Foto: Senaningdesa.id

Banjir Melanda Sintang, Camat Ketungau Hulu Pastikan Kebutuhan Pokok di Perbatasan Masih Aman

Sintang | Kamis, 28 Oktober 2021

Berita Sintang, PIFA - Camat Ketungau Hulu, Jamhur menyampaikan stok kebutuhan pokok masyarakat wilayah perbatasan Kabupaten Sintang-Malaysia, dipastikan masih aman, meski akses jalan darat dari Sintang-Binjai lumpuh akibat terendam banjir sejak beberapa hari terakhir, Kamis (28/10/2021).

Camat Ketungau Hulu, Jamhur dilansir dari Tribun Pontianak mengatakan sebab, selama ini pasukan sembako di Kecamatan Ketungau Hulu, khususnya rata-rata diambil dari Balai Karangan, Kabupaten Sanggau.

“Sembako di Ketungau Hulu, rata-rata diambil dari Balai Karangan (Sanggau), jadi masih aman. Sementara ini aman,” katanya

Akses darat Sintang-Binjai terendam banjir sejak beberapa hari terakhir akibat luapan sungai Kapuas.

Ruas jalan ini, menghubungkan dari pusat kota kabupaten menuju empat kecamatan jalur perbatasan, seperti Binjai Hulu, Kecamatan Ketungau Hili, Ketungau Tengah dan Ketungau Hulu.

Khusus untuk wilayah Kecamatan Ketungau Hulu, kebutuhan pokok lebih banyak diambil Kecamatan Balai Karangan, Kabupaten Sanggau, daripada ke kota Kabupaten Sintang.

Karena, jarak dari Senaning-Balai Karangan, relatif lebih dekat dan terjangkau dibandingkan ke Sintang.

“Asalkan jalan senaning balai karangan aman dan lancar (sembako aman). Jarak senaning - sintang 189 km. Senaning - balai karangan 95 km. Lebih dekat ke balai karangan,” ungkapnya.

Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Perbatasan (KIMTAS), Ambresius Murjani juga menyebut, distribusi kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan aman meski ruas jalan lumpuh akibat banjir. Termasuk di Kecamatan Ketungau tengah.

“Kalau untuk daerah perbatasan tidak ada kendala distribusi barang kebutuhan masyarakat. Ini dikarenakan distribusi barang dari Balai Karangan atau Kecamatan Sekayam (Kabupaten Sanggau) sangat lancar dan jauh lebih murah ketimbang barang dari Sintang. (Ketungau Tengah) Aman, kan kendaraan air sangat lancar,” katanya.

Rekomendasi

Nasional

Gunung Marapi Erupsi Lagi, Warga Panik Dikejutkan Suara Dentuman di Malam Hari

Nasional

| Rabu, 18 Juni 2025

Lokal

Pria di Kubu Raya Ditemukan Tewas Tergantung di Depan Kamar Rumahnya

Kubu Raya

| Senin, 6 Januari 2025

Lifestyle

Ide Kue Lebaran, Resep Choco Crunch Tanpa Oven dan Mixer

Indonesia

| Sabtu, 22 Maret 2025

Nasional

Momen Ahok Diperiksa KPK Soal Dugaan Korupsi LNG Pertamina

Indonesia

| Kamis, 9 Januari 2025

Sports

Erling Haaland Cetak 300 Gol, Kalahkan Rekor Messi dan Mbappe

Sports

| Sabtu, 28 Juni 2025

Internasional

Fahri Hamzah Sebut Prabowo Tak Berniat Sulitkan Rakyat

Nasional

| Rabu, 1 Januari 2025

Pifabiz

Siap Rilis Mini Album Terbaru, Jisoo Blackpink Gabung Warner Records

Korea

| Kamis, 30 Januari 2025

Nasional

Peresmian Yamaha Flagship Shop di Bandung, Wujud Nyata Realisasi Premium Dealer Layani Konsumen

Bandung

| Senin, 10 Maret 2025

Lokal

Cetak Sejarah untuk K-Pop, Lisa BLACKPINK Siap Tampil di Panggung Oscar 2025

Indonesia

| Kamis, 27 Februari 2025

Sports

Real Madrid Selangkah lagi Boyong Trent Alexander-Arnold dari Liverpool

Spanyol

| Kamis, 27 Maret 2025

Berita Terkait

Lokal

Kubu Diresmikan Jadi Desa Digital Oleh Bupati Muda Mahendrawan

PIFA, Lokal - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan meresmikan Desa Kubu, Kecamatan Kubu, sebagai Desa Digital. Muda menerangkan, desa digital adalah desa yang menerapkan sistem kerja pemerintahan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat dengan berbasis pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi tersebut bertujuan untuk mengembangkan potensi desa, percepatan akses, dan pelayanan publik. “Ini dilakukan supaya punya administrasi yang bisa saling kontrol dan termonitor. Mudah-mudahan ini akan efektif supaya mempermudah pekerjaan. Yang terpenting nanti admin maupun semua pihak terkait terus berusaha untuk bisa konsisten dalam melakukan upaya-upaya yang sifatnya terkait dengan digital,” ucap Muda Mahendrawan, kemarin. Muda mengatakan desa digital akan sangat berkontribusi pada optimalisasi pelayanan publik. Terlebih desa digital terkoneksi dengan sistem informasi data berbasis geospasial yang telah diterapkan di Kubu Raya. “Ini bisa diintegrasikan termasuk dengan sistem informasi data berbasis geospasial di Kubu Raya,” ujarnya. Dengan integrasi sistem, kata Muda, semua data akan bisa terkawal sehingga proses pembaharuan juga dapat terus dilakukan. Sehingga data akan selalu aktual dan valid. "Ini perlu diperkuat agar problem tidak terus terjadi. Semoga jadi desa yang terus mengejar kebahagiaan bagi rumah tangga. Selamat sudah menjadi desa digital yang dikawal oleh pemerintah pusat maupun Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Sehingga nanti Desa Kubu ini akan dicontoh dan menjadi model bagi desa lainnya di Kubu Raya,” harapnya. Muda mengungkapkan saat ini di Kabupaten Kubu Raya sudah ada beberapa desa yang telah mengembangkan sistem informasi dan teknologi dengan jaringan internet sebagai penunjang terbentuknya desa digital. (ap)

