Pemerintah Indonesia mendesak Rusia menyetujui Traktat Anti-Senjata Nuklir ASEAN. (Dok. Kemlu RI)

Pemerintah Indonesia mendesak Rusia menyetujui Traktat Anti-Senjata Nuklir ASEAN. (Dok. Kemlu RI)

Berandascoped-by-BerandaInternasionalscoped-by-InternasionalCiptakan Kawasan Aman, Indonesia Desak Rusia Setujui Traktat Anti-Senjata Nuklir ASEAN

Ciptakan Kawasan Aman, Indonesia Desak Rusia Setujui Traktat Anti-Senjata Nuklir ASEAN

Rusia | Jumat, 14 Juli 2023

PIFA, Internasional - PIFA, Internasional - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi meminta Rusia agar segera menyetujui Traktat Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ).

"Saya mengandalkan Rusia menyetujui protokol SEANWFZ sesegera mungkin," kata Retno dalam Post-Ministerial Conference ASEAN dengan Rusia di Hotel Shangri-La, Jakarta, seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Retno juga menegaskan bahwa ASEAN didirikan dengan tujuan menciptakan kawasan Asia Tenggara yang aman dan sejahtera. Tujuan tersebut tidak dapat tercapai jika negara-negara tidak mempertahankan zona bebas senjata nuklir.

Oleh karena itu, menurut Menlu Retno semua negara yang memiliki senjata nuklir harus memprioritaskan perjanjian non-proliferasi dan perlucutan senjata nuklir.

Saat ini, 190 negara di dunia telah setuju dengan perjanjian non-proliferasi senjata nuklir. Perjanjian tersebut, yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 1968, membatasi kepemilikan senjata nuklir.

Dalam perjanjian tersebut, hanya lima negara yang diizinkan memiliki senjata nuklir, yaitu Prancis, Tiongkok, Amerika Serikat, Inggris, dan Rusia. Selain kelima negara tersebut, tidak ada negara lain yang diizinkan memiliki atau mengembangkan senjata nuklir.

SEANWFZ sendiri telah ditandatangani oleh semua negara anggota ASEAN pada tahun 1995. Negara-negara yang menandatangani perjanjian tersebut tidak diizinkan "mengembangkan, membuat, atau memperoleh, memiliki, atau mengendalikan senjata nuklir."

Mereka juga dilarang "menguji atau menggunakan senjata nuklir."

Hingga saat ini, belum ada satu pun dari kelima negara yang diizinkan memiliki senjata nuklir yang telah menandatangani perjanjian SEANWFZ.

Senjata nuklir kembali menjadi ancaman bagi kawasan ASEAN setelah kehadiran blok militer Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang dikenal sebagai AUKUS.

AUKUS telah menjalin kerja sama untuk pembuatan kapal selam bertenaga nuklir untuk Australia. Kerja sama ini telah memicu kekhawatiran karena transfer teknologi nuklir yang terlibat dalam pembuatan kapal tersebut dapat menimbulkan kecurigaan.

Beberapa pengamat menyatakan bahwa transfer teknologi nuklir tersebut harus dilakukan secara transparan. Jika tidak, dapat timbul kecurigaan bahwa teknologi tersebut digunakan untuk membuat senjata nuklir.

Para pengamat juga menganggap bahwa blok yang setuju dengan akuisisi kapal selam nuklir tersebut dapat memicu ketegangan di wilayah tersebut. Mereka melihat AUKUS dibentuk semata-mata untuk mengimbangi kekuatan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik.

Lebih lanjut, baru-baru ini muncul kekhawatiran tentang penggunaan senjata nuklir dalam perang antara Rusia dan Ukraina. Selama konflik berkecamuk, Rusia telah beberapa kali mengancam akan menggunakan senjata nuklir.

Dalam pertemuan ASEAN ini, Retno kembali mengangkat masalah perang antara Rusia dan Ukraina. Ia menyatakan bahwa Indonesia akan terus berusaha mencapai resolusi damai untuk mengatasi konflik antara kedua negara bekas Uni Soviet tersebut.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa ASEAN akan mengusulkan deklarasi kepemimpinan terkait ketahanan pangan untuk memastikan keamanan pasokan pangan selama perang masih berlangsung. Ia berharap Rusia mendukung inisiatif tersebut.

"Dukungan Rusia terhadap inisiatif ini sangat penting mengingat status Rusia sebagai produsen biji-bijian dan pupuk dunia," tutup Retno. (yd)

Rekomendasi

Foto: WhatsApp Tambahkan Fitur Baru untuk Stiker dan Efek Kamera | Pifa Net

WhatsApp Tambahkan Fitur Baru untuk Stiker dan Efek Kamera

Indonesia
| Rabu, 15 Januari 2025
Foto:   Haddad Alwi Ngaku Tak Pernah Terima Royalti dari Lagu Rindu Muhammadku | Pifa Net

Haddad Alwi Ngaku Tak Pernah Terima Royalti dari Lagu Rindu Muhammadku

Pifabiz
| Minggu, 23 Maret 2025
Foto: MKD DPR Bakal Panggil Uya Kuya Setelah Kontroversi Rekaman di Lokasi Kebakaran LA | Pifa Net

