China menaikkan Tarif Impor Produk AS hingga 125 persen. (AP Photo)

China menaikkan Tarif Impor Produk AS hingga 125 persen. (AP Photo)

Berandascoped-by-BerandaInternasionalscoped-by-InternasionalChina Naikkan Tarif Impor Produk AS hingga 125 Persen, Tanggapi Kebijakan Tarif Sepihak Washington

China Naikkan Tarif Impor Produk AS hingga 125 Persen, Tanggapi Kebijakan Tarif Sepihak Washington

China | Sabtu, 12 April 2025

PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Pemerintah China resmi mengumumkan kenaikan tarif tambahan terhadap produk-produk impor asal Amerika Serikat (AS) hingga mencapai 125 persen. Kebijakan ini akan mulai berlaku pada Sabtu, 12 April 2025, sebagaimana diumumkan Komisi Tarif Bea Cukai Dewan Negara pada Jumat (11/4).

Kenaikan tarif ini merupakan respons langsung terhadap langkah Washington yang sebelumnya memberlakukan tarif resiprokal setara terhadap barang-barang dari China. Komisi tersebut mengecam kebijakan tarif tinggi dari AS, menyebutnya sebagai pelanggaran serius terhadap aturan ekonomi dan perdagangan internasional, serta sebagai bentuk pemaksaan sepihak yang tidak berlandaskan hukum ekonomi maupun akal sehat.

“Pemberlakuan tarif yang sangat tinggi oleh AS terhadap China secara serius telah melanggar aturan ekonomi dan perdagangan internasional, bertentangan dengan hukum ekonomi dasar dan akal sehat serta tidak lain merupakan bentuk penindasan dan pemaksaan sepihak,” ujar pernyataan resmi dari Komisi Tarif Bea Cukai China.

Pada hari yang sama, Juru Bicara Kementerian Perdagangan China juga mengecam kebijakan tarif AS yang dinilai telah menimbulkan gangguan besar terhadap ekonomi global, stabilitas pasar internasional, dan sistem perdagangan multilateral.

“AS harus bertanggung jawab penuh atas kebijakan tarif sepihaknya yang telah menyebabkan turbulensi parah pada ekonomi dunia,” tegas juru bicara tersebut.

Lebih lanjut, ia menilai keputusan AS untuk menunda penerapan tarif tinggi terhadap sejumlah mitra dagang lainnya hanya bersifat simbolis dan tidak mengubah fakta bahwa AS menggunakan tekanan ekonomi demi kepentingannya sendiri.

China menegaskan bahwa mereka mendesak AS untuk segera memperbaiki praktik-praktiknya dan mencabut seluruh kebijakan tarif sepihak terhadap Negeri Tirai Bambu. Komisi tersebut juga memperingatkan bahwa jika AS kembali menaikkan tarif lebih lanjut, hal itu akan dianggap tidak masuk akal secara ekonomi dan menjadi catatan buruk dalam sejarah perdagangan dunia.

“Mengingat bahwa sudah tidak mungkin bagi pasar China untuk menerima impor dari AS pada tingkat tarif saat ini, jika AS memberlakukan tarif lebih lanjut, China akan memilih untuk mengabaikannya,” sebut Komisi.

Namun demikian, China tidak menutup pintu untuk berdialog. Juru Bicara Kemendag menegaskan bahwa negaranya tetap terbuka untuk menyelesaikan konflik melalui jalur diplomasi, tetapi dengan prinsip saling menghormati.

“China tetap terbuka untuk berdialog dengan AS, tetapi kami meyakini bahwa ancaman dan tekanan bukanlah pendekatan yang tepat untuk berinteraksi dengan negara kami,” pungkasnya.

