Berita Sambas, PIFA - Bupati Sambas Satono, meluapkan kekesalannya kepada Kepala Kemenag Kabupaten Sambas, Sipni. Menurutnya, tidak jelas program yang dilakukan Kemenag Sambas selama pandemi Covid-19.
 
“Kemenag ini kinerjanya kurang. Saya pernah tantang Pak Sipni untuk menyampaikan laporan pembinaan keagamaan yang dilakukannya, sudah berbulan-bulan belum ada juga laporannya,” kata Bupati Satono, dilansir dari Suara.com, Selasa (23/11/2021).
 
“Sudah saya sampaikan dalam kegiatan DMI tempo hari, memang Kemenag adalah lembaga vertikal yang tidak di otonomi daerahkan. Tapi yang dibina itu orang Sambas. Rakyat saya, iya kan? Saya harus tau sejauh mana progres report pembangunan agama di Sambas,” timbalnya.
 
Bupati Satono minta Kepala Kemenag Sambas turun ke lapangan. Dengan begitu, dia bisa melihat langsung seberapa banyak masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Jangan hanya duduk di kantor dan sekedar membuat laporan di atas kertas.
 
“Turun ke lapangan biar tahu bagaimana kondisi masyarakat selama pandemi Covid-19,” tuturnya.
 
Satono mengatakan, selama pandemi, banyak masalah sosial yang perlu diselesaikan bersama. Contohnya, siswa sekolah terutama Sekolah Dasar (SD) banyak yang tidak bisa membaca quran, karena tidak ada belajar tatap muka. Masalah ini mestinya dilihat langsung Kemenag.
 
“Kalau tidak bisa kepalanya, stafnyalah diturunkan, biar bisa bersinergi. Saya tidak marah, karena selama pandemi ini banyak sekali problem sosial yang harus diselesaikan. Contoh sekolah formal saja banyak yang tidak bisa membaca karena tidak tatap muka, sekarang bagaimana dengan TPA dan Madrasah. Ini PR besar bagi kita,” katanya.
 
“Saya rasa, kalau kita duduk satu meja, membangun sinergitas, solusi pasti kita dapatkan, jangan diam-diam saja. Inikan dari ujung Selakau, ujung Subah sampai ujung Paloh itu ada 163 desa, coba bayangkan.” Tambahnya.
 
Dia  mengatakan, menyelesaikan masalah sosial di masyarakat perlu sinergi semua pihak. Tak terkecuali Kemenag. Dia tak ingin Kemenang sebagai lembaga vertikal tidak singkron dengan pemerintah daerah. Sehingga, program yang dilaksanakan tidak tepat sasaran.
 
“Saya banyak dapat laporan, tingkat perceraian tinggi, ini tugas siapa? KUA menikahkan, PA menceraikan, jadi bagaimana ini? Setiap hari lahir problem sosial. Ini tanggaungjawab bersama. Saya minta semuanya aktif bersinergi, termasuk Kemenag,” ucapnya.