Kondisi banjir di Kota Singkawang. (Dok. Warga)

Banjir Semelegi Singkawang, Ratusan Warga Mengungsi

Singkawang | Sabtu, 11 Maret 2023

PIFA, Lokal - Sebanyak 317 warga harus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi, akibat banjir dengan kedalaman satu meter mengepung Kecamatan Singkawang Utara, Kota Singkawang, Jumat (10/3/2023).

Seorang warga Kelurahan Semelagi Kecil, Singkawang Utara, Muhammadin mengatakan, sebelumnya air sempat surut. Namun karena hujan, banjir kembali meninggi 70 sentimeter hinggai 1 meter.

“Dua hari lalu sempat surut, tapi kemarin hujan deras, jadi banjir lagi,” kata Muhammadin.

Muhammadin menerangkan, selain karena hujan deras, air banjir merupakan kiriman dari Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang.

“Banjir sudah merendam sejumlah fasilitas umum,seperti kantor lurah, sekolah, dan rumah ibadah. Akibatnya aktivitas warga terganggu,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Informasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalbar Daniel mengatakan, BPBD setempat terus melakukan pendataan warga terdampak.

“Kami mengimbau warga untuk tetap waspada, dikarenakan curah hujan tinggi dan masih akan terjadi hingga 13 Maret mendatang,” ucap Daniel. (ap)