MKD DPR Bakal Panggil Uya Kuya Setelah Kontroversi Rekaman di Lokasi Kebakaran LA

Jakarta
| Selasa, 21 Januari 2025
Foto: Gubernur Norsan Luncurkan Program Gema Membangun Desa 2026 Demi Tingkatkan IPM Kalbar | Pifa Net

Gubernur Norsan Luncurkan Program Gema Membangun Desa 2026 Demi Tingkatkan IPM Kalbar

Pontianak
| Sabtu, 10 Mei 2025
Foto: Dokter UI Ungkap Kesehatan Saluran Cerna Bisa Picu Anak Mudah Marah dan Sulit Bersosialisasi | Pifa Net

Dokter UI Ungkap Kesehatan Saluran Cerna Bisa Picu Anak Mudah Marah dan Sulit Bersosialisasi

Indonesia
| Jumat, 25 April 2025
Foto: Kikil Sapi Lezat dan Kaya Kolagen, Benarkah Tinggi Kolesterol? | Pifa Net

Kikil Sapi Lezat dan Kaya Kolagen, Benarkah Tinggi Kolesterol?

Indonesia
| Sabtu, 4 Januari 2025
Foto: Peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 Makin Terbuka Usai Kalahkan Bahrain 1-0 | Pifa Net

Peluang Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 Makin Terbuka Usai Kalahkan Bahrain 1-0

Indonesia
| Rabu, 26 Maret 2025
Foto: Seorang Tahanan Menikahi Kekasihnya di Mapolsek Pontianak Selatan  | Pifa Net

Seorang Tahanan Menikahi Kekasihnya di Mapolsek Pontianak Selatan

Pontianak
| Rabu, 5 Februari 2025
Foto: Libas Athletic Bilbao 4-1, MU Tantang Tottenham di Final Liga Europa! | Pifa Net

Libas Athletic Bilbao 4-1, MU Tantang Tottenham di Final Liga Europa!

Inggris
| Jumat, 9 Mei 2025
Foto: Dokter Ingatkan Bahaya Suplemen yang Tidak Diperlukan Tubuh, Bisa Picu Efek Samping Serius    | Pifa Net

Dokter Ingatkan Bahaya Suplemen yang Tidak Diperlukan Tubuh, Bisa Picu Efek Samping Serius

Indonesia
| Jumat, 11 April 2025

Berita Terkait

Lokal

Foto: Zulfydar Zaidar Mochtar Dorong Pemerintah Gali Informasi di Balik Anak Jalanan-Pengemis | Pifa Net

Zulfydar Zaidar Mochtar Dorong Pemerintah Gali Informasi di Balik Anak Jalanan-Pengemis

PIFA, Lokal - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak, Zulfydar Zaidar Mochtar, mengungkapkan harapannya terhadap pemerintah untuk menggali informasi mengenai orang-orang yang berada di balik anak-anak jalanan dan pengemis. Dalam pandangannya, pemerintah memiliki tanggung jawab besar, terutama dalam memastikan bahwa anak-anak jalanan tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum. "Harapannya tidak terjadi, jika ada sumber-sumber yang mengelola mereka, itu harus dihubungi dan dikomunikasikan. Penanganan di kota ini harus menjadi bukti bahwa kota ini maju. Dengan kemajuan ini, kita berharap dapat menyelesaikan masalah sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) ketertiban umum," ungkapnya. Anggota DPRD Kota Pontianak ini juga mengapresiasi tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Pamong Praja Kota Pontianak terhadap anak jalanan atau pengamen dengan pendekatan yang humanis. Ia menyatakan dukungannya terhadap upaya tersebut, asalkan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. "Sikap memanusiakan manusia saya setuju, tentu kami dari DPRD Kota Pontianak di Komisi 4 menghargai upaya yang dilakukan sesuai dengan prosedur tetap (protap) yang dituangkan berdasarkan Perda nomor 11 tahun. Tentu kita harapkan penanganan itu ditangani secara baik," ujarnya seperti dikutip dari tribunpontianak, pada Sabtu, 6 Januari 2024. Zulfydar berharap agar penanganan ini tidak hanya melibatkan Dinas Sosial, tetapi juga melibatkan Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika, yang dapat memantau melalui media kontrol TV di Kantor Wali Kota untuk memantau aktivitas pengamen. "Penanganan ini kita harapkan dilakukan secara persuasif. Apabila ditangani secara berkelanjutan oleh Dinas Sosial dan semua stakeholder, tentu kita berharap menjadi ukuran bagi kemajuan daripada penanganan oleh Satpol PP," tambahnya. Menurut Zulfydar, penanganan ini juga harus memberikan pesan kepada masyarakat sesuai dengan Perda terkait hubungan antara masyarakat dan pengemis yang melakukan kegiatannya di sekitar lampu merah. "Ini yang kita harapkan menjadi penanganan yang baik, terukur, dan lebih baik daripada sebelumnya. Dilakukan berdasarkan Perda nomor 19 agar tidak menimbulkan masalah hukum berikutnya dan mampu melakukan penetrasi terhadap masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat," pungkasnya. (ad)