Rekomendasi

Foto: KPU Kalbar Tetapkan Ria Norsan dan Krisantus sebagai Gubernur dan Wagub periode 2025-2030 | Pifa Net

KPU Kalbar Tetapkan Ria Norsan dan Krisantus sebagai Gubernur dan Wagub periode 2025-2030

Kalbar
| Jumat, 10 Januari 2025
Foto:   Manchester City Resmi Gaet Rayan Cherki dari Lyon | Pifa Net

Manchester City Resmi Gaet Rayan Cherki dari Lyon

Sports
| Rabu, 11 Juni 2025
Foto: 21 Anak Binaan LPKA Kelas II Sungai Raya Dilatih Jadi Barista Handal | Pifa Net

21 Anak Binaan LPKA Kelas II Sungai Raya Dilatih Jadi Barista Handal

Pontianak
| Jumat, 13 Juni 2025
Foto: 5 Kebiasaan Buruk yang Bisa Memicu Kecemasan, Salah Satunya Konsumsi Kopi | Pifa Net

5 Kebiasaan Buruk yang Bisa Memicu Kecemasan, Salah Satunya Konsumsi Kopi

Indonesia
| Sabtu, 11 Januari 2025
Foto: PSSI Buka Penjualan Tiket Timnas Indonesia vs Bahrain 4 Maret 2025 | Pifa Net

PSSI Buka Penjualan Tiket Timnas Indonesia vs Bahrain 4 Maret 2025

Indonesia
| Minggu, 2 Maret 2025
Foto: Prabowo: Saya Merasa Jadi Presiden Buruh, Petani, dan Nelayan | Pifa Net

Prabowo: Saya Merasa Jadi Presiden Buruh, Petani, dan Nelayan

Jakarta
| Jumat, 2 Mei 2025
Foto: Resep Bikin Cheese Cake Enak Tanpa Ribet | Pifa Net

Resep Bikin Cheese Cake Enak Tanpa Ribet

Indonesia
| Jumat, 21 Februari 2025
Foto: Bayindir Dipuji Legenda Premier League Usai Jadi Pahlawan MU saat Kalahkan Arsenal di FA Cup | Pifa Net

Bayindir Dipuji Legenda Premier League Usai Jadi Pahlawan MU saat Kalahkan Arsenal di FA Cup

Inggris
| Senin, 13 Januari 2025
Foto: Libas Athletic Bilbao 4-1, MU Tantang Tottenham di Final Liga Europa! | Pifa Net

Libas Athletic Bilbao 4-1, MU Tantang Tottenham di Final Liga Europa!

Inggris
| Jumat, 9 Mei 2025
Foto:   Ahli Nutrisi: Garam Masakan Rumah Lebih Aman Dibanding Makanan Olahan untuk Anak | Pifa Net

Ahli Nutrisi: Garam Masakan Rumah Lebih Aman Dibanding Makanan Olahan untuk Anak

Lifestyle
| Rabu, 11 Juni 2025

Berita Terkait

Internasional

Foto: Pemerintah Pulangkan 154 PMI Kelompok Rentan dari Malaysia | Pifa Net

Pemerintah Pulangkan 154 PMI Kelompok Rentan dari Malaysia

PIFA, Internasional - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi pemulangan 154 WNI Pekerja Migran Indonesia (PMI) kelompok rentan yang ditahan di berbagai Detensi Imigrasi Malaysia dan yang berada di shelter KBRI Kuala Lumpur. Proses pemulangan dilakukan pada Kamis (13/4/2023). Mereka dipulangkan ke Tanah Air menggunakan pesawat Garuda Indonesia dan tiba di Bandara Soekarno-Hatta Banten pada hari yang sama.  "Para WNI/PMI tersebut telah menjalani hukuman di penjara Malaysia karena pelanggaran keimigrasian. Setelah menjalani hukuman di penjara, mereka harus tinggal lebih lama lagi di Depot Tahanan Imigresen (DTI) untuk proses pendeportasian," ungkap Kemlu RI dalam keterangannya yang dikutip PIFA. Adapun alasan pemulangan yakni situasi di DTI yang padat dan tidak layak. Hal ini membuat mereka mengalami kerentanan, terutama bagi yang sakit, lansia, ibu dan anak. Kemlu RI menerangkan, percepatan pemulangan WNI kelompok rentan ini dilakukan sebagai upaya mengurangi kerentanan yang dihadapi oleh para WNI di DTI. Prioritas diberikan kepada lansia, ibu dengan bayi, anak, dan WNI penderita sakit.  Pemulangan tersebut dilakukan sebelum Hari Raya Idul Fitri guna memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkumpul bersama dengan keluarga di hari lebaran. "154 WNI yang dipulangkan tersebut terdiri dari 55 perempuan dan 99 laki-laki. Dari total angka tersebut, terdapat 20 orang Ibu dan anak, 11 orang lansia, dan 11 orang menderita sakit," rinci Kemlu RI. Para deportan berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, antara lain Sumatera Utara, Jawa Timur, NTT, dan Jawa Barat.  Para WNI yang sakit langsung dirujuk ke Rumah Sakit Polri bekerja sama dengan BP2MI. Sedangkan WNI yang sehat akan ditampung di Rumah Perlindungan Trauma Centre Kemensos, dan selanjutnya dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga terus menyerukan agar WNI yang ingin bekerja ke luar negeri dapat  menggunakan prosedur yang resmi serta tidak melalukan pelanggaran di negara setempat. "Pemulangan PMI kelompok rentan dari Malaysia merupakan hasil kerja sama lintas Kementerian/Lembaga, antara lain Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, KBRI Kuala Lumpur, BP2MI, dan unsur-unsur pelaksana di Bandara Soekarno-Hatta," tutup Kemlu RI. (yd)

