Foto: Dok. Lantamal

Bea Cukai Kesulitan Lacak Pemilik 13.260 Botol Miras Selundupan dari Malaysia

Kalbar | Kamis, 21 Juli 2022

Berita Lokal, PIFA – Tim penyidik Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar) kesulitan mengungkap pemilik 13.260 botol minuman keras (miras) selundupan dari Malaysia. Saat ini, penyidik hanya menetapkan dua orang sopir truk sebagai tersangka.

"Ini berbicara jaringan, sangat piawai dan terputus," kata Pelaksana tugas (Plt) Kepala Seksi Humas Bea Cukai Kalbagbar Mujahidin, Rabu (20/7/2022).

Selain kedua sopir, terang Mujahidin, pihaknya sudah mengantongi identitas sosok pemesak kontainer, namun hingga sekarang belum ditangkap. Dalam waktu dekat, tegas Mujahidin, pihaknya akan memasukkan sosok tersebut ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

"Pemanggilan sudah kita lakukan, di rumahnya hanya ada anak dan istrinya. Seharusnya, dia ini yang tahu siapa pemilik dan pemesan miras tersebut," ucap Mujahidin.

Diberitakan, TNI Angkatan Laut bersama Bea Cukai menggagalkan upaya penyelundupan belasan ribu botol minuman keras (miras), diangkut menggunakan 2 mobil truk dan 1 kontainer melalui perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat (Kalbar).

Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Ahmad Heri Purwono mengatakan, kronologi penangkapan bermula laporan intelijen yang diterima im Fleet One Quick Response (F1QR) Lantamal XII Pontianak, Sabtu (25/6/2022).

Informasi itu menyebutkan, akan ada upaya penyelundupan minuman keras asal Malaysia melalui perbatasan di Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalbar.

"Menindaklanjuti informasi, tim melakukan briefing dan bergerak menuju daerah yang dicurigai," kata Heri, Senin (27/6/2022).

Selanjutnya, terang Heri, pada Minggu (26/6/2022) pukul 01.30 WIB dini hari, tim Lantamal XII Pontianak bergabung dengan Tim Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar) guna melakukan pengintaian.

"Pukul 02.37 WIB tim mengidentifikasi dan mencurigai sebuah truk, selanjutnya membuntutinya dan menemukan truk yang sedang loading muatan minuman keras ilegal," ucap Heri.

Heri menyebut, dari 13.260 botol tersebut terdiri dari 576 botol Macallan Harmoni, 600 botol Macallan 12, 2.376 botol El Jimador, 1.776 botol Dona Sol Vineyards, 2.388 botol Herradura Tequila Plata, 576 botol Douglass Hill, 2.376 botol Finlandia Vodka, dan 204 botol Kilchoman.

"Kami juga mengamankan tiga orang sopir, berinisial PS, DP dan AY. Ketiganya saat ini masih dalam pemeriksaan Bea Cukai Kalimantan Bagian Barat (Kalbagbar)," ucap Heri. (ap)

Rekomendasi

Internasional

Indonesia Jadi Lokasi Uji Coba Vaksin TBC Bill Gates, Prabowo: Upaya Tekan Kematian Akibat TBC

Indonesia

| Kamis, 8 Mei 2025

Lifestyle

Ahli Gastroenterologi Ungkap 3 Minuman yang Sebaiknya Dihindari Saat Sakit Maag

Lifestyle

| Jumat, 24 Januari 2025

Pifabiz

Gelar Akad Nikah Ulang, Rizki Febrian dan Mahalini Sah sebagai Suami Istri

Jakarta

| Sabtu, 4 Januari 2025

Pifabiz

Aurelie Moeremans Hiatus dari Syuting Usai Menikah dengan Tyler Bigenho

Indonesia

| Sabtu, 4 Januari 2025

Nasional

Bareskrim Polri Blokir 865 Rekening Terkait Judi Online Senilai Rp194,7 Miliar

Indonesia

| Senin, 5 Mei 2025

Sports

Tak Bisa Dimainkan hingga Akhir Musim, Situasi Dani Olmo dan Pau Victor Buat Suasana Tak Nyaman di Barcelona

