PIFA, Lokal - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, menegaskan bahwa data valid menjadi salah satu kunci sukses untuk pengembangan sektor pendidikan di daerah. Hal ini disampaikannya saat membuka Bimbingan Teknis Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang diselenggarakan di Hotel Harmony Inn Kubu Raya pada tanggal 14 Agustus lalu.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 149 operator dari satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) negeri dan swasta se-Kubu Raya,

Bupati independen pertama di Indonesia itu menekankan bahwa data yang valid adalah pondasi utama bagi kesuksesan pendidikan. Menurutnya, data yang valid dan dapat diandalkan merupakan fondasi penting dalam mengarahkan perencanaan dan pembangunan.

Dengan data yang tepat, pemerintah dapat mengambil keputusan yang lebih baik di berbagai sektor kehidupan, dan masyarakat dapat memastikan pemenuhan hak dasarnya. Dengan kata lain, data yang baik adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih efektif dan adil.

"Data yang valid, terukur, akurat, langsung dari sumbernya, dan bisa dipertanggungjawabkan serta dapat mengukur capaian-capaian dengan jelas. Jadi kita kerja pun ternavigasi. Pemerintah ternavigasi perencanaannya di seluruh sektor kehidupan dan masyarakat juga ternavigasi dengan data dan informasi yang membuat semua hak dasarnya jadi terpenuhi."

Penguatan sistem data, khususnya Data Pokok Pendidikan, dianggap sebagai kunci utama untuk memandu pembangunan pendidikan yang tepat di Kubu Raya. Bupati Muda Mahendrawan menjelaskan bahwa data harus selalu diperbarui, akuntabel, dan autentik untuk mencapai tujuan tersebut.

"Data Pokok Pendidikan adalah salah satu sumber utama informasi. Percepatan pembangunan sangat bergantung pada kecepatan kita dalam memperbarui dan memperkuat sistem data. Hal ini akan memastikan bahwa perencanaan berjalan tepat sasaran dan tidak ada pemborosan anggaran, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar," ungkapnya.

Bupati Muda Mahendrawan juga menegaskan bahwa penguatan sistem informasi dan data akan memastikan pengelolaan pendidikan yang lebih terkontrol. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat dapat diarahkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (hs)