PIFA, Nasional – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menanggapi fenomena pengibaran bendera bertema One Piece yang ramai dilakukan masyarakat menjelang peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia. Menurutnya, selama tidak bertentangan dengan konstitusi, pengibaran tersebut dapat dimaknai sebagai bentuk ekspresi dan kreativitas warga.

“Menurut saya dalam negara demokrasi, ekspresi itu wajar, sejauh itu tidak bertentangan dengan konstitusi,” ujar Bima Arya saat kunjungan kerja di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (2/8/2025).

Meski begitu, ia menegaskan bahwa satu-satunya bendera yang wajib dikibarkan secara resmi di seluruh penjuru Nusantara pada 17 Agustus adalah Bendera Merah Putih.

“Presiden Prabowo sudah meminta para menteri untuk berada di perbatasan negara dan mengibarkan bendera Merah Putih,” ujarnya di Pendopo Gubernur NTB.

Mantan Wali Kota Bogor itu menyebut pengibaran bendera One Piece bisa jadi merupakan bentuk ekspektasi atau bahkan kritik terhadap kondisi negara. Namun ia mengingatkan agar kritik semacam itu disampaikan secara jelas.

“Kalaupun ada ekspresi One Piece, maka kami lihat ekspresi atau ekspektasi itu sebagai bahan masukan tentunya,” katanya.

Menurutnya, fenomena tersebut tidak berbeda dengan pengibaran bendera organisasi seperti Pramuka, Palang Merah Indonesia (PMI), atau cabang olahraga. Yang dilarang hanyalah bendera dari organisasi atau ideologi yang bertentangan dengan hukum dan konstitusi.

“Tidak ada yang melarang mengibarkan bendera, kecuali bendera-bendera organisasi yang dilarang. Ideologi yang dilarang itu enggak boleh,” pungkasnya.

Sebelumnya, masyarakat di berbagai daerah diketahui ramai mengibarkan bendera bergambar simbol bajak laut dari serial manga dan anime One Piece menjelang Hari Kemerdekaan. Dikenal sejak 1997, One Piece mengisahkan petualangan Monkey D. Luffy mengejar impian menjadi raja bajak laut, yang sarat akan makna kebebasan, cita-cita, dan petualangan.