Presiden Bolivia, Rodrigo Paz, mengumumkan status darurat nasional pada Sabtu (20/6) waktu setempat setelah negaranya diguncang aksi demonstrasi besar-besaran yang berlangsung selama beberapa pekan.

Keputusan tersebut diambil menyusul meningkatnya ketegangan sosial dan gangguan keamanan akibat gelombang protes yang menentang kebijakan pemerintah serta menuntut Paz mundur dari jabatannya.

Para demonstran menilai berbagai kebijakan pemerintah telah memperburuk kondisi ekonomi Bolivia. Aksi protes yang berlangsung di sejumlah wilayah juga menyebabkan kekacauan, termasuk pemblokiran jalan dan pembakaran yang mengganggu aktivitas masyarakat.

Dalam pidato yang disiarkan televisi nasional, Paz mengatakan pemerintah telah berupaya menyelesaikan krisis melalui dialog dan kesepakatan dengan kelompok-kelompok yang memiliki tuntutan sah.

"Setelah menempuh semua jalur dialog, mencapai kesepakatan dengan mereka yang tuntutannya sah, dan mengidentifikasi mereka yang menggunakan kekerasan dalam upaya untuk menggoyahkan Bolivia, kami memutuskan untuk mengumumkan keadaan darurat di seluruh wilayah nasional," kata Paz.

Gelombang demonstrasi sebenarnya telah berlangsung sejak bulan lalu. Kemarahan publik semakin meningkat setelah pemerintah mengesahkan undang-undang yang mempermudah penerapan status keadaan darurat.

Paz sebelumnya menyatakan aturan tersebut dibuat untuk menjaga stabilitas nasional dan melindungi masyarakat dari kelompok-kelompok yang dianggap memanfaatkan aksi protes untuk menciptakan kekacauan.

"Undang-undang ini bertujuan melindungi mayoritas penduduk negara ini dari terorisme narkoba yang memicu protes," ujarnya setelah menandatangani undang-undang tersebut pada awal Juni.

Meski pemerintah berulang kali menawarkan dialog, sebagian besar kelompok demonstran menolak ajakan tersebut dan tetap menuntut pengunduran diri Paz.

Aksi protes dipicu oleh memburuknya kondisi ekonomi Bolivia dalam beberapa waktu terakhir. Warga mengeluhkan tingginya inflasi, lonjakan harga bahan bakar minyak, serta kebijakan penghapusan subsidi BBM yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat.

Penetapan status darurat nasional memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah untuk menangani situasi keamanan dan memulihkan ketertiban di berbagai wilayah yang terdampak demonstrasi. Namun hingga kini, belum ada tanda-tanda bahwa gelombang protes akan segera mereda.