan-terowongan, lintasan untuk hewan-hewan yang dilindungi tersebut,” ungkap Presiden. Terpisah, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau Genman S. Hasibuan menerangkan bahwa terowongan gajah ini merupakan langkah adaptasi atas pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru-Dumai yang telah membelah habitat gajah di dua kota dan dua kabupaten dengan total populasi gajah sebanyak 76 ekor. “Sebagai adaptasi dari pembangunan jalan tol ini terhadap keberadaan gajah di lokasi ini, maka kami dari Balai Besar KSDA Riau bekerja sama bersama Hutama Karya untuk membuat terowongan gajah sehingga gajah itu pergerakannya tidak terganggu,” terangnya. Setelah melihat langsung perlintasan gajah tersebut, Presiden dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Rokan Hilir. Turut hadir mendampingi Presiden dalam peninjauan ini, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Riau Syamsuar, dan Ketua DPRD Riau Yulisman.

Indonesia

| Kamis, 5 Januari 2023

Internasional

Donald Trump Perintahkan Amerika Serikat Kembali Tarik Diri dari WHO

PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan bahwa negaranya akan kembali menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Keputusan ini disampaikan pada hari Senin, dengan alasan bahwa WHO telah gagal menangani pandemi COVID-19 serta berbagai krisis kesehatan global lainnya secara independen.Dalam pernyataannya, Trump menuding WHO berada di bawah "pengaruh politik yang tidak pantas dari negara-negara anggota WHO" dan menuntut kontribusi keuangan yang "sangat memberatkan" dari Amerika Serikat, yang dinilai tidak seimbang dibandingkan dengan negara lain yang lebih besar, seperti Tiongkok. "World Health menipu kita, semua orang menipu Amerika Serikat. Itu tidak akan terjadi lagi," ujar Trump saat menandatangani perintah eksekutif terkait penarikan pasukan, tidak lama setelah ia dilantik untuk masa jabatan kedua.Langkah ini menandai dimulainya periode 12 bulan bagi AS untuk meninggalkan WHO secara resmi serta menghentikan semua kontribusi finansialnya terhadap badan kesehatan PBB tersebut. Sejauh ini, AS merupakan penyandang dana terbesar WHO dengan kontribusi sekitar 18% dari total anggaran organisasi itu. WHO sendiri memiliki anggaran dua tahunan sebesar $6,8 miliar untuk periode 2024-2025.Para ahli memperingatkan bahwa keluarnya AS dapat mengancam berbagai program WHO, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan tuberkulosis, HIV/AIDS, serta respons terhadap keadaan darurat kesehatan global. Sementara itu, Gedung Putih menegaskan bahwa pemerintah AS akan menghentikan negosiasi perjanjian pandemi WHO selama proses penarikan berlangsung. Pemerintah juga berencana untuk menarik dan memindahkan personel AS yang bekerja sama dengan WHO, serta mencari mitra alternatif untuk mengambil alih beberapa peran yang sebelumnya dijalankan oleh organisasi tersebut.Keputusan ini juga akan berdampak pada Strategi Keamanan Kesehatan Global AS 2024, yang akan direvisi, dibatalkan, atau digantikan sesegera mungkin. Dengan keluarnya AS, donor terbesar WHO berikutnya adalah Bill & Melinda Gates Foundation, yang sebagian besar dananya digunakan untuk pemberantasan polio, diikuti oleh kelompok vaksin global Gavi, Komisi Eropa, dan Bank Dunia. Donor nasional terbesar berikutnya adalah Jerman, yang menyumbang sekitar 3% dari anggaran WHO.Penarikan AS dari WHO bukanlah hal yang mengejutkan. Trump sebelumnya telah mengambil langkah serupa pada tahun 2020, saat ia masih menjabat sebagai presiden, dengan menuduh WHO membantu China "menyesatkan dunia" mengenai asal-usul COVID-19. WHO membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa mereka terus menekan Beijing untuk membagikan data terkait asal-usul virus.Sesuai hukum AS, keluar dari WHO memerlukan pemberitahuan satu tahun dan pembayaran semua kewajiban finansial yang masih tertunda. Pada masa jabatan pertama Trump, AS hampir menyelesaikan proses penarikan diri sebelum Presiden Joe Biden membatalkannya pada hari pertama ia menjabat pada 20 Januari 2021. Kini, dengan Trump kembali ke Gedung Putih, kebijakan tersebut dihidupkan kembali, yang berpotensi mengubah dinamika kesehatan global di masa mendatang.

Kubu Raya

| Rabu, 26 Januari 2022

Indonesia

| Kamis, 5 Januari 2023

Amerika Serikat

| Selasa, 21 Januari 2025