Buktikan Janji, Sutarmidji-Didi Komitmen Tingkatkan IPM Kalbar dengan Ribuan Beasiswa!
Kalbar | Rabu, 30 Oktober 2024
Sekretaris DPW PAN Kalbar Zulfydar Zaidar Mochtar saat mendampingi Paslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 1, Midji-Didi menjalani debat publik perdana Pilgub Kalbar (Foto: Tim Media Midj
Kalbar | Rabu, 30 Oktober 2024
Sports
Berita Sports, PIFA - Eks pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla kini kembali ke Tanah Air. Ia ditunjuk menjadi pelatih Persib Bandung menggantikan Robert Alberts yang mengundurkan diri beberapa waktu lalu. Hari ini, Luis Milla resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Persib di hadapan publik di Graha Persib, Jalan Sulanjana, Kota Bandung, Senin (22/8/2022). Luis Milla tampak hadir bersama dengan petinggi klub seperti Umuh Muchtar, Kuswara S Taryono dan Teddy Tjahjono. Dalam sambutannya, Luis Milla mengaku senang bisa datang ke Bandung sebagai pelatih dari salah satu klub terbesar di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, ia mengucapkan terima kasih karena telah disambut baik. "Terimakasih atas sambutannya. Saya sangat senang bisa disini (Bandung)," ucapnya, mengutip Detikcom. Kemudian, dia juga menyampaikan terimakasih kepada klub yang telah mempercayainya menjadi pelatih Maung Bandung. Luis Milla menilai Persib serius dan profesional dalam menjalani komunikasi hingga akhirnya ia menandatangani kontrak. "Saya mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya. Dari awal sejak adanya komunikasi dengan Persib, saya melihat adanya keseriusan dan keprofesionalan dari manajemen Persib," tambahnya. Luis Milla menjadi pelatih asal Spanyol pertama yang menduduki kursi kepelatihan Persib. Sebelumnya, pelatih-pelatih asing Persib mayoritasnya berasal dari Eropa Tengah dan Timur, seperti Polandia, Moldova, Serbia, Kroasia, dan Montenegro. Pelatih terakhir, Robert Alberts berasal dari Belanda. (yd)
Lokal
PIFA, Lokal - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, mengawali acara penting dengan membuka Jambore Genre Kubu Raya Tahun 2023 di Hotel Alimoer Kubu Raya pada Sabtu (5/8) malam. Jambore yang berlangsung dari 4 hingga 6 Agustus ini mengusung tema yang sangat relevan, "Remaja Bukan Objek Seksualitas, Remaja Bukan Mesin Pencetak Stunting". Dalam sambutannya, Bupati Muda Mahendrawan menekankan pentingnya acara ini sebagai ajang untuk memotivasi generasi muda agar memiliki visi dan pandangan yang luas untuk masa depan. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah menunjukkan perhatian khusus terhadap perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Ini tercermin dalam upaya Pemerintah untuk melibatkan mereka dalam perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang khusus diselenggarakan untuk kelompok tersebut. "Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mengadakan Musrenbang khusus perempuan, anak, dan disabilitas supaya semua menjadi bagian dan perhatian serta merasa dilibatkan oleh pemerintah. Sehingga mereka termasuk anak-anak itu merasa menjadi bagian yang penting bagi pemerintah," jelas Muda. Muda Mahendrawan juga menyoroti pentingnya inisiatif dan tanggung jawab dalam diri generasi muda. Dia mengingatkan para Duta Genre Kubu Raya untuk berpikir global dan berkontribusi positif bagi negara. "Kita punya kekuatan untuk membentengi diri kita agar sesuatu yang labil atau yang lepas kontrol itu bisa terjaga untuk kembali ke hal-hal yang benar-benar memiliki fondasi," tandasnya. Bupati Kubu Raya juga menekankan pentingnya sikap tanggung jawab sebagai landasan inisiatif dan semangat berjuang. Dia kemudian berharap para Duta Genre Kubu Raya akan terus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan daerah sesuai dengan kebutuhan. (hs)
Lokal
PIFA.CO.ID, LOKAL - Pemerintah mengimbau agar para guru Pendidikan Agama Islam (PAI) mengikuti program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk memperoleh sertifikat kompetensi sebagai bukti kapasitas profesional mereka. Juga lebih dari itu untuk meningkatkan kesejahteraan guru PAI.Namun, hingga kini, sebanyak 1.173 guru PAI di Kalimantan Barat belum dapat mengikuti program sertifikasi tersebut. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya anggaran APBN untuk membiayai proses sertifikasi tersebut.“Pemerintah ingin meningkatkan mutu guru melalui program PPG, kendala selama ini adalah soal pembiayaan. Masih ada 1000 lebih guru PAI di Kalbar yang belum terbiayai,” ungkap Penasehat Asosiasi Guru PAI Kalbar, HermansyahHermansyah, mengungkapkan bahwa pemerintah pusat telah mengarahkan pemerintah daerah untuk membiayai guru-guru yang belum tersertifikasi, namun sampai saat ini tidak ada langkah dari pemprov maupun pemda untuk mengatasi hal tersebut.“Sebenarnya kalau mereka (guru PAI) diberi kesempatan untuk membiayai sendiri (sertifikasi) mereka akan bayar sendiri. tapi karena ini kewajiban pemerintah maka sangat tergantung kepada pemerintah untuk membiayainya,”Tidak ada upaya dari pemerintah terkait biaya sertifikasi tersebut, Hermasnyah mengatakan pihaknya pernah meminta bantuan ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), namun belum bisa mengatasi sisa dari guru yang belum tersertifikasi.Meskipun demikian, beberapa pemerintah daerah seperti Sambas, Kayong Utara, dan Mempawah sudah memberikan respon positif dan ikut berpartisipasi dalam pembiayaan sertifikasi.Namun, Hermansyah mengungkapkan perhatian dari pemerintah provinsi Kalimantan Barat, yang seharusnya bertanggung jawab untuk membiayai guru agama di tingkat SMA dan SMK, masih sangat kurang. “Yang lain belum termasuk pemerintah provinsi belum pernah berpartisipasi untuk membiayai. Padahal guru agama SMA dan SMK menjadi kewajiban pemerintah provinsi,” ujarnya.Untuk itu, Hermansyah bersama sejumlah guru PAI telah menyampaikan aspirasi mereka terkait masalah ini kepada Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Zulfydar Zaidar Mochtar, saat melaksanakan kegiatan reses masa persidangan II tahun 2025, di SMA Mujahiddin, Pontianak, pada Jumat (28/2/25).Dalam pertemuan tersebut, Hermansyah berharap, melalui saluran ini, suara para guru yang belum tersertifikasi dapat didengar dan mendapat perhatian serius.“Saya harap anggota dewan bisa memperjuangkan aspirasi kami agar pemerintah segera memberikan perhatian dan anggaran untuk menyelesaikan masalah sertifikasi ini,” pungkasnya.