Nasional

| Selasa, 8 Juli 2025

Berita Terkait

Lokal

Mantan Direktur Operasional PT SBI Buka Suara Terkait Polemik dengan PT RIM

Ketapang - Mantan Direktur Operasional PT. Sukses Bintang Indonesia (SBI), Djoko akhirnya buka suara terkait polemik yang terjadi antara PT. SBI dengan PT. Ratu Intan Mining saat ini. Djoko menjelaskan hal ini karena merasa berada di posisi yang netral dan mengetahui pokok persoalan ini. Djoko mengatakan kalau persoalan ini berawal ketika PT. SBI memutuskan hubungan kerjasama secara sepihak dengan PT. RIM. Padahal sesuai kontrak kerja untuk pemutusan hubungan kerjasama boleh dilakukan pemberitahuan minimal satu bulan sebelum berhenti. "Namun SBI memutuskan hubungan kerja secara tiba-tiba dan melanggar perjanjian kontrak dengan PT. RIM, ini bisa disebut sebagai wanprestasi, dan resiko dari berhenti sepihak sudah coba saya sampaikan dampaknya ke Direktur SBI namun tidak ditanggapi saat itu, katanya katanya saat ditemui awak media, Sabtu (28/8). Djoko menceritakan sebelum bekerja dengan PT. RIM, PT. SBI sudah berpindah-pindah lokasi kerja diantaranya seperti dengan PPC, DSM, JUS dan terakhir bersama RIM. "Namun selalu mengulang kegagalan dalam memanage pengeluaran operasional, angsuran leasing dan Sparepart, hal ini karena keterbatasan modal SBI yang mengakibatkan ketidak mampuan bayar tagihan operasional dan angsuran, dan SBI selalu beralasan kalau pembayaran dari pihak main kontraktor terlambat. Hal ini terjadi lagi kepada PT. RIM, yang selalu dijadikan alasan kepada pihak ketiga kalau PT. RIM tidak bayar, padahal itu karena keterbatasan modal SBI yang tidak mencukupi," jelasnya. Djoko mengaku, kalau PT. RIM sendiri selama menjalankan kerjasama dengan PT. SBI, pihak PT. RIM sendiri selalu membayar sesuai pencapaian kerja dan invoice yang ditagihkan tanpa pernah terlambat sekalipun bahkan PT. RIM mempunyai niatan baik untuk selalu membantu PT. SBI dengan membayar invoice tagihan lebih cepat dan memberikan pinjaman. "Perusahaan kontraktor yang sehat itu mempunyai porsi hutang aset maksimal misalkan 60 unit lunas 40 terhutang namun faktanya pihak SBI 100% asetnya masih terhutang, sehingga hanya mengandalkan pembayaran yang dipercepat oleh PT. RIM bahkan pembayaran dari PT. RIM belum bisa menutupi semua hutang SBI dengan pihak ketiga," tuturnya. Bahkan, Djoko harus memutuskan berhenti bekerja dengan PT. SBI setelah Direktur SBI, Edy Gunawan memutuskan secara sepihak hubungan kerjasama dengan PT. RIM, padahal saat itu ia tidak setuju dengan keputusan Edy lantaran akan berdampak seperti yang terjadi saat ini. "Jadi munculnya sengketa piutang berjalan sekarang ini diikarenakan SBI yang memutuskan hubungan sepihak dengan PT. RIM. Bahkan meskipun demikian PT. RIM masih memiliki niatan baik dengan mencoba membayar piutang berjalan namun selalu ditolak oleh SBI karena SBI meminta secara cash namun PT. RIM harus menyesuaikan pembayaran tersebut dengan kemampuan cashflow mereka akibat SBI yang berhenti sepihak tersebut," jelasnya. Untuk itu, Djoko menilai persoalan yang saat ini terjadi murni merupakan sengketa piutang kerja untuk menyelesaikan pembayaran sisa tagihan. "Setelah berhenti sepihak, SBI tidak mampu membayar gaji karyawan dan suplier lokal sehingga akhirnya PT. RIM berniatan baik memberikan pinjaman untuk menyelesaikan persoalan itu sebesar Rp 3 miliar lebih agar tidak menimbulkan masalah sosial ketenagakerjaan dan untuk menyelamatkan aset PT. SBI agar tidak ditahan oleh pekerja dan suplier, namun niatan baik ini malah tidak diakui PT. SBI," terangnya. Sementara itu, saat dikonfirmasi Kuasa hukum PT RIM, Nikolas Desta mengatakan, konsep awal kerja itu adalah subkontrak. Dimana pelaksana awal pekerjaan adalah PT RIM kemudian mengalihkan pekerjaan kepada PT SBI. Desta menerangkan, dalam perjanjian kerja itu antara PT SBI dan PT RIM mengerjakan tiga wilayah pertambangan. Dan didalam perjanjian ditetapkan waktu pembayaran dan syarat pengunduran diri. "Jadi waktu pembayaran itu ditentukan 60 hari sejak tagihan diterima dan dinyatakan lengkap. Serta syarat pengunduran diri satu bulan sejak diajukan," ungkapnya. Desta, menjelaskan terkait adanya PT SBI yang pada Maret mengklaim beberapa penagihan kepada PT RIM, yang sebenarnya tagihan-tagihan tersebut belum jatuh tempo. “Sebab belum jatuh tempo, PT RIM merasa belum ada kewajiban untuk membayar. Kalau sudah lewat 60 hari itu baru wanprestasi,” jelasnya. Desta juga menegaskan kalau persoalan antara PT RIM dengan PT SBI merupakan murni perdata karena sengketa bisnis antara dua perusahaan atau PT atau badan usaha terkait masalah pembayaran-pembayaran yang masuknya nanti murni ke perdata wanprestasi. "Jadi tidak ada penggelapan dalam persoalan ini dan saat ini juga sedang dalam proses pengadilan terkait persoalan perdata ini yang mana ada dua kita sebagai penggugat dan sebagai tertugat, ini tinggal menunggu putusan pengadilan," imbuhnya.

