Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, mengapresiasi kerja tuntas yang dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. (Dok. Prokopim Pemkab Kubu Raya)

PIFA, Lokal - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang telah menyelesaikan pemeriksaan terkait kepatuhan belanja daerah di Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Kubu Raya. 

Muda menjelaskan bahwa pemeriksaan yang berlangsung pada Oktober-November 2023 bertujuan untuk memastikan bahwa setiap belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Mewakili lima pemerintah kabupaten yang dilakukan audit belanja, kami haturkan terima kasih kepada Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat serta seluruh tim pemeriksa yang telah melaksanakan tugasnya dengan profesional. Sehingga dapat menyajikan laporan yang selanjutnya akan kami jadikan acuan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja daerah,” ujar Muda Mahendrawan saat menyampaikan sambutan atas nama para kepala daerah yang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, pada Selasa (9/1/2024).

Muda menyatakan bahwa seluruh pemerintah daerah telah bersikap kooperatif dan menyediakan semua dokumen serta akses yang diperlukan oleh tim pemeriksa terkait belanja daerah.

“Kami berkomitmen akan maksimal menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan,” tambah dia.

Dalam kesempatan tersebut, Muda juga menegaskan komitmen seluruh pemerintah daerah untuk terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko yang efektif dalam rangka penerapan good corporate governance,” ucapnya. (yd)

PIFA, Lokal - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang telah menyelesaikan pemeriksaan terkait kepatuhan belanja daerah di Kalimantan Barat, termasuk Kabupaten Kubu Raya. 

Muda menjelaskan bahwa pemeriksaan yang berlangsung pada Oktober-November 2023 bertujuan untuk memastikan bahwa setiap belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Mewakili lima pemerintah kabupaten yang dilakukan audit belanja, kami haturkan terima kasih kepada Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat serta seluruh tim pemeriksa yang telah melaksanakan tugasnya dengan profesional. Sehingga dapat menyajikan laporan yang selanjutnya akan kami jadikan acuan dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja daerah,” ujar Muda Mahendrawan saat menyampaikan sambutan atas nama para kepala daerah yang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan 2023 di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, Pontianak, pada Selasa (9/1/2024).

Muda menyatakan bahwa seluruh pemerintah daerah telah bersikap kooperatif dan menyediakan semua dokumen serta akses yang diperlukan oleh tim pemeriksa terkait belanja daerah.

“Kami berkomitmen akan maksimal menyelesaikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan,” tambah dia.

Dalam kesempatan tersebut, Muda juga menegaskan komitmen seluruh pemerintah daerah untuk terus berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern dan manajemen risiko yang efektif dalam rangka penerapan good corporate governance,” ucapnya. (yd)

0

0

You can share on :

0 Komentar

Berita Lainnya