Bayer Leverkusen. (Imago)

Bayer Leverkusen Resmi Tunjuk Kasper Hjulmand Gantikan Erik ten Hag

Sports | Selasa, 9 September 2025

PIFA, Sports - Leverkusen – Bayer Leverkusen resmi mengumumkan Kasper Hjulmand sebagai pelatih baru mereka, menggantikan Erik ten Hag yang dipecat beberapa hari lalu. Hjulmand menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2027.

Pengumuman tersebut disampaikan manajemen Leverkusen pada Senin (8/9/2025), setelah Hjulmand memutuskan mundur dari jabatannya sebagai pelatih tim nasional Denmark usai Euro 2024. Dalam turnamen itu, Denmark tersingkir di babak 16 besar setelah kalah 0-2 dari tuan rumah Jerman.

“Kami senang bisa mendatangkan Kasper Hjulmand, yang kinerjanya sudah lama kami pantau. Ia juga mengenal klub ini dengan baik,” ujar Managing Director Sport Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, dikutip dari laman resmi klub, Selasa (9/9/2025).

Rolfes juga menambahkan, metode latihan Hjulmand sudah familiar di Leverkusen karena asistennya, Ismael Camenforte, pernah bekerja di klub tersebut.

Hjulmand bukan nama asing di sepak bola Jerman. Ia sempat melatih Mainz 05 pada musim 2014/2015. Namanya semakin dikenal setelah sukses membawa Denmark menembus semifinal Euro 2021, sebelum akhirnya takluk 1-2 dari Inggris lewat perpanjangan waktu.

CEO Bayer Leverkusen, Fernando Carro, menilai pengalaman dan gaya kepemimpinan Hjulmand akan membawa pengaruh positif bagi tim yang tengah berbenah pasca pemecatan Ten Hag.

“Kemampuan teknisnya sebagai pelatih sangat kuat. Tim yang baru dibentuk ini membutuhkan arahan yang jelas, dan mereka akan mendapatkan manfaat dari gaya komunikatif serta empati Kasper,” kata Carro.

Sementara itu, Hjulmand mengaku antusias dengan tantangan barunya di Bundesliga.

“Saya selalu melihat Bayer 04 sebagai klub yang terstruktur dan ambisius. Merupakan kehormatan bagi saya dipercaya untuk memimpin tim ini. Saya sangat termotivasi untuk membentuk masa depan Bayer Leverkusen bersama para pemain yang ada serta talenta-talenta baru,” ujar pelatih berusia 53 tahun tersebut.

Dengan penunjukan Hjulmand, Leverkusen berharap bisa bangkit dan bersaing di papan atas Bundesliga, setelah musim lalu tampil kurang konsisten di bawah kendali Ten Hag.

Indonesia

| Sabtu, 1 Maret 2025

Berita Terkait

Nasional

Revisi UU TNI Resmi Disahkan, Ini Daftar Pasal Kontroversialnya

PIFA.CO.ID, NASIONAL - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025). Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, dan Adies Kadir.Dari pihak pemerintah, hadir Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono, serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Revisi UU TNI ini mencakup tiga perubahan utama, yaitu penambahan tugas operasi militer selain perang, keterlibatan TNI dalam kementerian/lembaga, serta perubahan batas usia pensiun prajurit TNI.Penambahan Tugas Operasi Militer Selain PerangPerubahan pertama terjadi pada Pasal 7, di mana tugas TNI dalam operasi militer selain perang bertambah dari 14 menjadi 16 tugas. Dua tugas baru yang dimasukkan adalah membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber serta melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.Dengan tambahan ini, TNI kini memiliki lebih banyak peran dalam menghadapi tantangan keamanan non-konvensional, termasuk ancaman siber yang semakin kompleks di era digital. Pelaksanaan operasi militer selain perang tersebut akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.Keterlibatan TNI dalam Jabatan Sipil BertambahRevisi UU TNI juga mengubah Pasal 47 terkait posisi jabatan publik yang dapat diisi oleh personel TNI aktif. Dari sebelumnya 10, kini terdapat 14 kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI, antara lain Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Terorisme, Badan Keamanan Laut, serta Kejaksaan Republik Indonesia untuk posisi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer.Penambahan ini menuai beragam tanggapan, mengingat semangat reformasi yang menghendaki pemisahan antara ranah militer dan sipil. Namun, Fraksi Gerindra di DPR memastikan bahwa perubahan ini tetap sejalan dengan prinsip reformasi dan kebutuhan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan.Perubahan Usia Pensiun Prajurit TNIPerubahan signifikan lainnya tertuang dalam Pasal 53 yang mengatur batas usia pensiun prajurit TNI. Dalam revisi ini, batas usia pensiun dibedakan berdasarkan pangkat dan jabatan:Bintara dan tamtama: maksimal 55 tahunPerwira hingga pangkat kolonel: maksimal 58 tahunPerwira tinggi bintang 1: maksimal 60 tahunPerwira tinggi bintang 2: maksimal 61 tahunPerwira tinggi bintang 3: maksimal 62 tahunPerwira tinggi bintang 4: maksimal 63 tahun, dengan kemungkinan perpanjangan hingga dua kali atau maksimal dua tahun sesuai keputusan Presiden.Perubahan usia pensiun ini diyakini akan berdampak pada regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI, sekaligus memberikan ruang bagi perwira untuk mengembangkan karier mereka lebih lama.Kontroversi dan Tanggapan PublikSejumlah pihak menyoroti beberapa perubahan dalam revisi UU TNI ini, terutama terkait perluasan peran TNI dalam jabatan sipil serta implikasi dari tambahan tugas operasi militer selain perang. Namun, DPR menegaskan bahwa revisi ini telah melalui kajian mendalam dan bertujuan untuk memperkuat peran TNI dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional.Dengan pengesahan ini, pemerintah diharapkan segera menyusun aturan pelaksana agar implementasi dari revisi UU TNI dapat berjalan secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Indonesia