Spanyol

| Senin, 6 Januari 2025

Pifabiz

Prilly Latuconsina mulai Terbuka soal Hubungannya dengan Omara Esteghlal

Indonesia

| Selasa, 7 Januari 2025

Sports

PSSI dan KNVB Perkuat Kerja Sama untuk Sepak Bola Indonesia

Indonesia

| Kamis, 30 Januari 2025

Lokal

Kepala BNPB Tinjau Operasi Modifikasi Cuaca di Kalbar, Upaya Tekan Risiko Bencana Akibat Hujan

Kalbar

| Kamis, 30 Januari 2025

Sports

MU Lanjutkan Efisiensi, Amorim Soroti Dampak Krisis Prestasi

Indonesia

| Rabu, 26 Februari 2025

Berita Terkait

Politik

PDIP Pecat Jokowi, Ronny Talapessy Sebut Kasus Hasto Politis

PIFA.CO.ID, POLITIK - Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy mengaitkan status tersangka Hasto Kristiyanto dengan keputusan PDIP memecat Jokowi dan keluarganya. Dalam jumpa pers di DPP PDIP Jakarta, Selasa (24/12), Ronny menilai kasus hukum yang menjerat Hasto adalah politis. Ia menyebut bahwa kasus ini selalu dijadikan teror kepada Hasto sejak lantang mengkritik pemerintahan Jokowi."Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PDI Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik terutama karena Sekjen DPP PDI Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe, penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo," kata Ronny.PDIP memecat Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, dan Bobby Nasution pada Senin (16/12). Pemecatan dilakukan dengan alasan menyalahgunakan kekuasaan untuk mengintervensi MK dengan mencalonkan Gibran di Pilpres 2024. Ronny menyebut ada upaya pembunuhan karakter terhadap Hasto dan menilai KPK melakukan cipta kondisi dengan membocorkan SPDP yang bersifat rahasia.Ronny mengatakan PDIP akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif, namun menilai kasus suap yang menjerat Hasto sebagai bentuk politisasi hukum. "Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum," ujarnya.Sebelumnya, KPK menetapkan Hasto sebagai tersangka kasus suap. Dia diduga terlibat menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar caleg PDIP Harun Masiku bisa menjadi Anggota DPR 2019-2024 melalui jalur PAW. Ketua KPK Setyo Budiyanto membantah politisasi hukum, menyatakan penetapan Hasto sebagai tersangka berdasarkan kecukupan alat bukti.

Indonesia

| Jumat, 27 Desember 2024

Lokal

Bupati Landak Terima Penghargaan Sabuk 'Dan' 5 Inkai

Berita Landak, PIFA - Bupati Landak Karolin Margret Natasa mendapatkan penganugerahan “Dan” kehormatan dari Institut Karate-Do Indonesia (INKAI) yang berlangsung pada ujian sabuk hitam kenaikan tingkat “Dan” INKAI Zone 2 Kalimantan bertempat di aula Kodam XII/Tanjungpura, Rabu (16/03/22). Selain Bupati Landak penganugerahan “Dan” kehormatan dari INKAI juga diberikan kepada Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Kasdam XII/Tanjungpura, Dandim 1205/Sintang, Ketua FORKI Kabupaten Landak dan Dewan Pembina INKAI Kallimantan Barat Tahun 1980-1990. Bupati Landak Karolin Margret Natasa yang mendapatkan penganugerahan “Dan” kehormatan yakni sabuk Dan 5 INKAI mengatakan sangat berterimakasih kepada pengurus INKAI pusat karena telah memberikan kesempatan baginya mendapatkan penganugerahan “Dan” kehormatan. “Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum INKAI Pusat yakni bapak Laksamana Muda (Laksda) Ivan Yulivan yang telah mempercayakan Saya mendapatkan penganugerahan “Dan” kehormatan ini. Ini menjadi tantangan bagi Saya selaku Bupati untuk bisa berkontribusi membina Karate di Kabupaten Landak,” ucap Karolin. Bupati Karolin yang juga merupakan Ketua Umum Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Kalimantan Barat menjelaskan bahwa saat ini minat generasi muda terhadap karate sangat banyak baik laki-laki maupun perempuan, namun dirinya berkomitmen akan terus berjuang membesarkan karate di Kalimantan Barat. “Minat anak muda untuk Karate ini sangat banyak ya, dan terbukti dengan kenaikan tingkat “Dan” INKAI di zone 2 Kalimantan partisipasi anak muda sangat besar. Saya selaku Ketua Umum FORKI Kalimantan Barat akan nterus berkomitmen agar karate ini bisa besar di Kalimantan Barat,” terang Karolin. (ja)

