PIFA.CO.ID, NASIONAL - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia, Natalius Pigai, menegaskan dukungan penuh terhadap pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat. Regulasi ini dinilai sangat penting untuk memastikan perlindungan, pelestarian, dan pengembangan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.

“Kami, Kementerian HAM, 100 persen mendukung upaya mendorong pengesahan RUU Masyarakat Adat. Kami juga akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan hak-hak masyarakat adat terlindungi,” ujar Natalius saat menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun Keramat Patih Patinggi di Desa Sepang, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Sabtu (9/3).

Natalius menjelaskan bahwa terdapat tiga aspek utama dalam RUU tersebut, yakni menjaga kelestarian budaya dan hak-hak masyarakat adat, mengembangkan potensi masyarakat adat, serta melindungi mereka dari berbagai ancaman. Menurutnya, perlindungan hukum bagi masyarakat adat menjadi semakin mendesak di tengah berbagai tantangan yang mereka hadapi.

“Kami ingin memastikan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat adat tetap lestari, berkembang, dan tidak terancam oleh berbagai kebijakan maupun tekanan eksternal,” tambahnya.

Saat ini, kata Natalius, Kementerian HAM masih menunggu berbagai organisasi masyarakat adat untuk berdiskusi lebih lanjut terkait substansi RUU tersebut. Salah satu tantangan utama dalam pembahasannya adalah perdebatan antara masyarakat adat dan komunitas lokal terkait hak dan wilayah adat.

“Ini juga menjadi isu di tingkat internasional, dan kami akan mencari solusi terbaik agar RUU ini dapat diterapkan secara efektif,” jelasnya.

Selain itu, Natalius menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melakukan intervensi dalam memastikan perlindungan HAM bagi masyarakat adat. Bentuk intervensi ini mencakup penghormatan terhadap hak, pemantauan, pendidikan, penyuluhan, serta peningkatan kompetensi masyarakat adat.