PIFA, Lokal - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus berupaya meningkatkan potensi pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer dari APBN. Hal ini diungkapkan oleh Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan dalam sebuah rapat paripurna tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kubu Raya Tahun Anggaran 2022.

Bupati Muda Mahendrawan menekankan komitmen pemerintah kabupaten dalam menggali potensi pendapatan asli daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan secara maksimal dan berkesinambungan. Saat ini, pendapatan daerah masih didominasi oleh pendapatan transfer dari APBN, yang berkontribusi sebesar 86,35 persen.

“Pemerintah Kabupaten Kubu Raya terus berupaya menggali potensi pendapatan asli daerah melalui ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan secara maksimal dan berkesinambungan,” kata Bupati Kubu Raya Muda

Pemerintah kabupaten berfokus pada peningkatan ekonomi rumah tangga dan pertumbuhan ekonomi daerah untuk memperkuat pendapatan daerah. Investasi, pembelian properti, restoran, parkir, dan sektor-sektor lain yang menjadi kewenangan daerah menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan pendapatan melalui pajak.

Selain itu, Bupati Muda Mahendrawan berharap adanya regulasi baru dari pemerintah pusat terkait dana bagi hasil yang dapat memberikan tambahan pendapatan daerah. Selain peningkatan pendapatan, penting juga untuk meningkatkan kinerja dalam menyerap pendapatan tersebut, sehingga pendapatan yang tinggi benar-benar dapat digunakan untuk memperkuat berbagai indikator.

Bupati Muda Mahendrawan juga menyoroti pentingnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, terdistribusi dengan baik tanpa ketimpangan antardesa dan kecamatan. Pertumbuhan sektor UMKM menjadi salah satu fokus dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mengurangi pengangguran, dan mendorong produktivitas.

Wakil Ketua DPRD Kubu Raya, Suharso, mengapresiasi Bupati Muda Mahendrawan atas komitmennya dalam mengembangkan pendapatan daerah. Rapat ini menjadi wadah sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mencapai tujuan peningkatan pendapatan dan kualitas pelayanan publik. (hs)