| Kamis, 20 Maret 2025

Politik

Presiden Prabowo Tunjuk Zulkifli Hasan sebagai Ketua Satgas Koperasi Merah Putih

PIFA, Politik - Presiden RI Prabowo Subianto secara resmi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih. Penunjukan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih sebagai program prioritas nasional untuk memperkuat ekonomi desa dan memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pembentukan Satgas ini diputuskan dalam rapat terbatas keempat yang dipimpin Presiden Prabowo di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Senin, 23 Juni 2025. “Koperasi Merah Putih merupakan strategi nasional untuk memperkuat ekonomi desa serta memangkas panjangnya jalur distribusi antara produsen dan konsumen,” kata Teddy. Ia menambahkan, koperasi juga akan menjadi penyalur utama berbagai kebutuhan dasar masyarakat seperti pupuk, tabung gas, dan bantuan pemerintah lainnya. Dalam rapat tersebut, hadir sejumlah menteri terkait, termasuk Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, yang melalui sambungan telepon melaporkan bahwa sebanyak 80.133 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) telah terbentuk di seluruh Indonesia. Program ini kini memasuki tahap kedua, yakni pembangunan dan pengoperasian koperasi setelah tahap pembentukan rampung sesuai target. Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, Satgas Koperasi Merah Putih akan terdiri atas ketua dari unsur Menko Pangan, wakil dari unsur menteri lainnya, serta pelaksana harian. Rapat turut dihadiri oleh Menteri Desa Yandri Susanto, Menteri PUPR Dody Hanggono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta perwakilan dari Agrinas dan Pertamina.

Politik

| Selasa, 24 Juni 2025

Nasional

Yusril Ihza Mahendra: Apa Masalahnya Jika Jokowi Dukung Prabowo?

PIFA, Nasional - Ketua Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Yusril Ihza Mahendra, mempertanyakan dukungan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. Yusril mempertanyakan apa masalahnya jika Jokowi mendukung Prabowo-Gibran, menilai bahwa hal tersebut tidak patut dipermasalahkan. Pernyataan Yusril tersebut disampaikan dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, pada Senin (1/4/2024). Pada sidang tersebut, Ahli Ekonomi Universitas Indonesia yang dihadirkan oleh kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Vid Adrison, menjelaskan dampak kunjungan Jokowi ke daerah-daerah selama periode Oktober 2023 hingga Februari 2024. Menurut Vid, kunjungan Jokowi tersebut memberikan dampak positif terhadap suara Prabowo-Gibran. "Ada kenaikan perolehan suara paslon 02 yang cukup besar jika dibandingkan dengan suara Prabowo pada Pilpres 2019 dengan rata-rata kenaikan 32 persen, minimum 6,3 (persen) maksimum 66,3 (persen)," katanya. Namun, Yusril mempertanyakan hubungan antara dukungan Jokowi dan peningkatan suara Prabowo. Dia menyoroti bahwa pasangan calon lain juga mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh berpengaruh. Yusril menyampaikan keraguan atas kesimpulan bahwa petahana atau calon yang didukung oleh petahana akan mendapatkan suara lebih banyak dibandingkan dengan calon lainnya. "Bahwa petahana, atau calon yang didukung oleh petahana akan mendapatkan suara lebih dibanding calon lain? Bagaimana ahli dapat menerangkan kekalahan Megawati dengan SBY, dan pilpres 2024?" tanya Yusril. "Kalau memang kesimpulan ini berlaku, apakah hanya satu faktor kebetulan, Jokowi yang jadi presiden dan dia mendukung pasangan Prabowo-Gibran dan memperoleh suara lebih. Seandainya sekarang yang jadi presiden Jusuf Kalla, yang mendukung Anies-Muhaimin, berarti calon itu akan peroleh suara lebih di pilpres sekarang? Seandainya lagi, yang jadi presiden Megawati, maka Ganjar-Mahfud akan dapat suara lebih berdasarkan saudara, apa masalahnya persidangan sekarang ini dengan pendapat saudara itu? Ada sesuatu yang salah atau tidak?" sambung dia. Vid pun menanggapi dengan menyatakan bahwa kunjungan Jokowi secara jelas berdampak positif terhadap suara Prabowo-Gibran. Dia menegaskan bahwa suara yang diperoleh oleh pasangan tersebut merupakan refleksi dari suara Jokowi di Pemilu 2019. Penjelasan Vid pun dilanjutkan dengan membandingkan Pemilu 2014 yang tidak melibatkan petahana. Dia menyampaikan bahwa meskipun pada Pemilu 2014 Presiden SBY tidak mendukung Jokowi, namun Jokowi tetap berhasil meraih kemenangan. Vid menekankan bahwa hal tersebut tidak dapat menyangkal fakta bahwa dukungan dari petahana memiliki pengaruh yang signifikan. "Ada pandangan dari masyarakat bahwa 02 didukung oleh Presiden Jokowi. Hasilnya memang signifikan jadi ada unsur fanatisme," katanya. (ad)

Indonesia

| Kamis, 20 Maret 2025

Politik

| Selasa, 24 Juni 2025

Indonesia

| Senin, 1 April 2024