PIFA, Politik - Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, mengusulkan pemerintah melakukan efisiensi pada sejumlah program sebagai respons terhadap situasi geopolitik global yang tidak menentu akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Pernyataan tersebut disampaikan Rifqi sekaligus menanggapi rencana Prabowo Subianto untuk memotong gaji anggota DPR, menteri, hingga wakil menteri kabinet.

Menurut Rifqi, langkah tersebut merupakan sinyal positif dari pemerintah dalam menghadapi potensi krisis ekonomi global.

"Tentu bukan hanya pemotongan gaji yang diperlukan, tetapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan sejumlah anggaran yang ada di pemerintahan," ujar Rifqi, Selasa (25/3).

Politikus Partai NasDem itu menilai rencana pemotongan gaji menjadi tanda bahwa pemerintah mulai bersiap menghadapi dampak konflik di kawasan Asia Barat yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi.

Ia menegaskan bahwa selain efisiensi, pemerintah juga harus memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran dan memiliki hasil yang jelas.

"Memastikan bahwa anggaran itu memiliki output dan outcome yang jelas untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Hal tersebut menurut pandangan saya sangat positif," katanya.

Rifqi juga berpendapat bahwa jika pemerintah serius, kebijakan pemotongan gaji tidak perlu melalui revisi undang-undang. Ia menyebut kebijakan tersebut bisa dilakukan melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan.

Meski demikian, ia mengingatkan agar langkah efisiensi tidak berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Yang terpenting adalah semua dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel. Efisiensi harus menyasar pada pos-pos yang tepat," ujarnya.

Sebelumnya, dalam sidang kabinet di Istana Negara pada 13 Maret, Presiden Prabowo menyinggung kemungkinan pengurangan gaji pejabat negara di tengah ketidakpastian global. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan bahwa wacana tersebut masih dalam tahap kajian. Di sisi lain, pemerintah juga mendorong langkah penghematan lain seperti pengurangan penggunaan kendaraan dinas dan peralihan ke transportasi publik.

Langkah-langkah tersebut dinilai sebagai upaya antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berkembang.