Dedi Mulyadi Tanggapi Perdebatan dengan Aura Cinta soal Larangan Perpisahan Sekolah: Dia Bintang Iklan
Jabar | Selasa, 29 April 2025
Dedi Mulyadi menanggapi perdebatannya dengan Aura Cinta. (Kolase: Jawa Pos)
Jabar | Selasa, 29 April 2025
Lokal
PIFA.CO.ID, PONTIANAK - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak resmi menahan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kalimantan Barat, berinisial S, terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan jaringan serat optik tahun 2022.Tak sendiri, seorang rekanan berinisial AL selaku pelaksana proyek juga ikut digiring jaksa Kejari Pontianak ke Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pontianak, pada Selasa (29/4/25) siang."Hari ini kami telah melaksanakan tahap II atau pelimpahan barang bukti dan dua orang tersangka korupsi dari penyidik ke jaksa penuntut umum," kata Kasi Intelejen Kejari Pontianak Dwi Setiawan Kusumo kepada wartawan.Dikatakan Dwi, dugaan kasus korupsi dengan tersangka Kadiskominfo Kalbar tersebut membuat negara menelan kerugian sebesar Rp3 miliar lebih."Dua tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Pontianak,"tegasnya.Dwi menyatakan, bahwa kedua tersangka diduga melanggar pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diubah dengan Undang undang nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang undang nomor 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP subsider pasal 3 juncto pasal 18 Undang undang nomor 31 tahun 1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.Sementara itu, Kasi Pidsus Kejari Pontianak, Salomo Saing, mengatakan, bahwa proyek pengadaan jaringan internet antas instansi di Pemerintahan Provinsi Kalbar tersebut berlangsung sejak 2021. Dimana Pemerintah Provinsi Kalbar melakukan belanja secara elektronik katalog (E-katalog) untuk paket pekerjaan belanja internet dengan anggaran sebesar Rp6 miliar lebih dengan pembayaran setiap bulannya sebesar Rp500 juta lebih.Lanjut Salami, kemudian pada 2022 Dinas Kominfo Kalbar kembali melakukan pembelanjaan melalui E-Katalog dengan pagu anggaran awal sebesar Rp5 miliar lebih, lalu dilakukan addendum menjadi Rp5,7 miliar untuk 50 organisasi perangkat daerah (OPD) dari sebelumnya hanya 40 OPD. "Kegiatan belanja tersebut harusnya dilakukan melalui lelang. Namun dalam pelaksanaannya itu tidak dilakukan dan perusahaan yang menyediakan paket belanja langsung ditunjuk oleh Dinas Kominfo Kalbar," jelas Salomo.Salomo menambahkan, penetapan kedua oleh pihaknya, dilakukan setelah penyidik mendapatkan dua alat bukti, keterangan saksi, ahli dan bukti-bukti lainnya, kemudian kedua tersangka dilanjutkan penahanan selama 20 hari ke depan.
Politik
PIFA, Politik - Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan, masih terus menghadapi berbagai rintangan dalam perjalanan pencapresannya. Juru Bicara Anies Baswedan, Sudirman Said, mengungkapkan bahwa Anies masih mengalami penjegalan, meskipun dia meyakini bahwa situasi tersebut akan mereda jika Anies mengumumkan nama calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Sudirman Said menjelaskan bahwa upaya penjegalan terhadap Anies telah dilakukan, mulai dari upaya memecah belah Koalisi Perubahan hingga dugaan korupsi proyek Formula E di DKI Jakarta. Namun, ia menegaskan bahwa penjegalan tersebut tidak akan mempengaruhi Koalisi Perubahan dalam mendukung Anies sebagai calon presiden. Disisi lain, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkapkan bahwa nama calon wakil presiden untuk Anies Baswedan telah ditentukan dan akan diumumkan setelah Anies kembali dari Tanah Suci. Sejumlah nama mencuat sebagai kandidat kuat calon pendamping Anies, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan Yenny Wahid, putri kedua Presiden ke-4 RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Anies Baswedan menyatakan bahwa nama calon wakil presiden yang dipilihnya telah disetujui oleh koalisi, dan akan diumumkan secara mengejutkan pada waktu yang tepat. Salah satu kandidat kuat, Yenny Wahid, memiliki kelebihan dengan latar belakang keluarga sebagai pendiri Nahdlatul Ulama (NU). Namun, peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyatakan bahwa latar belakang Yenny belum cukup untuk menarik pemilih, terutama di kantong-kantong suara seperti Jawa Timur. Bawono menekankan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan harus segera mengintensifkan kampanye mereka jika mereka serius dalam mengusung Anies dan Yenny. Dengan tenggat waktu Pemilihan Presiden 2024 yang semakin dekat, Yenny perlu meningkatkan elektabilitasnya melalui sosialisasi dan meningkatkan popularitas di seluruh Indonesia. Elektabilitas Yenny masih belum terlihat secara signifikan, terutama dalam menarik suara dari kalangan NU yang memiliki potensi terpecah. Namun, Partai NasDem telah menganggap Yenny Wahid cocok sebagai pendamping Anies dalam Pilpres 2024. Latar belakang Yenny sebagai Nahdliyin dianggap dapat memperkuat Koalisi Perubahan dalam mencerminkan