Malaysia
| Kamis, 13 April 2023

Nasional

Foto: Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19, Presiden Jokowi Minta Vaksinasi Booster Terus Digencarkan | Pifa Net

Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19, Presiden Jokowi Minta Vaksinasi Booster Terus Digencarkan

Berita Nasional, PIFA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk kembali menggencarkan vaksinasi sebagai bagian dari upaya dalam menghadapi pandemi dan lonjakan kasus COVID-19. Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto dalam keterangan pers, Senin (4/7/2022), di Kantor Presiden, Jakarta, seusai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. "Capaian vaksinasi, ini yang diminta Bapak Presiden untuk ditingkatkan, baik dosis 1, dosis 2, dan dosis 3 untuk terus juga dinaikkan,” ujar Airlangga, mengutip laman Setkab RI. Sebagai upaya meningkatkan cakupan vaksinasi dan mendorong vaksinasi dosis penguat atau booster, pemerintah juga membuka gerai vaksinasi di sentra keramaian. Rata-rata capaian vaksinasi booster di tanah air masih relatif rendah, yaitu di bawah 20 persen. “Tentunya (vaksinasi) dosis ketiga ini akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan juga untuk berbagai perjalanan. Jadi tadi arahan Bapak Presiden untuk di airport disiapkan untuk vaksinasi dosis ketiga,” pungkasnya.  Kemudian Presiden Jokowi juga mengingatkan agar masyarakat tetap waspada dan terus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. "Presiden mengingatkan bahwa aplikasi PeduliLindungi untuk di berbagai tempat untuk terus diperketat, jadi tidak boleh kendur. Karena beberapa tempat termonitor agak kendur. Jadi ini yang harus ditingkatkan lagi, karena tadi diingatkan bahwa beberapa negara masih tinggi (kasus COVID-19-nya), jadi pandemi belum usai,” tambahnya. 

Indonesia
| Selasa, 5 Juli 2022

Lokal

Foto: Peserta SAKTI Pontianak Ingatkan Pentingnya Generasi Muda Peduli Isu Antikorupsi | Pifa Net

