PIFA.CO.ID, POLITIK - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Putra Mahendra, menyesalkan sikap salah satu partai politik yang menginstruksikan para kadernya yang menjabat sebagai kepala daerah untuk tidak mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah. Menurut Herzaky, keputusan tersebut menunjukkan ketidakpatuhan terhadap perintah Presiden.

"Demokrat menyayangkan sikap yang tidak mengutamakan tugas negara dan tidak mematuhi perintah presiden yang dilakukan oleh segelintir elite," kata Herzaky dalam keterangannya, Sabtu (22/2).

Herzaky tidak menyebut secara lugas partai yang dimaksud. Namun, ia menegaskan bahwa kepala daerah seharusnya bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada elite partai semata.

Partai Demokrat, lanjut Herzaky, mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam menggelar retret kepala daerah di Akmil Magelang. Ia menilai agenda tersebut penting untuk mengonsolidasikan pemerintahan dalam lima tahun ke depan.

Sebagai perbandingan, Herzaky menuturkan bahwa meskipun Demokrat memiliki agenda internal penting, yakni Kongres VI Partai Demokrat pada 24-25 Februari 2025, pihaknya tetap menginstruksikan kepala daerah dari Demokrat untuk lebih memprioritaskan retret di Akmil.

"Demokrat saja meminta para kader Partai Demokrat yang juga kepala daerah untuk fokus mengikuti retret. Meski sebenarnya, di saat bersamaan, ada agenda partai yang hanya ada sekali dalam lima tahun, yaitu Kongres VI Partai Demokrat," ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluarkan instruksi agar kepala daerah dari PDIP menunda keberangkatan mereka ke retret kepala daerah di Akmil Magelang. Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada Kamis (20/2), setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2024 dan kini menjalani penahanan di Rutan KPK.

Meski demikian, beberapa kepala daerah dari PDIP tetap mengikuti retret sejak Jumat (21/2), sementara puluhan lainnya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari DPP PDIP sebelum memutuskan untuk bergabung.