PIFA, Nasional - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan komitmennya untuk memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat, menyusul penurunan angka kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025. Cak Imin menyambut positif data terbaru BPS yang mencatat sebanyak 210 ribu orang berhasil keluar dari garis kemiskinan, dan menyebut bahwa mereka kini menjadi sasaran utama program pemberdayaan agar dapat mandiri dan sejahtera. “210 ribu orang yang telah keluar dari belenggu kemiskinan akan kita fokuskan untuk menjadi berdaya dan sejahtera,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (25/7/2025). Tak hanya itu, pemberdayaan juga difokuskan pada 2,38 juta penduduk yang masih tergolong miskin ekstrem, angka yang menunjukkan penurunan sebesar 0,40 juta jiwa dibandingkan September 2024. “Model-model upaya pengentasan kemiskinan terus kami perkuat dan kembangkan dengan mengorkestrasikan Kementerian/Lembaga terkait agar target kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 dapat tercapai,” tegasnya. Cak Imin menyebut orkestrasi kebijakan antar-Kementerian/Lembaga dilakukan sesuai amanat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Salah satu model pemberdayaan yang diusung yaitu mengoptimalkan dana keumatan bersama lembaga filantropi seperti Baznas dan Forum Zakat, serta memperkuat kerja sama dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial (CSR). Ketua Umum PKB ini juga menegaskan pentingnya pengambilan kebijakan berbasis data. Data BPS, kata dia, akan dijadikan dasar utama untuk mengorkestrasikan kebijakan yang lebih terpadu, tepat sasaran, dan berkelanjutan, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. “Kami terus memperkuat upaya pemberdayaan di tingkat desa dan mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat miskin di perkotaan, untuk terus mencapai masyarakat berdaya,” ujarnya. Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menyebut bahwa penurunan jumlah penduduk miskin ekstrem menjadi 2,38 juta jiwa pada Maret 2025 menunjukkan tren positif dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem nasional. “Jika dibandingkan Maret 2024, angka ini turun 1,18 juta orang atau sebesar 0,41 persen,” ujarnya. Ateng menjelaskan, kemiskinan ekstrem dihitung berdasarkan acuan Bank Dunia dengan batas pengeluaran US$2,15 per kapita per hari (PPP 2017), sebagai ambang minimal untuk memenuhi kebutuhan dasar. Penghitungan ini, lanjutnya, menjadi langkah awal bagi pemerintah dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem. Penurunan tajam dalam jumlah penduduk miskin ekstrem selama setahun terakhir dinilai menjadi fondasi optimisme pemerintah dalam mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026.