Bunda Genre Kapuas Hulu, Angeline Fremalco, saat tutup Audisi Duta Genre tingkat Kabupaten Kapuas Hulu 2024. (Dok. Prokopim Kapuas Hulu)

Lokal

Bunda Genre Kapuas Hulu Harap Duta Terpilih Jadi Teladan Bagi Remaja di Daerah

Kapuas Hulu | Kamis, 1 Agustus 2024

PIFA, Lokal - Bunda Genre Kapuas Hulu, Ny. Angeline Fremalco F. Diaan, S.H., M.H., menutup Audisi Duta Genre tingkat Kabupaten Kapuas Hulu 2024 di Pendopo Bupati Kapuas Hulu pada 30 Juli 2024. Dalam kesempatan ini, beliau menekankan harapannya agar para Duta Genre yang terpilih maupun yang tidak terpilih dapat menjadi teladan bagi remaja lainnya.

Bunda Genre Kapuas Hulu berharap, melalui Program GenRe yang mengajarkan remaja untuk menjauhi Pernikahan Dini, Seks Pra Nikah, dan NAPZA, para remaja dapat tumbuh menjadi pribadi yang tangguh, berkontribusi dalam pembangunan, dan berguna bagi nusa dan bangsa.

"Bunda berharap kepada anak-anakku, baik yang terpilih sebagai Duta maupun yang tidak terpilih tapi telah mengikuti audisi ini, agar bisa menjadi teladan bagi remaja lainnya. Duta Genre memegang peran penting untuk mensosialisasikan bahwa keluarga adalah segala-galanya," ucap Ny. Angeline Fremalco.

Selain itu, Bunda Genre Kapuas Hulu juga menambahkan bahwa keberadaan Duta Genre sangat penting dalam menekan maraknya permasalahan remaja, terutama yang berkaitan dengan seksualitas, HIV/AIDS, penyalahgunaan narkoba, serta rendahnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi.

Oleh karena itu, peran Duta Genre perlu terus digiatkan untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang pendewasaan usia perkawinan, sehingga mereka dapat merencanakan pendidikan, karir, dan pernikahan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi.

Rekomendasi

Sports

Ketum PSSI Apresiasi Lolosnya Timnas U-17 ke Piala Dunia: Wujud Kerja Keras dan Kolaborasi Semua Pihak

Indonesia

| Senin, 7 April 2025

Internasional

Macron Tanggapi Video Viral Ditoyor Istri: Itu Hanya Bercanda

Internasional

| Rabu, 28 Mei 2025

Lokal

Komisi V DPR Lasarus Sebut Dalam Waktu Dekat Status Bandara Supadio Kembali Internasional

Pontianak

| Jumat, 2 Mei 2025

Internasional

Dokter Marwan Al-Sultan, Direktur RS Indonesia di Gaza, Gugur dalam Serangan Israel

Internasional

| Kamis, 3 Juli 2025

Sports

Jadwal Resmi Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 Dirilis, Laga Perdana Kontra Brunei Jadi Ujian Awal

Timnas Indonesia

| Selasa, 8 Juli 2025

Lokal

Ayah Kandung di Pontianak Tega Cabuli Anaknya Sendiri hingga 4 Kali

Pontianak

| Rabu, 8 Januari 2025

Pifabiz

Kebakaran Hutan Besar di Los Angeles Hanguskan Rumah Britney Spears hingga Paris Hilton

Los Angeles

| Minggu, 12 Januari 2025

Nasional

DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Khusus untuk Investigasi Penembakan PMI di Malaysia

Indonesia

| Selasa, 28 Januari 2025

Internasional

PBB Kutuk Serangan terhadap Warga Sipil dan Krisis Kemanusiaan yang Memburuk di Gaza