Tim Redaksi

| Minggu, 29 Agustus 2021

Nasional

KPK Temukan Indikasi Pengurangan Harga Makan Bergizi Gratis dari Rp10.000 jadi Rp8.000, Kepala BGN Bilang Begini

PIFA.CO.ID, NASIONAL - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menanggapi temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pengurangan nilai makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000. Dadan menegaskan bahwa pagu bahan baku sudah ditetapkan sejak awal dengan nilai yang berbeda untuk tiap kelompok penerima manfaat.“KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal. Anak PAUD-SD kelas 3 patokannya Rp 8.000, sedangkan anak lainnya Rp 10.000,” kata Dadan saat dihubungi, Sabtu (8/3/2025).Dadan menjelaskan bahwa perbedaan pagu tersebut berlaku di sebagian besar wilayah Indonesia Barat, sedangkan untuk daerah dengan indeks kemahalan yang lebih tinggi, seperti Papua dan Puncak Jaya, pagu bahan baku disesuaikan.“Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717 dan lain-lain. Penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Kalau kelebihan akan dikembalikan, kalau kekurangan akan ditambah,” ujarnya.Menurut Dadan, penyusunan pagu bahan baku dilakukan oleh mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setiap 10 hari. “Dalam usulan sudah rinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing. Jika dalam 10 hari ada kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Jika ada kekurangan, akan dikoreksi,” jelasnya.Sebelumnya diberitakan bahwa Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan adanya indikasi pengurangan harga makanan dari Rp 10.000 menjadi Rp 8.000.“Informasi ini belum diverifikasi dan divalidasi, tetapi karena sifatnya pencegahan, kami sampaikan agar bisa segera disikapi secara preventif,” kata Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3/2025).KPK juga menyoroti kemungkinan terjadinya penyimpangan dana program MBG di tingkat daerah. “Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu yang mencair. Kami menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” tegas Setyo.Dadan dan jajaran BGN sebelumnya telah bertemu dengan pimpinan KPK pada Rabu (5/3/2025) untuk meminta arahan terkait tata kelola keuangan program MBG. Dalam pertemuan itu, KPK memberikan masukan agar pelaksanaan program dilakukan secara transparan dan akuntabel guna menghindari potensi penyimpangan.

Indonesia

| Minggu, 9 Maret 2025

Nasional

Pratu Arifin Gugur Saat Cari Pilot Susi Air, Panglima TNI: Jangan Ragu Ambil Tindakan!

PIFA, Nasional - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan agar pasukan penjaga kedaulatan NKRI agar tak ragu mengambil tindakan usai Pratu Miftahul Arifin gugur ditembak KKB dalam proses pencarian pilot Susi Air Capt Philip Mark Merthens, di Nduga, Papua Pegunungan. Pernyataan tegas itu disampaikan oleh Kapuspen TNI Laksda Julius Widjojono saat konferensi pers, Minggu (16/4/2023). Dalam keterangannya, Julius beberapa kali menyampaikan arahan Panglima untuk tidak ragu mengambil tindakan. "TNI sebagai patriot NKRI tidak pernah mundur sejengkal pun untuk menjaga kedaulatan wilayah RI dan itu masih konsisten dilaksanakan di Papua. Panglima TNI dengan tegas menyampaikan untuk ambil tindakan jangan ragu-ragu," tegasnya, menyampaikan arahan Panglima TNI, dikutip dari detikcom. Sebelumnya, Julius menyinggung soal kesimpangsiuran informasi di media sosial soal gugurnya Pratu Arifin. Dia pun meminta media agar hanya merujuk pada keterangan Mabes TNI. Menurutnya, penyebaran informasi yang keliru akan berdampak pada operasi di lapangan. "Menindaklanjuti kesimpangsiuran informasi yang beredar di medsos sejak kemarin, saya menyarankan segenap awak media untuk berkenan merujuk informasi yang disampaikan melalui jalur Mabes TNI. Penyebaran informasi keliru akan berdampak pada tingkat keberhasilan operasi di lapangan," tegasnya. "Saya mohon kepada rekan media untuk mengacu pada informasi yang kami berikan karena Panglima TNI selaku kodal utama dalam operasi ini dan perintahnya sangat jelas jangan ragu-ragu ambil tindakan," imbuh Julius. (yd)

Tim Redaksi

| Minggu, 29 Agustus 2021

Indonesia

| Minggu, 9 Maret 2025

Papua

| Minggu, 16 April 2023