Landak

| Rabu, 16 Maret 2022

Internasional

Donald Trump Perintahkan Amerika Serikat Kembali Tarik Diri dari WHO

PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan bahwa negaranya akan kembali menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Keputusan ini disampaikan pada hari Senin, dengan alasan bahwa WHO telah gagal menangani pandemi COVID-19 serta berbagai krisis kesehatan global lainnya secara independen.Dalam pernyataannya, Trump menuding WHO berada di bawah "pengaruh politik yang tidak pantas dari negara-negara anggota WHO" dan menuntut kontribusi keuangan yang "sangat memberatkan" dari Amerika Serikat, yang dinilai tidak seimbang dibandingkan dengan negara lain yang lebih besar, seperti Tiongkok. "World Health menipu kita, semua orang menipu Amerika Serikat. Itu tidak akan terjadi lagi," ujar Trump saat menandatangani perintah eksekutif terkait penarikan pasukan, tidak lama setelah ia dilantik untuk masa jabatan kedua.Langkah ini menandai dimulainya periode 12 bulan bagi AS untuk meninggalkan WHO secara resmi serta menghentikan semua kontribusi finansialnya terhadap badan kesehatan PBB tersebut. Sejauh ini, AS merupakan penyandang dana terbesar WHO dengan kontribusi sekitar 18% dari total anggaran organisasi itu. WHO sendiri memiliki anggaran dua tahunan sebesar $6,8 miliar untuk periode 2024-2025.Para ahli memperingatkan bahwa keluarnya AS dapat mengancam berbagai program WHO, khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan tuberkulosis, HIV/AIDS, serta respons terhadap keadaan darurat kesehatan global. Sementara itu, Gedung Putih menegaskan bahwa pemerintah AS akan menghentikan negosiasi perjanjian pandemi WHO selama proses penarikan berlangsung. Pemerintah juga berencana untuk menarik dan memindahkan personel AS yang bekerja sama dengan WHO, serta mencari mitra alternatif untuk mengambil alih beberapa peran yang sebelumnya dijalankan oleh organisasi tersebut.Keputusan ini juga akan berdampak pada Strategi Keamanan Kesehatan Global AS 2024, yang akan direvisi, dibatalkan, atau digantikan sesegera mungkin. Dengan keluarnya AS, donor terbesar WHO berikutnya adalah Bill & Melinda Gates Foundation, yang sebagian besar dananya digunakan untuk pemberantasan polio, diikuti oleh kelompok vaksin global Gavi, Komisi Eropa, dan Bank Dunia. Donor nasional terbesar berikutnya adalah Jerman, yang menyumbang sekitar 3% dari anggaran WHO.Penarikan AS dari WHO bukanlah hal yang mengejutkan. Trump sebelumnya telah mengambil langkah serupa pada tahun 2020, saat ia masih menjabat sebagai presiden, dengan menuduh WHO membantu China "menyesatkan dunia" mengenai asal-usul COVID-19. WHO membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa mereka terus menekan Beijing untuk membagikan data terkait asal-usul virus.Sesuai hukum AS, keluar dari WHO memerlukan pemberitahuan satu tahun dan pembayaran semua kewajiban finansial yang masih tertunda. Pada masa jabatan pertama Trump, AS hampir menyelesaikan proses penarikan diri sebelum Presiden Joe Biden membatalkannya pada hari pertama ia menjabat pada 20 Januari 2021. Kini, dengan Trump kembali ke Gedung Putih, kebijakan tersebut dihidupkan kembali, yang berpotensi mengubah dinamika kesehatan global di masa mendatang.

Indonesia

| Jumat, 27 Desember 2024

Landak

| Rabu, 16 Maret 2022

Amerika Serikat

| Selasa, 21 Januari 2025