Internasional

| Minggu, 6 Juli 2025

Lokal

Keluarga Pasien Cabuli Tenaga Medis Saat Piket di RSUD Ketapang

Ketapang

| Kamis, 8 Mei 2025

Berita Terkait

Lokal

UMK Se-Kalbar Sudah Ditetapkan, Tertinggi di Ketapang Capai R 2,8 Juta

Berita Kalbar, PIFA - Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalbar Manto menjelaskan bahwa Gubernur Kalimantan Barat telah menetapkan UMK untuk 14 Kabupaten kota Se- Kalimantan Barat. Dimana UMK tertinggi yakni Kabupaten Ketapang mencapai Rp 2.876.252,79. Sedangkan untuk UMK terendah Se-Kalbar yakni di Kabupaten Mempawah sebesar 2.437.279,99. Putusan tersebut berlaku di tahun 2022. “Dimana putusan tersebut sesuai amanat UU Cipta Kerja dan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,Gubernur tidak. boleh lagi menetapkan upah sektor,”ujar Manto, Rabu 1 Desember 2021. Ia menegaskan perusahaan yang vergerak di sektor tertentu seperti perkebunan sawit,karet, peternakan dsn pertambangan yang pada tahun 2021 telah menerapkan upah sektor dan upah tersebut lebih tinggi dari UMK Tahun 2022. Maka perusahaan tersebut tidak boleh menurunkan atau mengurangi upah pekerja di sektor tersebut. Hal ini sejalan dengan tentuan Pasal 83 ayat(1) PP Nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. “Terhadap perusahaan yang menurunkan upah akan dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan undang-undang,tegasnya Manto mengimbau kepada Serikat Pekerja,Pengusaha dan Disnaker kabupateb kota untuk mensosialisasikan UMK, yang merupakan upah terendah yang diberikan kepada pekerja. Lalu UMK yang ditetapkan merupakan upah bagu pekerja dengsn masa kerja dibawah satu tahub dan untuk pekerja dkatas satu tahun upah yang digunakan mengacu pada struktur dan skala upah di perusahaan Dikatakannya skala upah di perusahaan sendiri merupakan susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi yang memuat jisaran nominal upah dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar untuk setiap golongan jabatan. “Saya harap Asosiasi Pengusaha untuk mendorong Pengusaha memberikan upah pekerja baru minimal sebesar UMK setempat dan bagi pekerja lama dengan masa kerja diatas satu tahun mengacu pada struktur sekala upah,harapnya. Ia berharap Serikat Pekerja juga membantu pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan pengupahan diperusahaan melalui penyampaian infomasi terkait upah pekerja , waktu kerja dan hak pekerja lainnya. “Bagi Dinas Kabupaten Kota yang membidangi ketenagakerjaan untuk lebih giat lagi melakukan pembinaan bagi perusahaan terutama ketersediaan sarana hubungan industrial di perusahaan seperti struktur dan skala upah, LKS Bipartrik dan PP/PKB,”pungkasnya. PTOP UMK Se-Kalbar UMP Kalbar 2022: Rp 2.434.328,19 * Naik Rp 34.630 1. Ketapang: Rp 2.876.252,79 * Naik: Rp 15.929 2. Kayong Utara: Rp 2.748.507,34 * Naik Rp 33.757 3. Sintang: Rp 2.611.966,41 * Naik Rp 15,322 4. Sambas: Rp 2.609.398,78 * Naik Rp 9.399 5. Bengkayang: Rp 2.586.291,00 * Naik Rp 20.272 6. Landak: Rp 2.582.000,00 * Naik Rp 32.156 7. Kota Singkawang: Rp 2.596.120,45 * Naik Rp 58.245 8. Sanggau: 2.547.405,69 * Naik Rp 32.144 9. Pontianak: Rp 2.579.616,01 * Naik Rp 64.616 10. Melawi: Rp 2.515.896,49 * Naik Rp 32.856 11. Kapuas Hulu: Rp 2.486.796,40 * Naik Rp 3.796 12. Sekadau: Rp 2.486.031,14 * Naik Rp 25.031 13. Kubu Raya: Rp 2.467.630,00 * Naik Rp 34.630 14. Mempawah: Rp 2.437.279,99 * Naik Rp 14.686 Sumber: Disnaketrans Kalbar.

Kalbar

| Kamis, 2 Desember 2021

Lokal

Hadiri Seminar Parenting, Bupati Muda Akui Cara Pengasuhan Tidak Bisa Dipaksakan Seperti Zaman Dulu