Pontianak
| Minggu, 7 Januari 2024

Lokal

Foto: Wakil Ketua DPRD Kalbar Optimis Ketok Palu APBD 2023 Tak Molor | Pifa Net

Wakil Ketua DPRD Kalbar Optimis Ketok Palu APBD 2023 Tak Molor

Berita Lokal, PIFA - Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur menyatakan optimis pengesahan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2023 tak molor dari jadwal. Sesuai jadwal Badan Musyawarah atau Banmus, pengesahan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2023 ditargetkan diketok pada 23 November 2022. Prabasa menjelaskan, paripurna membahas Raperda APBD tahun anggaran 2023 telah dilakukan. Beragendakan jawaban gubernur terhadap pandangan fraksi DPRD terhadap Raperda APBD tahun anggaran 2023, Selasa (1/11/2022). "Paripurna merupakan lanjutan setelah tiga kali berturut-turut harus ditunda," ujarnya, kemarin. Alasan penundaan itu beragam. Mulai dari tidak adanya utusan eksklusif yang hadir di paripurna hingga tak kuorum anggota DPRD. "Kita bersyukur, paripurna dapat dilanjutkan. Kami berharap ketuk palu APBD yang sudah ditetapkan Banmus pun tidak molor dari jadwal," ujarnya. Dia menerangkan, ketok palu APBD Kalbar bakal bergantung hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar). Saat ini, Banmus sudah menyusun jadwal rapat membahas anggaran. "Saya rasa cukup hingga 23 November," ujarnya. Mantan Wakil Bupati Sambas ini yakin, Sekda selaku ketua tim TAPD akan pro aktif hadir dalam setiap pembahasan APBD. Kehadiran Sekda bertujuan mempercepat pembahasan. Terlebih, APBD 2023 jadi periode terakhir pemerintahan Sutarmidji-Ria Norsan. Untuk itu, Legislator Golkar ini berharap APBD 2023 dapat menerjemahkan visi misi Sutarmidji-Ria Norsan. Di sisi lain, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengatakan, ketok palu APBD Tahun Anggaran 2023 bergantung pada pembahasan TAPD dan Badan Anggaran. Sementara, tenggat waktu yang diterapkan sampai 30 November. Jika tak selesai pemerintah daerah akan mengesahkannya dengan Perkada. Terkait jawaban gubernur terhadap pandangaan fraksi DPRD, Norsan menyebut lebih banyak membahas pembangunan infrastruktur untuk tahun 2023. (ap)

Kalbar
| Jumat, 4 November 2022

Politik

Foto: Prabowo Ajukan Permintaan Bertemu Presiden AS Donald Trump, Ada Apa? | Pifa Net

Prabowo Ajukan Permintaan Bertemu Presiden AS Donald Trump, Ada Apa?

PIFA.CO.ID, POLITIK - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya telah mengajukan permintaan resmi untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Forum Diplomasi Antalya 2025 yang digelar di Gedung Nest Convention Center, Turki, Jumat (11/4).“Saya sudah minta waktu, mudah-mudahan,” ujar Presiden Prabowo secara singkat ketika ditanya oleh awak media mengenai rencana pertemuan tersebut.Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjelaskan bahwa permintaan pertemuan tersebut telah diajukan jauh sebelum memanasnya isu tarif impor oleh pemerintah AS. Bahkan, surat resmi telah dikirim sejak awal masa jabatan Presiden Trump.“Kita sudah melayangkan permintaan pertemuan dengan Presiden Trump jauh sebelum kebijakan tarif diberlakukan,” kata Sugiono seperti dikutip dari siaran resmi Sekretariat Presiden.Menurutnya, inisiatif ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dengan Amerika Serikat, terutama dalam menghadapi tantangan geopolitik dan dinamika ekonomi global. Saat ini, Kementerian Luar Negeri masih menunggu konfirmasi waktu pasti dari pihak Gedung Putih untuk merealisasikan pertemuan dua pemimpin negara tersebut.Di sisi lain, pemerintah Indonesia juga tengah bersiap menanggapi kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan Presiden Trump pada 2 April lalu, yakni tarif sebesar 32 persen terhadap produk impor asal Indonesia yang sedianya berlaku mulai 9 April 2025.Sebagai tanggapan, pemerintah Indonesia telah mengirim tim negosiasi ke Washington untuk melakukan pembicaraan awal guna meredam dampak kebijakan tersebut terhadap perekonomian nasional dan hubungan dagang bilateral.Namun, dalam perkembangan terbaru, Presiden Trump memutuskan untuk menunda penerapan tarif itu selama 90 hari terhadap 75 mitra dagang, termasuk Indonesia. Penundaan ini memberi ruang bagi kedua negara untuk mencari solusi melalui jalur diplomasi dan negosiasi terbuka.Rencana pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Trump pun dinilai krusial, tidak hanya sebagai simbol diplomasi tingkat tinggi, tetapi juga sebagai momentum penting dalam menjaga stabilitas hubungan strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat di tengah situasi global yang dinamis.

Indonesia
| Sabtu, 12 April 2025
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5