sosiokultural masyarakat Indonesia. Wacana menduetkan Anies dengan Yenny telah muncul dari Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali. Usulan ini didasarkan pada pemikiran bahwa calon wakil presiden harus mampu mengisi kekurangan Anies dan membangun kepercayaan publik. Sebagai kader NU yang potensial, Yenny Wahid dianggap sebagai salah satu figur yang tepat untuk mendampingi Anies Baswedan. Ahmad Effendy Choirie (Gus Choi), Ketua DPP NasDem, mengungkapkan bahwa Yenny Wahid memiliki nilai tambah sebagai pendamping Anies. Keberadaan "darah biru" yang mengalir dalam dirinya sebagai keluarga pendiri Nahdlatul Ulama (NU) menjadikannya sosok istimewa. Namun, Gus Choi juga menyadari bahwa latar belakang Yenny belum cukup untuk menarik pemilih, terutama di kalangan NU di Jawa Timur. Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) menyadari pentingnya menjaga momentum dan meraih popularitas yang lebih baik menjelang Pemilihan Presiden 2024. Bawono Kumoro menekankan bahwa kampanye yang intensif, sosialisasi, dan kunjungan ke seluruh Indonesia menjadi langkah yang perlu diambil agar Anies dan Yenny dapat meningkatkan elektabilitas mereka. Tantangan bagi Koalisi Perubahan adalah meraih dukungan dari berbagai kalangan, termasuk pemilih NU yang memiliki keunikan dalam preferensi politik mereka. Meskipun Anies Baswedan masih mengalami penjegalan, baik dalam upaya memecah belah koalisi maupun isu-isu kontroversial, harapan mereda muncul dengan adanya pengumuman calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Keputusan strategis ini diharapkan dapat memperkuat posisi Anies dalam persaingan politik dan membawa Koalisi Perubahan untuk Persatuan menuju pemilihan yang sukses pada 2024. Masyarakat Indonesia pun secara antusias menantikan siapa yang akan menjadi pendamping Anies Baswedan, karena pasangan ini diharapkan mampu memberikan visi, kepemimpinan yang kuat, dan solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi negara. (hs)
Lokal
Berita Landak, PIFA - Bupati Landak Karolin Margret Natasa memberikan pembinaan bagi sejumlah guru dan kepala sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di dua kecamatan sekaligus. Kegiatan yang dilaksanakan Aula Persekolahan Maniamas ini dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak, Inspektur Kabupaten Landak, Para Pengawas Sekolah, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah, Ketua Zonasi serta para kepala sekolah dan guru se-kecamatan Jelimpo dan Kecamatan Kuala Behe. Dalam arahannya Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. “Saya sangat setuju bahwa masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat penting, namun demikian perkembangan dunia pendidikan sangat berkembang cepat terutama pada Pandemi COVID-19 kita mengenal pembelajaran secara virtual yang mau tidak mau mengharuskan para tenaga pendidik juga mengikuti perkembangan tersebut.” ucap Bupati Landak rilis yang diterima, selasa (05/04/22) kemarin. Bupati Karolin juga menyampaikan bahwa saat ini Kabupaten Landak sudah melaksanakan beberapa inovasi terkait dengan peningkatan mutu pendidikan. “Regrouping sekolah jenjang sekolah dasar tahap pertama dan akan melaksanakan regrouping tahap kedua yang bertujuan meningkatkan efesiensi pelayanan pendidikan, efektifitas sumber daya pendidikan dan untuk kelancaran proses belajar mengajar,” ujar Karolin. Selain itu, Bupati Karolin menjelaskan bahwa selama Pandemi COVID-19, Kabupaten Landak juga melakukan perkembangan di dunia pendidikan salah satunya membuat video pembelajaran. “Pemerintah Kabupaten Landak melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Landak membuat video pembelajaran. Untuk itu saya harapkan agar kepala sekolah dan guru yang hadir dalam kegiatan ini dapat terlibat aktif dan memberikan solusi serta kontribusi positif terkait permasalahan pendidikan yang ada di kabupaten landak,” terang Karolin. Terkait masa jabatan kepala sekolah Bupati Landak mengatakan bahwa penerapan masa jabatan tersebut dirasakan belum efektif. "Sekarang kepala sekolah itu masa jabatan ny 2 periode dan 1 periode itu 4 tahun. Kalau menurut Saya dengan keterbatasan SDM kita di Kabupaten Landak masa jabatan kepala sekolah juga tidak harus secepat itu," ungkap Karolin. Terakhir dirinya juga mengingatkan para guru akan 7 hal berikut : 1. Dalam melaksanakan tugas, guru dan kepala sekolah harus tetap semangat dan terus berinovasi; 2. Dalam melaksanakan tugas, guru dan kepala sekolah harus disiplin; 3. Dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik, guru dan kepala sekolah diharapkan membina siswa/siswi dengan “hati” dan “humanis”; 4. Memanfaatkan anggaran bantuan operasional sekolah (bos) sesuai dengan petunjuk teknis; 5. Data pokok pendidikan (dapodik) harus selalu di update; 6. Tidak boleh ada pungutan pada sekolah yang berstatus “negeri”, seperti pembelian baju seragam, buku-buku, lks, uang bangunan, dan lain-lain; 7. Tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. (rs)