PIFA, Lokal - Sebanyak 51 desa di 16 kecamatan di Kabupaten Sambas dilanda banjir. Bencana ini memasuki pekan ketiga dan banjir terlihat belum akan surut. Banjir terparah terjadi di Kecamatan Jawai.

Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat, sedikitnya 17.315 kepala keluarga atau 63.519 jiwa terdampak. 

Banjir dengan ketinggian air tertinggi mencapai dua meter di sejumlah titik itu merendam 15.740 rumah yang dihuni 17.315 KK tersebut. 

Dari jumlah itu, ada 149 kepala keluarga yang memilih meninggalkan rumah untuk mengungsi. Selain berdampak terhadap pemukiman, banjir juga dilaporkan merusak 47 lahan pertanian.

“Banjir disebabkan air kiriman dari hulu. Saat ini, sejumlah jalan sudah terendam dan bahkan sudah masuk ke rumah warga,” kata Bupati Sambas, Satono, Rabu (8/3/2023) sore.

Satono mengimbau warga selalu waspada, terutama terhadap aliran listrik dan jangan mengambil risiko. Dia meminta warga untuk melakukan pengawasan ekstra terhadap anak-anak.

"Sebab banjir sangat berbahaya bagi keselamatan mereka," ucapnya.

Satono juga memastikan telah menyalurkan bantuan makanan instan, susu dan obat-obatan ke sejumlah desa yang terdampak.

Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar Daniel dalam keterangan tertulis menjelaskan, kedalaman banjir bervariasi. 

Wilayah terparah ketinggian air mencapai 2 meter. Banjir terjadi akibat curah hujan tinggi dalam tiga pekan terakhir. “Bencana itu diperparah dengan adanya air kiriman dari Kabupaten Bengkayang,” ungkap Daniel. 

Daniel mengutarakan, guna memudahkan penanganan, Pemerintah Kabupaten Sambas telah memperpanjang penetapan tanggap darurat bencana. 

“Perpanjangan penetapan status darurat bencana terhitung 1 Maret hingga 31 Maret 2023,” kata Daniel.

Dia menerangkan, dengan adanya status darurat ini, maka biaya penanganan dapat dibebankan pada APBD Sambas, APBD Kalbar dan APBN tahun 2023. “Atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat,” ujarnya.

Selain pemukiman warga, banjir ini turut merendam fasilitas publik. Mulai dari sekolah, tempat ibadah, perkebunan, termasuk pula fasilitas pemerintahan seperti layanan kesehatan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Hary Agung Tjahyadi mengutarakan,
terdapat satu Puskesmas yang terendam,
yakni di wilayah Sentebang. 

Kendati demikian, pelayanan kesehatan dipastikan tetap bisa dilakukan. Sebab sudah dipindahkan ke Pustu dan balai-balai desa terdekat.

"Pelayanan kesehatan dilakukan secara keliling. Puskesmas melakukan pelayanan keliling menemui masyarakat," katanya.

Hary menegaskan, pelayanan kesehatan tetap akan dilakukan meski dalam keadaan banjir tersebut. Dinkes Kalbar memberikan dukungan obat-obatan yang digunakan saat pelayanan banjir.

"Obat-obatan yang diberikan adalah yang biasa digunakan terhadap penyakit yang muncul sebagai dampak banjir. Seperti obat-obatan untuk penyakit ISPA, muntah, diare, penyakit kulit dan lainnya," jelasnya.

Di samping obat-obatan, Pemprov Kalbar
juga memberikan bantuan berupa makanan
tambahan untuk balita dan ibu hamil. Kemudian kelambu, abate untuk pasca banjir termasuk oralit.

"Kita sampaikan ke dua kabupaten, Sambas dan Bengkayang. Untuk obat- obatan (ada) 14 jenis, ini untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan," katanya. (ap)