Foto: Prokopim Pemkab Kapuas Hulu

Foto: Prokopim Pemkab Kapuas Hulu

Berandascoped-by-BerandaLokalscoped-by-LokalBupati Kapuas Hulu Buka Rapat Anggota Tahunan Puskop Credit Khatulistiwa Tahun Buku 2021

Bupati Kapuas Hulu Buka Rapat Anggota Tahunan Puskop Credit Khatulistiwa Tahun Buku 2021

Kapuas Hulu | Senin, 25 April 2022

Berita Kapuas Hulu, PIFA  - Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan membuka acara Rapat Anggota Tahunan Puskop Credit Khatulistiwa tahun buku 2021. di hotel banana Putussibau, pada Sabtu pagi (23/04/2022). 
 
Kegiatan tersebut mengangkat tema "Pengembangan Credit Union melalui human capital, digitalisasi dan kepatuhan pada regulasi demi keberlanjutan puskhat dan cu primer," Dan diikuti sebanyak 106 peserta dari 7 CU yang ada dibawah naungan Puskhat. 
 
Pada kesempatan tersebut Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan, menyampaikan harapannya agar semua pengurus KSP khususnya koperasi yang tergabung dalam pusat koperasi kredit khatulistiwa dapat mengembangkan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan serta peningkatan pendapatan masyarakat
 
"Selain itu juga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional, dan salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan badan usaha milik negara," terangnya.
 
Selain itu Bupati Kapuas Hulu yang kerap disapa Bang sis menyampaikan pelayanan yang baik harus menjadi prioritas, dan anggota harus terus dibina, didampingi melalui pelatihan-pelatihan, sosialisasi, motivasi, penyegaran  serta diberdayakan dalam komunitas basis maupun kelompok – kelompok basis.
 
"Agar apa  yang mereka cita-citakan  dapat terwujud sesuai dengan harapan kita semua,” tuntasnya. (ja)

Rekomendasi

Foto: Raffi Ahmad Laporkan Harta Kekayaan ke KPK, Masih dalam Proses Verifikasi | Pifa Net

Raffi Ahmad Laporkan Harta Kekayaan ke KPK, Masih dalam Proses Verifikasi

Indonesia
| Rabu, 8 Januari 2025
Foto: Manfaat Durian untuk Kesehatan, Bisa Bantu Turunkan Kolesterol | Pifa Net

Manfaat Durian untuk Kesehatan, Bisa Bantu Turunkan Kolesterol

Indonesia
| Jumat, 10 Januari 2025
Foto: Barcelona Gusur Real Madrid, Puncaki Klasemen Liga Spanyol 2024/2025 | Pifa Net

Barcelona Gusur Real Madrid, Puncaki Klasemen Liga Spanyol 2024/2025

Spanyol
| Selasa, 18 Februari 2025
Foto: Buah Langsat Punggur Melimpah, Petani Panen Capai Puluhan Ton  | Pifa Net

Buah Langsat Punggur Melimpah, Petani Panen Capai Puluhan Ton

Kubu Raya
| Sabtu, 18 Januari 2025
Foto: Daftar Harga iPhone Januari 2025, iPhone 13 Banting Harga Jadi Segini! | Pifa Net

Daftar Harga iPhone Januari 2025, iPhone 13 Banting Harga Jadi Segini!

Indonesia
| Senin, 6 Januari 2025
Foto: Semakin Sporty dan Agresif, Yamaha R15 2025 Tampil dengan Warna Baru dan Update Grafis Terkini | Pifa Net

Semakin Sporty dan Agresif, Yamaha R15 2025 Tampil dengan Warna Baru dan Update Grafis Terkini

Indonesia
| Sabtu, 25 Januari 2025
Foto: Kartu Merah Jadi Petaka, AC Milan Tersingkir dari Liga Champions | Pifa Net

Kartu Merah Jadi Petaka, AC Milan Tersingkir dari Liga Champions

Italia
| Rabu, 19 Februari 2025
Foto: Polres Kubu Raya Ungkap Lonjakan Kasus Kekerasan Terhadap Anak: Peningkatan Hingga 172% pada 2024 | Pifa Net

Polres Kubu Raya Ungkap Lonjakan Kasus Kekerasan Terhadap Anak: Peningkatan Hingga 172% pada 2024

Kubu Raya
| Kamis, 2 Januari 2025
Foto: KPK Jadwalkan Pemeriksaan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka Hari Ini | Pifa Net