Peserta SAKTI Pontianak Ingatkan Pentingnya Generasi Muda Peduli Isu Antikorupsi

Berita Pontianak, PIFA - Peserta Sekolah Antikorupsi (SAKTI) Pontianak, melakukan siaran langsung bertema Generasi Muda Bicara Antikorupsi melalui Instagram @gemawan_org. dilaksanakan pada, Selasa (21/12/2021).      Berdasarkan rilis yang diterima oleh PIFA, siaran langsung ini dilakukan dalam rangka melaksanakan Mini Project Antikorupsi (MPA), salah satu rangkaian dalam pelaksanaan SAKTI Pontianak 2021, yang dilakukan oleh  Novi, Sabila Febriani, dan M. Yasir Habibie Kegiatan ini juga dipandu oleh Sri Haryanti, Kepala Divisi Antikorupsi Lembaga Gemawan.    Menurut Sri Haryanti, kegiatan ini sebagai salah satu ruang untuk anak muda bicara soal pentingnya isu antikorupsi.    “Anak muda harus menciptakan ruang bicara terkait isu-isu penting, termasuk antikorupsi, melalui berbagai platform yang dapat digunakan. Siaran langsung melalui instagram yang diinisiasi peserta SAKTI Pontianak ini jadi contoh baik,” terangnya.    Anti menambahkan, selain materi-materi penting berkaitan dengan isu korupsi, relational meeting dirancang sebagai salah satu metode agar peserta dapat saling terikat.    Ketiga peserta SAKTI ini merupakan bagian dari 22 orang peserta SAKTI yang diselenggarakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Gemawan, BHACA, SAKA, dan Sejuk secara daring pada bulan Oktober 2021 lalu.    Novi menyampaikam ada sesi menarik dan berkesan dalam rangkaian kelas SAKTI, yaitu relational meeting atau pertemuan relasional untuk saling mengenal dan membentukan ikatan bagi peserta maupun dengan penyelenggara.    “Ini merupakan pengalaman pertama. Sebelumnya belum pernah mendapatkan namanya relational meeting, Itu sangat berkesan karena kita jadi lebih tahu apa motivasi seseorang dalam melakukan gerakannya dan nilai-nilai yang dipegang oleh seseorang,” terang Novi.     Novi juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap korupsi saat ini.    “Miris karena di masa pandemi Covid-19 saat ini anggaran bantuan sosial pun dikorupsi, seperti yang dilakukan oleh salah satu menteri beberapa waktu lalu,” ungkapnya.      Meskipun pemerintah mengaku sudah transparan dalam mengelola anggaran, di lapangan masih ditemukan kesulitan mengakses informasi penjabaran alokasi dan rincian penggunaan anggaran.    “Kesulitan mendapatkan informasi terkait anggaran dihadapi juga di tingkat desa,” tambah Novi.    Sementara itu Sabila mengatakan  sangat tertarik mengikuti agenda dari SAKTI.    “Sangat tertarik mengikuti SAKTI karena isu korupsi merupakan hal yang dekat dengan kita, seperti contohnya di lingkungan kampus. Maka ingin belajar lebih banyak terkait isu antikorupsi dan belajar bagaimana mencegahnya,” ungkap Sabila dalam siaran langsung.   Sementara itu Sabila pun menyoroti hukuman bagi koruptor yang masih rendah.    “Hukuman bagi koruptor saat ini masih rendah, belum sebanding dengan perbuatan yang dilakukannya,” tegasny.    Sabila menyampaikan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur mengenai kewajiban badan publik untuk mempublikasikan informasi penyelenggaraan pemerintah, termasuk anggaran, serta hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.    “Padahal transparansi merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang antikorupsi,” ungkapnya.   Dalam siaran langsung yang dilakukan selama sekitar 45 menit tersebut, mereka juga mengungkapkan bahwa korupsi merupakan hal besar, sehingga tidak bisa dihadapi sendiri-sendiri.    "Termasuk anak muda juga harus peduli dengan isu antikorupsi, karena ini juga menyangkut keberlangsungan hidup kita di masa yang akan datang. Bagaimana kita bisa menikmati kehidupan yang baik jika korupsi masih menjadi hal yang banyak terjadi di negeri ini?" tegasnya.   “Sebagai generasi muda kita bisa menyuarakan isu antikorupsi melalui berbagai hal, dapat dimulai dari sesuatu yang kita suka, minati, dan kuasai seperti halnya menggunakan sosial media yang banyak digunakan oleh anak muda,” tambahnya.      “Harapannya ke depan akan semakin banyak gerakan antikorupsi yang dilakukan oleh anak muda, mulai dari lingkungan terdekat baik itu kampus, maupun keluarga, dan mulai lah dari diri sendiri untuk menerapkan nilai antikorupsi,” tutup Sabila.   Selain Yasir juga bercerita terkait proses pelaksanaan sekolah antikorupsi, mereka juga melihat masih kurang transparannya pemerintah dan lembaga negara.    “Informasi penjabaran terkait anggaran penyelenggaraan pemerintah masih cukup sulit didapatkan meskipun sudah dilakukan melalui permintaan informasi publik secara resmi dengan salah satu instansi di daerah,” terangnya.

Pontianak
| Rabu, 22 Desember 2021
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5