Menurut Marwan, kebijakan selektif penerapan PPN 12 persen ini adalah langkah yang tepat dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Ia juga mendorong pemerintah untuk memastikan kebijakan PPN yang mendukung kepentingan rakyat.

"Kami mendukung kebijakan perpajakan yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat, melindungi daya beli mereka, serta mendorong pemerataan ekonomi," kata Marwan dalam pernyataan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu.

Marwan menyatakan bahwa penerapan UU HPP tidak akan menyasar kebutuhan pokok masyarakat, seperti sembako, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Hal ini merupakan salah satu usulan dari Fraksi Partai Demokrat DPR RI agar UU HPP tidak diterapkan pada bahan pokok, pendidikan, layanan kesehatan, serta objek usaha lainnya seperti UMKM.

"Barang dan jasa yang tetap diberikan pembebasan PPN dengan tarif 0 persen antara lain adalah kebutuhan pokok," tambah Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Selain itu, Marwan mengapresiasi pemerintah yang telah menyiapkan berbagai perlindungan dan insentif bagi masyarakat dalam rangka penerapan kebijakan kenaikan PPN sebesar 1 persen ini. Ia mendorong pemerintah untuk melaksanakan komitmen pemberian paket stimulus senilai Rp38,6 triliun seperti yang telah diumumkan sebelumnya.

"Kebijakan ini sudah tepat dan pro rakyat, karena pemerintah telah menyiapkan perlindungan atau insentif untuk kalangan ekonomi bawah, menengah, dan UMKM sesuai usulan Fraksi Partai Demokrat DPR RI. Tolong pastikan ini tepat sasaran," tegas Marwan. (Ant)