KPK Jadwalkan Pemeriksaan Hasto Kristiyanto sebagai Tersangka Hari Ini

Indonesia
| Senin, 6 Januari 2025
Foto: Apple Jelaskan Alasan iPhone 16e Tak Dilengkapi MagSafe | Pifa Net

Apple Jelaskan Alasan iPhone 16e Tak Dilengkapi MagSafe

Indonesia
| Jumat, 28 Februari 2025

Berita Terkait

Lokal

Foto: DPRD Kalbar Berencana Panggil KSOP Pontianak Minta Penjelasan Bongkar Muat Babi Tanpa Izin | Pifa Net

DPRD Kalbar Berencana Panggil KSOP Pontianak Minta Penjelasan Bongkar Muat Babi Tanpa Izin

PIFA, Lokal - DPRD Kalbar berencana akan memanggil jajaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Pontianak terkait polemik bongkar muat 844 ekor babi tanpa izin.  Anggota Komisi IV DPRD Kalbar, Nurdin mengatakan, pemanggilan tersebut untuk mempertanyakan secara langsung terkait kronologi peristiwa. “Kita ingin mendengar langsung dari pihak KSOP bagaimana peristiwa itu terjadi,” kata Nurdin, Jumat (26/1/2024). Selain itu, pihaknya juga akan meminta penjelasan pemberian sanksi teguran kepada agen kapal yang jelas-jelas telah melakukan kesalahan. Lalu, setelah sanksi teguran, bagaimana soal pemasukan negera lewat PNBP, apakah telah dibiarkan saja? “Kenapa KSOP hanya memberi sanksi teguran? Inikan jadi pertanyaan, ada apa antara KSOP dengan agen kapal dan pengusaha babi itu,” ucap Nurdin. Selain itu menyoal investigasi lanjutan yang dilakukan KSOP Pontianak. Dia berharap, hal tersebut jangan cuma isapan jempol belaka. “Kita tunggu janji KSOP tersebut. Benar diwujudkan atau cuma cuap-cuap,” ujar Nurdin. Sebelumnya, Nurdin menyayangkan sikap KSOP Pontianak yang hanya memberi sanksi teguran kepada agen kapal bongkar muat 844 ekor babi.  Menurut Nurdin, patut diduga ada permainan antara pihak pengusaha dengan KSOP ini ada permainan.  “Saya curiga begitu, karena sanksinya hanya teguran. Kalau memang Kepala KSOP tidak mampu, lebih baik pecat atau mundur saja,” kata Nurdin kepada wartawan, Rabu (24/1/2024).  Nurdin menilai, harusnya KSOP Pontianak berani tegas menindak dan memberi sanksi hukum karena pelanggarannya sudah jelas dan nyata.  “Harusnya jangan cuma teguran dong. Itukan pelanggarannya sudah jelas, mereka mengabaikan fungsi KSOP dengan tidak melaporkan saat mau bersandar,” ujar Nurdin. Selain mengabaikan fungsi KSOP Pontianak, agen kapal dan bahkan pengusaha patut diduga menghilangkan potensi pemasukan negara dari sektor PNBP.  “Setiap kapal yang mau sandar dan bongkar muat itukan mestinya ada hitung-hitungannya. Nah, kalau sudah tidak lapor, pasti mereka tidak bayar. Masak KSOP masih diam?” cecar Nurdin. Nurdin juga menyangsikan komitmen KSOP Pontianak yang mengaku masih melakukan investigasi setelah surat teguran diberikan.  Selain itu, jika seandainya KSOP Pontianak serius melakukan ingestigasi harusnya libatkan DPRD Pontianak.  “Saya tidak yakin KSOP serius melakukan investigasi setelah mengeluarkan surat teguran. Harusnya kan tuntaskan dulu penyelidikan, baru diputuskan sanksinya,” ucap Nurdin.  Sebelumnya, agen kapal KM Intas Mas, PT TLB, yang melakukan bongkar muat 844 ekor babi di sebuah dermaga di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) hanya disanksi teguran peringatan. Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan KSOP Pontianak, Arif Maulana Hasan mengatakan telah melakukan pemanggilan terhadap agen pelayaran KM Intan Mas, pada Rabu (17/1/2024).  “Pihak agen telah datang memenuhi panggilan. Atas hasil klarifikasi tersebut, maka Kantor KSOP telah mengeluarkan teguran terhadap ketidakpemenuhan penyandaran maupun kegiatan bongkar muat,” kata Arif kepada wartawan, Selasa (23/1/2024). Arif menerangkan, sesuai arahan Penjabat Gubernur Kalbar Harisson, pihaknya masih akan melakukan investigasi lebih mendalam.  “Untuk sanksi hukumnya ini kita masih mendalami unsur lainnya dan kami juga melakukan investigasi  sesuai arahan Penjabat Gubernur Kalbar,” ungkap Arif. Untuk investigasi mendalam, KSOP Pontianak mengaku masih akan mengumpulkan data dan informasi, kemudian nanti dilaporkan ke Penjabat Gubernur. “Ketika sudah didapatkan data dan informasi kita akan melaksanakan sesuai permintaan Penjabat Gubernur. Jadi sampai di sini kita masih mengumpulkan data dan informasi,” ungkap Arif. (ap) 

