Begini Tanggapan Raja Yordania soal Usul Relokasi Warga Palestina dari Trump
Yordania | Rabu, 12 Februari 2025
Raja Yordania, Abdullah II, tanggapi soal isu relokasi warga Palestina. (Reuters)
Yordania | Rabu, 12 Februari 2025
Nasional
Berita Nasionak, PIFA - Dalam rangka mengantisipasi dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk tidak ragu menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di daerahnya. Sebab, pemerintah telah mengeluarkan payung hukum terkait penggunaan anggaran untuk keperluan tersebut. “Tidak perlu ragu-ragu menggunakan anggaran yang ada karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan juga SE [Surat Edaran] dari Menteri Dalam Negeri. Payung hukumnya sudah jelas, asal penggunaannya betul-betul digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan karena penyesuaian harga BBM yang minggu yang lalu baru kita sampaikan,” kata Presiden saat memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait pengendalian inflasi yang berlangsung hybrid terpusat di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9/2022). Presiden mengungkapkan, hingga saat ini realisasi APBD masih berada di kisaran 47 persen, padahal kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Untuk itu, pemerintah pusat pun mendorong pemda untuk menggunakan dua persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM. “Bentuknya, bisa bansos [bantuan sosial], terutama kepada rakyat yang sangat membutuhkan. Nelayan misalnya, kan harian menggunakan solar ini bisa dibantu dengan menyubsidi mereka. Ojek misalnya, ini juga menggunakan BBM, bisa dibantu dari subsidi ini. Juga UMKM, bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM. Transportasi umum, juga bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa itu yang dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi itu bisa dibantu lewat subsidi ini,” tambahnya. Presiden menyebut alokasi dua persen dari dana transfer umum ini berjumlah sekitar Rp2,17 triliun. Pemerintah juga menyiapkan alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp16,4 triliun dan baru digunakan Rp6,5 triliun. Artinya, lanjut Kepala Negara, masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota. Oleh karena itu, Presiden pun meminta pemda untuk memanfaatkan komponen belanja tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing seperti kenaikan bahan pangan. “Misalnya harga bawang merah. Bawang merah berasal yang banyak dari Brebes, misalnya ini Provinsinya Lampung. Brebes ke Lampung berapa transportasinya? Biaya transportasinya Rp3 juta itu yang ditutup oleh pemda sehingga harga yang terjadi adalah harga petani di Brebes kemudian sama dengan harga yang ada di pasar. Kalau itu semua daerah melakukan, ini kita akan bisa menahan inflasi agar tidak naik,” ujar Presiden mencontohkan. Presiden juga kembali mengingatkan para kepala daerah untuk waspada terhadap inflasi, terkhusus yang berkaitan dengan harga pangan lantaran pangan berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan di daerah. Menurutnya, jika harga pangan naik, maka kemiskinan di daerah juga akan ikut naik. “Utamanya itu beras sebagai komponen utama. Jadi hati-hati kalau harga beras di daerah Bapak, Ibu sekalian itu meskipun hanya Rp200 atau Rp500 [naik], segera diintervensi karena itu menyangkut kemiskinan di provinsi, di kabupaten, dan di kota Bapak, Ibu pimpin. Itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya,” tutup Kepala Negara. (yd)
Lokal
Berita Kubu Raya, PIFA - Dewan Adat Dayak Kabupaten Kubu Raya melaksanakan pelantikan kepengurusan di masa Bhakti 2022-2027 dibawah komando Ketua DAD terpilih Markus Nalian, di The Q Hail Convention Center Hotel Qubu Resort Jl. Arteri, Kamis (9/6/22). Hadir dalam acara pelantikan tersebut, Wakil Bupati Kubu Raya, Sekjen MADN, Ketua Umum DAD Kalimantan Barat, Ketua DPD MABT Kubu Raya, Anggota DPRD Kubu Raya, Kapolres Kubu Raya, Dandim 12/07 Pontianak, Perwakilan Organisasi masyarakat Kabupaten Kubu Raya, beserta Tamu Undangan. Ketua DAD Kabupaten Kubu Raya terpilih, Markus Nalian menyampaikan ucapan syukur atas terselengganya kegiatan