Berita Lokal, PIFA - DPRD Kalbar menggelar Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Penjelasan Gubernur Kalbar atas Raperda APBD 2023, di Balairungsari, Kantor DPRD Kalbar, Senin (3/10/2022).

Delapan fraksi DPRD, menyetujui pembahasan Raperda RAPBD tahun 2023 secara bersama-sama. Penegasan ini disampaikan dalam sidang paripurna tersebut.

Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan yang hadir mewakili Gubernur Sutarmidji menyebut, APBD Kalbar tahun 2023 terkoreksi naik menjadi Rp6,1 triliun dari sebelumnya hanya Rp5,7 triliun. 

"Jadi naik, sebelumnya Rp5,7 triliun, "kata Ria Norsan. 

Norsan menyebut, kenikan APBD terjadi pada sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama sektor pajak kendaraan bermotor dan pajak air bawah tanah. 

Mantan Bupati Mempawah itu mengatakan, prioritas APBD tahun 2023 adalah infrastruktur. Nilainya diperkirakan Rp800 miliar sampai satu triliun. Hal ini untuk mencapai target 80 persen jalan mantap. 

Salah satu jalan yang dibenahi Pemprov kata dia, adalah jalan Rasau Jaya sampai pelabuhan. Lalu jalan Kayong Utara dan beberapa ruas jalan lainnya. 

"Target kita yang prioritas dulu. Insyaallah target kami 80 persen jalan mantap," terangnya. 

Sementara itu, Pemprov juga fokus membangun sekolah di daerah terpencil yang jauh dari masyarakat. Seperti Kapuas Hulu, Sanggau dan Sintang. 

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad memastikan delapan fraksi menerima Raperda tentang RAPBD tahun 2023.

Menurut Amin, fraksi-fraksi memberikan catatan terhadap fokus APBD Kalbar tahun 2023 untuk Infrastruktur jalan. Catatan itu, merupakan saran yang baik untuk pembangunan. 

"Namun mesti dipahami anggaran Kalbar kecil. "Ibarat kain sarung ditarik ke atas di bawah terbuka," katanya.

Kendati demikian, Amin melihat semua kabupaten dan kota di Kalbar sudah memiliki alokasi anggaran. Baik untuk infrastruktur dan pembangunan infrastruktur. (ap)