Momen Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menutup turnamen bola voli Hari Besar Islam di Desa Nanga Semangut 2023. (Dok. Istimewa)

Lokal

Bupati Kapuas Hulu Tutup Turnamen Bola Voli Hari Besar Islam di Desa Nanga Semangut

Kapuas Hulu | Rabu, 14 Juni 2023

PIFA, Lokal - Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menutup turnamen bola voli dalam rangka Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) di Desa Nanga Semangut Kecamatan Bunut Hulu pada rabu (14/6/23) sore. Kegiatan PHBI sendiri telah berlangsung sejak tahun 1999 hingga 2023 dengan berbagai macam perlombaan seperti lomba sampan, menangkap Bebek, Lomba Bola Dangdut dan Voli putra/i.

Dalam sambutannya Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan memberikan apresiasi kepada masyarakat Desa Nanga Semangut yang telah melaksanakan kegiatan olahraga dalam rangka memperingati Hari Besar Islam.

"Kegiatan ini sangatlah positif, semoga tahun depan kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan lagi, nanti saya akan bantu, kita naikkan lagi total hadiahnya," ucap Bupati Sis yang juga selaku Ketua PBVSI Kapuas Hulu.

Pada kesempatan yang sama Bupati Sis menyampaikan kepada pemain partai final bola voli putri antara klub aduhai berhadapan klub beringin agar menyuguhkan permainan yang indah

"Tetap junjung tinggi sportivitas, salam olahraga, Jaya (sorak penonton)," ujarnya.

Lifestyle

| Jumat, 11 Juli 2025

Berita Terkait

Lokal

Virus HMPV Belum Ditemukan di Kalbar, Bandara Supadio Tingkatkan Kewaspadaan

PIFA.CO.ID, LOKAL - Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Kelas 1 Pontianak M. Zainul Mukhorobin mengatakan sampai saat ini belum ditemukan kasus human metapneumovirus (HMPV) di Kalimantan Barat (Kalbar). Kendati demikian pihaknya tetap melakukan peningkatan kewaspadaan dan mengantisipasi penyebaran virus tersebut.Salah satu lokasi yang diantisipasi oleh BKK Kelas 1 Pontianak adalah Bandara Supadio Kubu Raya. “Sampai saat ini belum ada. Namun kami tetap mengirimkan laporan berdasarkan surveilans (analisis dan pengamatan) baik di rumah sakit, puskesmas maupun pusat kesehatan lainnya," ungkap Zainul saat meninjau aktivitas keberangkatan di bandara Supadio, Rabu (15/1/2025) pagi. Zainul Mukhorobin mengatakan sudah ada instruksi dari Kementerian Kesehatan untuk mengantisipasi HMPV. Dengan melakukan pemeriksaan dan pengawasan di pintu masuk negara. “Terkait HMPV ini, ada beberapa sikap yang kami lakukan, satu di antaranya kami akan selalu meng-update situasi terkini khususnya di Cina melalui kanal-kanal resmi, baik dari WHO maupun info dari pemerintah," katanya.Zainul mengharapkan kepada seluruh masyarakat untuk selalu siap siaga dan waspada terhadap HMPV ini. Penyakit HMPV ini disebabkan virus yang berbeda dengan Covid-19, karena virus ini berhubungan dengan musiman terkait peralihan antara musim dingin ke musim semi yang terjadi di negara-negara bagian utara "Di negara-negara bagian utara itu saat ini memang sedang mengalami kasus HMPV yang sangat banyak. Karena traffic pelaku perjalanan maupun alat angkut. Meski bandara Supadio ini bukan Bandara Internasional. Namun, secara tidak langsung HMPV ini bisa sampai di Pontianak," ucap Zainul.Zainul mengimbau masyarakat yang melakukan perjalanan melalui udara untuk tetap waspada dengan meningkatkan kesiapsiagaan, mengingat tidak lama lagi ada perayaan Imlek. "Antisipasi yang kami lakukan ialah dengan melakukan pengawasan dan pemeriksaan baik alat angkut maupun penumpang dengan mensiagakan petugas kami di Bandara Supadio," katanya.Sementara itu, GM PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Supadio Muhamad Iwan Sutisna mengatakan, sebagai upaya pencegahan HMPV yang saat ini sedang mewabah, Bandara Supadio mendapatkan support dari BKK Kelas 1 Pontianak."Kami selaku penyedia jasa penerbangan, selalu men-support kegiatan dari BKK Pontianak. Virus ini sebenarnya harus diwaspadai bagi Bandara Internasional. Namun, di Pontianak banyak orang, bisa dari Batam ke Jakarta dan langsung ke Pontianak," ujar Iwan, menjelaskan.