Kubu Raya
| Jumat, 26 Januari 2024

Internasional

Foto: Fahri Hamzah Sebut Prabowo Tak Berniat Sulitkan Rakyat | Pifa Net

Fahri Hamzah Sebut Prabowo Tak Berniat Sulitkan Rakyat

Nasional, PIFA- Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak berniat mempersulit rakyat dengan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen untuk barang dan jasa mewah.Menurut Fahri, masyarakat yang menikmati ekonomi besar sepatutnya dikenakan pajak yang lebih tinggi, sementara rakyat yang memiliki kekuatan ekonomi terbatas harus mendapatkan keringanan pajak yang signifikan."Saya kira tidak ada niat buruk dari Presiden terhadap rakyat, dan karena itu kebijakan ini perlu didukung secara luas dan masif," ujar Fahri dalam diskusi "Menyongsong Momentum Indonesia, Refleksi 2024 dan Proyeksi 2025" di Jakarta, Rabu.Baca juga: MPR: PPN untuk barang mewah tegaskan Presiden tak tinggalkan rakyatFahri mengatakan bahwa Presiden Prabowo ingin memastikan pajak berfungsi sebagai instrumen negara untuk membangun ekonomi. Selain menaikkan pajak, pemerintah juga memberikan banyak subsidi."Ini adalah langkah yang benar dari negara," tambah Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut.Ia menekankan bahwa semua pihak harus menyadari kekayaan yang dimiliki harus menjadi tanggung jawab sosial. Orang yang memiliki kekayaan berlimpah tidak akan bisa hidup tenang jika dikelilingi oleh orang miskin.Baca juga: Ekonom: PPN 12 persen untuk barang mewah lebih positif ke ekonomiFahri menegaskan bahwa Presiden Prabowo saat ini memimpin kebijakan ekonomi untuk menciptakan kesejahteraan rakyat secara lebih masif."Pak Prabowo ingin kita berhenti mencuri, berhenti merusak alam, dan mengacak-acak lingkungan," jelasnya.Setelah Tahun Baru 2025, ia berharap Indonesia akan menjadi negara yang dipandang oleh dunia. Untuk menjadi negara yang aman, tertib, damai, banyak hal bisa dilakukan untuk membantu kemanusiaan sesuai cita-cita para pendiri bangsa."Indonesia tidak hanya akan menjadi pemain dalam negeri, tapi juga pemain global, seperti yang telah ditunjukkan sejak awal berdirinya republik ini," tutup Fahri.

Nasional
| Rabu, 1 Januari 2025

Lokal

Foto: Perkuat Sistem Informasi Geospasial, Kubu Raya Launching Portal Ekosistem Satu Data Indonesia | Pifa Net

Perkuat Sistem Informasi Geospasial, Kubu Raya Launching Portal Ekosistem Satu Data Indonesia

