PIFA, Kubu Raya - Bupati Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Sujiwo menegaskan komitmennya untuk mendukung investasi yang legal, transparan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

“Saya akan pasang badan untuk investasi-investasi yang legal, resmi, dan bermanfaat bagi daerah, masyarakat, serta pemerintah,” kata Sujiwo di Sungai Raya, Selasa (29/10).

Sujiwo menyoroti pentingnya keberadaan perusahaan—khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit—untuk memberikan dampak positif bagi warga di sekitar wilayah operasional. Menurutnya, sektor sawit merupakan komoditas strategis yang berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Di kampung-kampung banyak petani sawit mandiri yang memiliki tabungan, bisa menyekolahkan anak, bahkan memiliki kendaraan pribadi. Artinya, taraf hidup mereka meningkat,” ujarnya.

Meski demikian, Sujiwo mengingatkan bahwa industri sawit juga menghadapi tantangan lingkungan, sosial, dan ketenagakerjaan. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk meminimalkan potensi permasalahan di lapangan.

“Sinergi ini wajib, terutama antara pemerintah, pengusaha, perusahaan, petani plasma, dan masyarakat sekitar. Kalau sudah berkolaborasi dengan baik, persoalan bisa diminimalisir,” katanya.

Sujiwo juga menegaskan pentingnya pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) oleh perusahaan sawit sebagai bentuk kontribusi nyata terhadap pembangunan berkelanjutan.

“Kami tidak meminta lebih. Perhatikan saja tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jangan apatis terhadap masyarakat di sekitar tempat usaha,” tegasnya.

Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi investor yang beroperasi sesuai ketentuan, sekaligus memastikan bahwa setiap investasi berkontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

“Investasi adalah aset pemerintah karena memiliki dampak positif bagi masyarakat dan negara. Maka teruslah bersinergi dengan lingkungan setempat dan pemerintah daerah,” tutup Sujiwo.