Kubu Raya

| Rabu, 15 Januari 2025

Lokal

Sutarmidji Tegaskan Komitmen Pembentukan Provinsi Kapuas Raya

PIFA, LOKAL - Bakal Calon Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Sutarmidji, kembali menyampaikan penegasan terkait pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Kapuas Raya dalam silaturahmi dan dialog bersama relawan Pendekar Kapuas Raya Militan Midji-Didi di Sintang, Kamis (19/9/2024). Kegiatan tersebut dihadiri ratusan milenial dan gen Z dari Kabupaten Sintang dengan tema "Kupas Tuntas Kapuas Raya."Sutarmidji menegaskan bahwa selama menjabat sebagai Gubernur Kalbar, ia telah menyelesaikan seluruh kewenangan yang diperlukan untuk pemekaran Provinsi Kapuas Raya. Namun, ia menjelaskan bahwa proses tersebut terhambat oleh moratorium pemekaran daerah yang diberlakukan oleh pemerintah pusat."Seluruh persyaratan pembentukan Kapuas Raya sudah kami penuhi. Kesepakatan antara lima kabupaten/kota yang akan masuk wilayah Kapuas Raya juga telah diperbaharui. Bahkan, Pemprov Kalbar siap membiayai tiga tahun operasional Kapuas Raya dari APBD," ujarnya.Midji juga menyampaikan bahwa dokumen persyaratan telah diserahkan kepada Wakil Presiden, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), serta sejumlah kementerian terkait pada 2019. Namun, menurutnya, kewenangan pembentukan DOB ada di tangan pemerintah pusat, melalui Undang-Undang yang disetujui oleh DPR RI dan Presiden.Sutarmidji mengkritik pihak-pihak yang berusaha mempolitisasi isu Kapuas Raya, termasuk anggota DPR RI yang seharusnya turut memperjuangkan pembentukan provinsi tersebut. Ia menyatakan bahwa legislator yang bersangkutan lebih memprioritaskan pembangunan di daerah lain, bukan di Sintang, yang digadang-gadang akan menjadi ibu kota Kapuas Raya."Yang membuat undang-undang pemekaran itu DPR RI, bukan saya. Kalau saya bisa, sudah lima tahun lalu saya tandatangani Kapuas Raya. Tapi karena ini adalah kewenangan DPR, saya tidak bisa," tegasnya.Sutarmidji juga mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi telah mempersiapkan lahan seluas 32 hektare di Sintang untuk pembangunan kantor gubernur dan DPRD Kapuas Raya. Namun, karena pemekaran belum disahkan, rencana tersebut ditunda atas saran auditor.Di akhir pembicaraannya, Sutarmidji menegaskan kembali komitmennya dalam memperjuangkan pembentukan Kapuas Raya. Namun, ia berharap masyarakat memahami bahwa proses pemekaran sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.“Seluruh kewenangan gubernur terkait pemekaran sudah saya tuntaskan. Sekarang, semua tergantung keputusan pusat,” tutupnya. (Adl)

Sintang

| Rabu, 9 Oktober 2024

Lifestyle

Ramai Isu Penerima KIP Kuliah Tak Tepat Sasaran, Ini Syarat dan Cara Mendapatkannya

PIFA, Lifestyle - Belakang ini media sosial terutama X (twitter) sedang hangat membahas tentang penerima beasiswa KIP (Kartu Pintar Indonesia) Kuliah yang tidak tepat sasaran. Diketahui sasaran penerima beasiswa KIPK adalah mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi (kurang mampu). Namun sejumlah mahasiswi yang terdaftar memiliki gaya hidup yang terbilang mampu bahkan mewah. Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau biasa disebut dengan KIP-K merupakan program bantuan dana dari pemerintah untuk mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik tetapi terhalang biaya untuk melanjutkan pendidikan karena memiliki keterbatasan ekonomi. Bantuan ini menyasar calon mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH) atau pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), serta pemilik Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Namun beberapa waktu terakhir, viral di media sosial X, informasi terkait seorang penerima KIP Kuliah yang memamerkan barang-barang yang dinilai terbilang mewah bagi penerima KIP. Aksi flexing mahasiswa penerima KIP-K itu pun membuat warganet berang. Lantas apa saja syarat dan cara untuk mendapatkan bessiswa KIP Kuliah ini. Syarat Daftar KIP Kuliah 2024 Lulusan SMA/SMK/sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau maksimal lulus dua tahun sebelumnya, yaitu lulusan 2024, 2023, dan 2022. Usia pendaftar maksimal 21 tahun Peserta Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN), Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui semua jalur masuk baik S1 atau vokasi Pendaftaran bisa untuk penerimaan mahasiswa baru di PTN atau PTS pada program studi yang telah terakreditasi secara resmi (A, B, dan C) dan tercatat pada sistem akreditasi nasional perguruan tinggi. Calon peserta yang ingin melakukan pendaftaran KIP Kuliah, juga harus memiliki potensi dalam bidang akademik yang baik, namun mengalami keterbatasan ekonomi keluarga. Mahasiswa pemegang atau pemilik Kartu Indonesia Pintar (KIP) masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau menerima program bantuan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial seperti Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bansos Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK), dan Bansos Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Mahasiswa penerima KIPK masuk dalam kelompok masyarakat miskin/rentan miskin maksimal pada desil ketiga Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang ditetapkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan. Bukti pendapatan kotor gabungan orang tua/wali paling banyak Rp 4 juta setiap bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga paling banyak Rp 750.000 Bukti keluarga miskin dalam bentuk Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh pemerintah, minimum tingkat desa/kelurahan untuk menyatakan kondisi suatu keluarga yang termasuk golongan miskin atau tidak mampu Kriteria lainnya termasuk siswa difabel, berasal atau tinggal di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) seperti Papua dan Papua Barat, serta dalam kondisi khusus karena bencana atau faktor lain. (ly)

Kubu Raya

| Rabu, 15 Januari 2025

Sintang

| Rabu, 9 Oktober 2024

Indonesia

| Kamis, 2 Mei 2024