Berita Kubu Raya, PIFA - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat (Kalbar) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pengembangan dan Penelitian (Bappeda Litbang) terus berupaya memperkuat Sistem Data Informasi Geospasial dengan melaunching Portal Ekosistem Satu Data.   Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan, perjalanan pembangunan informasi data geospasial merupakan suatu langkah bagi Kabupaten Kubu Raya sejak awal tahun 2021 yang diperkuat dengan regulasi peraturan bupati Kubu Raya nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah dan dibentuknya kelembagaan-kelembagaan, baik operator ditingkat simpul jaringan daerah maupun juga rekrutmen tenaga-tenaga operator serta Tenaga Penggarak Data (TPD) desa.   “Tentunya inovasi ini terus kita kembangkan dan Alhamdulillah, semua itu kita mulai dengan data dasar setiap rumah tangga atau bedah rumah tangga, karena dengan data dasar rumah tangga ini kita akan memahami apapun yang lakukan dan kerjakan oleh pemerinatah Kubu Raya tentu arahnya menyasar pada setiap rumah tangga-tumah tangga dan tentu juga indikator-indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan inklusif yang semua itu sasarannya itu baik subyek maupun obyeknya kita hubungkan di ruang kebumian Kabupaten Kubu Raya”, kata Bupati Muda Mahendrawan saat menyampaikan arahannya melalui rekaman video yang disiarkan pada launching portal ekosistem satu data di Gardenia Resort and Spa, Kamis (31/3/2022 pagi.   Menurut Bupati Muda, model informasi data geospasial yang dikembangkan pemerintah Kubu Raya saat ini yang menyasar langsung di setiap rumah tangga dinilai sudah sangat efektif dan juga pada tematik-tematik lainnya yang menyangkut di seluruh Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD).   “Yang mana langkah–langkah kita dalam penguatan peta kerja yang kita namakan strategi sistem ‘kepung bakul’ (gotong royong), yang mana semuanya harus mengepung dan data ini merupakan fondasi utama kita bergerak untuk bagaimana kita merencanakan lebih tepat, efektif, dan juga kita meramunya itu dengan anggaran dukungan serta berkolaborasi dengan semua pihak akan membuat capaian baik output maupun outcam yang paling kita utamakan supaya benar-benar terukur dan berdampak,” jelas bupati.   Bupati menyampaikan, dengan langkah ini maka akan muncul keinginan untuk bagaimana mengejar agregat setiap yang dicapai, baik itu IPM, pertumbuhan ekonomi maupun indikator-indikator lainnya. Dalam hal ini, tentu kita harus melihat dimana sebarannya, subyeknya apa, siapa, maupun bagaimana kondisinya. Apalagi terkait dengan rumah tangga dalam hal kelayakan-kelayakan dan program perlindungan sosial yang sekaligus. Sehingga itu akan memberikan dampak untuk mengejar mana yang benar-benar belum dapat terakses.   “Ini merupakn langkah untuk menghindari pembiaran-pembiaran terhadap mana yang harus ditransformasi dari yang belum terdata menjadi terdata subyek-subyek setiap rumah tangga maupun etmatik lainnya. Kemudian bagaimana yang belum berdaya menjadi bagaimana berdaya. Transformasi inilah yang kita lakukan dengan pemanfaatan sistem infomasi data geospasial.   Sementara itu, Ketua International Centre for Research in Agroforestry (ICRAF) Sonya Dewi mengatakan, pengelolaan data melalui satu data ini merupakan suatu upaya meningkatkan validitas berbagai pakai dan meningkatkan efesiensi pengelolaan data dan tentunya hal ini sejalan dengan kewenangan pihaknya. Menurutnya, Untuk menunjang setiap perencanaan diperlukan suatu perencanaan yang baik dan didukung dengan data yang baik.   “Satu data ini bisa dicapai di Kubu Raya apabila kita melakukan apa yang disampaikan pak Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan dengan sistem ‘kepong bakol’ (keroyokan), sehingga berbagai data pasial dan non pasial akan menjadi ujung tombak pelaksanan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG), mengingat Kubu Raya merupakan satu diantara daerah di Indonesia yang memiliki ekosistem lahan gambut yang cukup luas,” ujarnya.   Tentunya, Sonya menambahkan, dengan adanya pengelolaan satu data akan membantu kelompok kerja (pokja) RPPEG kabupaten Kubu Raya pada langkah awal proses penyusunan tersebut dan hal ini dirinya menargetkan akan selesai dalam satu sampai dua tahun ke depan melalui kerjasama semua pihak.   “terkait dengan penglolaan lahan gambut ini, kita berharap Kubu raya nantinya bisa berkontribusi terhadap cita-cita atau ambisi nasional, sehingga kita sudah membuat janji kepada masyarakat global bahwa kita mampu menurunkan emesi gas rumah kaca sebanyak 29 persen dengan usaha sendiri dan menjadi 41 persen apabila ada bantuan dari multilateral,” paparnya.   Launching Portal Ekosistem Satu Data ini dilakukan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Kubu Raya Amini Maros bersama Koordinator Satu Data Indonesia (SDI), Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembanguann Nasional (PPN?Bappenas) Oktorialdi dan Kepala Pusat Pengelolaan dan penyebarluasan Informasi Geospasial (PPIG) Badan Informasi Geospasial (BIG) Rachman Rofa'i. (ja)

Kubu Raya
| Jumat, 1 April 2022
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5