Daniel Johan Sebut Memberangus Kratom Sama Halnya Memberangus Harta Indonesia
Jakarta | Sabtu, 2 Oktober 2021
Berita Nasional, Pifa - Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengingatkan memberangus kratom tanpa landasan yang kuat sama saja sedang memberangus harta Indonesia.
Mengutip Antara, disebutkan bahwa menurut dia, sikap Badan Narkotika Nasional (BNN) yang memasukkan kratom sebagai salah satu jenis bahan narkotika sehingga mau dilarang, dinilai tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Hal itu karena, dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika tidak ditemukan kratom dalam jenis narkotika.
"Jadi kita minta pemerintah segera melakukan penelitian yang mendalam dan final dengan melibatkan badan riset nasional, para ahli dari berbagai kampus, sehingga kebijakan yang diambil memiliki dasar ilmiah yang kuat, karena kratom itu termasuk harta Indonesia seperti sarang burung walet," kata Daniel Johan melansir Antara Sabtu (2/10/2021).
Oleh sebab itu, menurut pria yang akrab disapa DJ itu Komisi IV DPR RI mendorong rakor lintas sektoral antara Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan, BNN, Kepolisian, Kejaksaan, karantina, Bea Cukai dan gubernur.
"Komisi IV DPR RI siap memfasilitasi rakor tersebut," kata DJ.
Menurit dia, ekspor kratom dari Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) ke Belanda merupakan bukti bahwa tanaman tersebut mempunyai nilai ekonomis yang tinggi serta berpotensi menambah devisa negara hingga puluhan triliun rupiah.
"Ini adalah bukti prestasi petani kratom sehingga sehingga pemerintah harus membela mereka karena nilai permintaan ekspornya bisa mencapai Rp50 triliun lebih per tahun," katanya kepada Antara.
Apabila tidak dilakukan, menurutnya yang akan diuntungkan adalah negara Thailand, sebab negara tersebut sudah menganggap kratom sebagai produk yang legal.
"Ujung-ujungnya kratom dilarang di negerinya sendiri, tapi Indonesia terus melakukan impor produk-produk kesehatan dari luar," katanya.
Untuk itu, kata dia, menjadi tugas semua pihak agar ekspor ini terus berlanjut dan meningkat, bukan malah dijegal.
"Bahkan seharusnya dorong industri farmasinya agar tumbuh dan berkembang di Indonesia," ujarnya.