Kubu Raya

| Senin, 20 Februari 2023

Lokal

Wakil Ketua DPRD Optimis APBD Kalbar 2023 Ketuk Palu Sebelum Deadline

Berita Lokal, PIFA - DPRD dan Pemprov Kalbar kembali gagal ketuk palu persetujuan APBD Kalbar tahun 2023, Senin (28/11/2022). Hal ini dipicu karena sidang lagi-lagi tak kuorum. Ketua DPRD Kalbar, Yuliana mengatakan, penundaan jadwal pengesahan itu akibat tak kuorumnya anggota DPRD dalam persidangan. Selain itu, legislatif masih meminta kesepakatan semua fraksi-fraksi. “Masih ada harus dibahas dan belum disetujui. Ada waktu dua hari lagi sebelum deadline 30 November," katanya, kemarin. Yuliana mengaku sangat optimis di sisa waktu terakhir, pengesahan APBD Kalbar dapat dilakukan besok atau lusa, antara legislatif- eksekutif. "Karena Banmus sudah menjadwalkan kembali rapat paripurna Selasa (29/11/2022) malam selepas salat Isya," ujarnya. Dia memaparkan, pimpinan akan melakukan koordinasi dengan seluruh ketua-ketua fraksi sehingga paripurna bisa kuorum. Sehingga ketuk palu bersama persetujuan APBD 2023 dapat dilaksanakan. Agar tak menghambat pembangunan daerah. Di sisi lain, DPRD kata Yuliana tidak akan mengambil langkah sanksi yakni melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Sebab jika menerapkan opsi Perkada ini maka DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun, sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif. Sanksi itu berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. "Bakalan menghambat Pemda. Cari solusi terbaik dengan komunikasi," katanya. (ap)

Kalbar

| Selasa, 29 November 2022

Politik

Kejagung Dalami Dugaan Grup WhatsApp 'Orang-Orang Senang' dalam Kasus Korupsi Pertamina

PIFA.CO.ID, POLITIK - Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mendalami keberadaan grup WhatsApp bernama “Orang-Orang Senang” yang diduga berisi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).Jaksa Agung ST Burhanuddin mengonfirmasi bahwa pihaknya masih menyelidiki kebenaran dari grup percakapan tersebut. “Tentang grup WhatsApp, kita lagi mendalami, ya,” ujar Burhanuddin di Jakarta, Rabu (13/3).Burhanuddin menegaskan bahwa para tersangka kasus ini tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi ke dalam tahanan. Jika ditemukan adanya kelalaian dari oknum aparat terkait akses komunikasi tersebut, Kejagung akan menindaklanjutinya.Senada dengan Burhanuddin, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Harli Siregar, juga mengonfirmasi bahwa keberadaan grup “Orang-Orang Senang” sedang dalam proses pendalaman. “Ini sedang didalami apakah memang itu benar ada,” ujar Harli.Menurut Harli, para tahanan dilarang membawa alat komunikasi, sehingga diduga komunikasi dalam grup tersebut tidak terjadi setelah para tersangka ditahan. “Tetapi apakah ada (grup percakapan) sebelum itu? Nah itu yang sedang didalami,” tambahnya.Isu mengenai grup WhatsApp “Orang-Orang Senang” pertama kali mencuat dalam rapat dengar pendapat antara Komisi VI DPR RI dan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) pada Selasa (11/3). Dalam kesempatan itu, anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, menyinggung keberadaan grup tersebut dan menyesalkan dugaan keterlibatan tersangka dalam tindakan korupsi secara sadar.“... Grup WA yang judul grupnya adalah 'Orang-Orang Senang'. Na’uzubillah. Jadi, ternyata mereka melakukan selama ini dengan kesadaran, dengan menari-nari di atas penderitaan rakyat, merampok bukan hanya dari negara, tapi juga dari rakyat,” tegas Mufti.Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan KKKS periode 2018–2023. Kesembilan tersangka tersebut adalah:Riva Siahaan (RS), Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.Sani Dinar Saifuddin (SDS), Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional.Yoki Firnandi (YF), Direktur Utama PT Pertamina International Shipping.Agus Purwono (AP), VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional.Maya Kusmaya (MK), Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga.Edward Corne (EC), VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa.Dimas Werhaspati (DW), Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim.Gading Ramadhan Joedo (GRJ), Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak.Kasus ini terus berkembang dan Kejagung masih melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat serta mengusut tuntas dugaan praktik korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di Pertamina.

Kubu Raya

| Senin, 20 Februari 2023

Kalbar

| Selasa, 29 November 2022

Indonesia

| Kamis, 13 Maret 2025