tersebut dan berharap kegiatan tersebut memiliki dampak yang besar untuk kemajuan suku dan bangsa. "Pada hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan pelantikan, tentunya patut kita syukuri karena acara berjalan dengan aman lancar dan upaya kedepan dapat menjadikan DAD Kabupaten Kubu Raya menjadi Organisasi Masyarakat (Ormas) yang berkualitas sehingga berdampak untuk kemajuan suku dan bangsa," ujar Markus. Ditempat yang sama Ketua Umum DAD Kalimantan Barat, Jakius Sinyor, juga menyampaikan ucapan selamat kepada kepengurusan yang baru dilantik. Ia berharap kedepan dapat bekerjameningkatkan mutu organisasi DAD kabupaten Kubu Raya. "Saya ucapkan selamat kepada pengurus DAD Kabupaten Kubu Raya terpilih, diharapkan dengan terpilihnya pengurus yang baru dapat meningkatkan mutu DAD Kabupaten Kubu Raya menjadi Ormas yang memiliki dampak bagi nusa dan bangsa, dengan adanya kegiatan Pelantikan ini sekaligus dapat menjadikan ajang silaturahmi kita bersama,"ungkapnya. Jakius juga berharap agar kepengurusan yang baru dapat menyiapkan sumber daya manusia dengan baik di kalangan masyarakat adat dayak "DAD Kabupaten Kubu Raya harus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) sejak dini sehingga tidak ketergantungan di satu sisi," tutup Jakius. (ja)
Lokal
Sanggau - Konsulat Jenderal Republik Indonsia (KJRI) Kuching membantu pemulangan 10 pekerja migran Indonesia (PMI) dalam kondisi khusus melalui Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat. Melalui keterangan pers tertulisnya, Kepala KJRI Kuching Yonny Tri Prayitno mengatakan bahwa dua di antara PMI itu sedang mengidap sakit kanker dan paru-paru, yang lainnya tersandung masalah. "Mereka kami bantu kepulangannya melalui PLBN Entikong, dan dua orang di antaranya dalam kondisi sakit kanker dan paru-paru," kata Yonny, mengutip dari rilis yang diterbitkan Antara Kalbar (26/8/2021). Yonny merinci, PMI atas nama Halimah Ahmad, asal Kabupaten Blitar, Jatim mengidap penyakit kanker payudara. Halimah hendak melanjutkan pengobatannya di Indonesia, sehingga ia meminta bantuan KJRI Kuching untuk dipulangkan lewat dengan alasan khusus. Kemudian, Yonny mengatakan PMI atas nama Hartanto, asal Kota Pontianak, Kalbar melaporkan ke KJRI Kuching dalam kondisi sakit paru-paru (TBC). Hartanto juga meminta bantuan pemulangan untuk melanjutkan perawatan di domisili asalanya. Selain kedua orang itu, KJRI Kuching juga membantu pemulangan WNI kondisi khusus yang diserahkan oleh pihak Imigresen Sarawak; atas nama Dewi Alvionita Amtahan asal Kabupaten Timor Tengah Utara, NTT, bersama bayinya yang dilahirkan pada tanggal 22 Juli 2021. Lebih lanjut, Yonny mengatakan pihaknya juga membantu pemulangan satu keluarga yang terdiri atas dua orang WNI suami istri atas nama Marjuni Hadari dan Darwanti, asal Kabupaten Sambas, Kalbar, beserta dua anaknya yang masih balita atas nama Nur Resty dan Muhammad. "Mereka semua tidak miliki dokumen perjalanan yang sah, kemudian diserahkan oleh pihak Imigresen Sarawak ke KJRI Kuching untuk dibantu kepulangannya ke Indonesia karena kondisi anak-anaknya yang masih balita," jelas Yonny. Sementara itu, dua orang PMI lainnya atas nama Yosi dan Aini, asal Kota Metro, Lampung, datang ke KJRI Kuching meminta pemulangan karena sudah tidak mempunyai pekerjaan di negeri Jiran. Seperti dilansir dari rilis KJRI Kuching, seorang lagi bernama Jupri asal NTB diserahkan ke KJRI Kuching untuk dibantu pemulangan lantaran diberhentikan perusahaannya akibat tersangkut masalah. Sebelum dipulangkan ke Indonesia, Yonny mengatakan, kesepuluh orang WNI tersebut ditampung di rumah perlindungan (shelter) KJRI Kuching sambil menunggu penyelesaian dokumen perjalanan mereka. Dia menegaskan bahwa pemulangan sudah sesuai prosedur, mereka juga telah menjalani tes Covid-19 sehari menjelang keberangkatan di Rumah Sakit KPJ Kuching dengan hasil negatif. Yonny menuturkan, proses pemulangan berjalan lancar, kesepuluh PMI itu diterima dengan baik oleh Satgas Pemulangan WNI/PMI. Setelah itu, mereka menjalani proses pencegahan Covid-19 (karantina) sebelum pulang ke daerah asalnya masing-masing.