PIFA, Politik - Melalui peraturan menteri Nomor 125 tahun 2022, Kemenko Polhukam membentuk dukungan elemen satuan kerja (Desk) untuk menentukan langkah strategis dalam menyukseskan penyelenggaran pemilu tahun 20234. 

Urgensi dari pembentukan Desk Koordinasi ini. Pertama. Untuk membantu kelancaran pelaksanan tugas wewenang dan kewajiban penyelenggaraan Pemilu.

Kedua, untuk Mengantisipasi terjadinya hal-hal yang menghambat proses pertahapan Pemilu serentak 2024. Dan ketiga, untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran pemilu.

Asisten Deputi Koordinasi Bidang Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Poltik, Brigjen TNI Haryadi menyampaikan sejumlah rekomendasi yang disampaikan oleh Tim Desk Pemilu, diharapkan dapat menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga dalam membuat keputusan serta langkah strategis. 

 “Banyak yang menaruh harapan besar dalam keberadaan desk yang mendukung suksesnya pemilu, sehingga harus dijalankan secara optimal sesuai dengan tugasnya masing-masing” kata Haryadi, mengutip laman resmi Kemenko  Polhukam RI.

Analis BSSN Doni Kurniawan Mengatakan, penyebaran disinformasi mengenai Pemilu dan Pilpres dalam rentang waktu Januari sampai Mei 2023. Paling banyak terjadi pada bulan Maret. Dan paling banyak terjadi dimedia social Twitter.

Untuk itu dia menekankan untuk punya agenda setting yang kuat, agar potensi ancaman siber bisa diredam dan tidak banyak masyarakat yang golput.

“Kita harus membangun narasi yang kuat. Selian dari penindakan, kita harus punya agenda setting yang kuat untuk disebarkan, sehingg potensi kewawanan ancaman siber masyarakat bisa kita redam, dan agar golput tidak bertambah,” ujar Doni. (hs)