PIFA, Lokal - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan seminar parenting yang diadakan secara rutin oleh orang tua murid dan guru SDIT serta SMP Quran Al Karima di Kubu Raya. Menurutnya, seminar ini bukan sekadar kegiatan biasa, melainkan sebuah langkah penting dalam mendidik anak-anak di era digital ini. Ketua Yayasan Al Karima Kubu Raya, Muhammad Amri, menjelaskan bahwa kegiatan parenting merupakan bagian integral dari pendidikan di sekolah Al Karima. Sekolah ini tidak hanya bertugas mengajar, tetapi juga ingin melibatkan orang tua sebagai mitra penting dalam membentuk karakter siswa dari tingkat TK hingga SMP. "Seminar parenting rutin diadakan dan tema-temanya selalu disesuaikan dengan kebutuhan aktual," ujar Amri. Muda Mahendrawan menekankan pentingnya seminar parenting di zaman sekarang. Baginya, setiap generasi tumbuh dalam konteks zaman yang berbeda, sehingga pola pengasuhan juga harus disesuaikan dengan tantangan masa kini. "Kita harus mengakui bahwa cara pengasuhan tidak bisa dipaksakan seperti zaman dulu. Seminar ini memberikan perspektif bahwa yang penting bukan soal zamannya yang salah, melainkan kemampuan kita untuk beradaptasi. Anak-anak sekarang hidup dalam lingkungan teknologi informasi dan media sosial yang sangat berpengaruh," tegasnya. Seminar parenting menjadi penting bukan hanya sebagai wadah bertukar pengalaman, tetapi juga sebagai pengetahuan bagi orang tua dalam membimbing anak-anak mereka di era digital ini. Dengan berbagai tema yang disesuaikan, seminar ini menjadi arena dialog yang mengedukasi, membimbing, dan memberdayakan orang tua dalam mendidik anak-anak yang tumbuh dalam realitas teknologi modern yang kompleks. Dalam situasi ini, adaptasi dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan anak adalah kunci dalam membimbing mereka menuju masa depan yang cerah. (hs)

Kubu Raya

| Senin, 9 Oktober 2023

Nasional

Kabar Baik, Pemerintah Tambah 20 Ribu Kuota Bantuan Subsidi Perumahan Tahun 2023

Berita Nasional, PIFA -Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah jumlah kuota penerima bantuan pembiayaan perumahan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk tahun anggaran 2023. Hal ini menjadi kabar baik bagi masyarakat Indonesia yang memburu rumah bersubsidi. Direktur Jenderal (Dirjen) Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian PUPR, Herry Trisaputra Zuna mengatakan kuota pada tahun 2023 mencapai 220 ribu unit, atau meningkat 20 ribu dari kuota tahun 2022 yang sebanyak 200 ribu. Penambahan kuota penerima bantuan subsidi perumahan FLPP juga akan diikuti dengan penambahan anggaran dari tahun 2022 sebesar Rp23 triliun menjadi Rp25,18 triliun. “Program FLPP tahun 2023 akan didampingi dengan program Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dengan jumlah sama 220.000 unit sebesar Rp0,89 triliun dan program Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 754.004 unit senilai Rp3,46 triliun,” katanya, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Selasa (6/9/2022). Herry mengungkapkan, pada tahun 2023 juga akan disalurkan program bantuan subsidi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) senilai Rp4,64 triliun dari dana masyarakat untuk 54.924 unit. Sehingga total target penyaluran bantuan subsidi perumahan tahun 2023 sebanyak 274.924 unit senilai Rp34,17 triliun yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp29,53 triliun dan dana masyarakat Rp4,64 triliun. Tekait realisasi bantuan pembiayaan perumahan di tahun 2022, Herry menerangkan hingga 31 Agustus 2022 program Kredit Perumahan Rakyat (KPR) FLPP sudah mencapai 132.288 unit atau sebesar 66,14 persen dari target 200 ribu unit. Penyerapan anggaran mencapai 63,91 persen atau sebesar Rp14,6 triliun dari Rp23 triliun. Sementara untuk Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) terealisasi sebanyak 5.042 unit atau sebesar 69,23 persen dari target 7.283 unit. Herry menyebut anggaran yang terserap mencapai Rp196,5 miliar atau 67,44 persen dari Rp291,4 miliar. “Untuk BP2BT, bank pelaksana masih fokus menerbitkan KPR subsidi dengan skema FLPP dibanding dengan skema BP2BT,” tambah Herry. Kementerian PUPR berharap fasilitas kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan itu dapat meningkatkan akses dan keterjangkauan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap pembiayaan perumahan yang layak huni. Selain itu, fasilitas tersebut diharapkan dapat mengatasi kekurangan perumahan (backlog), di mana pada tahun 2021 mencapai sebesar 12,7 juta dengan pertumbuhan penduduk setiap tahun 640 ribu. (yd)

Kalbar

| Kamis, 2 Desember 2021

Kubu Raya

| Senin, 9 Oktober 2023

Indonesia

| Selasa, 6 September 2022