Ilustrasi kenaikan harga BBM. (Foto: Dkatadata.co.id)

Berita Lokal, PIFA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar, Suriansyah meminta pemerintah peka terhadap kondisi masyarakat, pasca pemberlakukan tarif baru Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Pemerintah, kata Suriansyah mestinya sudah menyiapkan cara untuk mengondisikan pendapatan masyarakat guna mengimbangi kenaikan harga tersebut. Misalnya melalui mekanisme kenaikan standar upah.

“Pemerintah harus mampu berpikir untuk menaikkan pendapatan masyarakat, misalnya kenaikan UMR bagi pekerja formal, kenaikan gaji PNS atau kemudahan usaha bagi pengusaha dan mengurangi biaya ekonomi tinggi bagi pengusaha-pengusaha mengurus izin,” katanya, kemarin.

Menurut Suriansyah, hal ini menjadi tugas pemerintah yang memang sudah selayaknya memikirkan kepentingan rakyat. 

Sementara itu bagi masyarakat terdampak, terutama golongan paling lemah, berpenghasilan rendah, juga harus ada skema untuk membantu kesulitan mereka. Misalnya, dengan bantuan langsung tunai terhadap mereka yang paling rentan.

“Kemudian kemudahan lain, peningkatan pelayanan kesehatan, kesejahteraan, pendidikan dan lain sebagainya yang semuanya membutuhkan biaya yang besar bagi masyarakat, untuk meraihnya dapat ditingkatkan,” papar Suriansyah. 

Di sisi lain, Suriansyah juga mengingatkan pemerintah juga perlu meningkatkan kesejahteraan petani. Sebab, secara langsung atau tak langsung, aktivitas mereka juga bergantung pada konsumsi BBM.

“Pemerintah harus meningkatkan ksejahteraan petani, sehingga kehidupan mereka bisa lebih baik. Misalnya dengan bantuan-bantuan sarana pertanian, alat mesin pertanian, subsidi harga dan perbaikan tata niaga pupuk. Tentu hal ini sedikit akan mengurangi beban petani,” pungkasnya.

Sementara itu, gelombang aksi penolakan kenaikan harga BBM terus bergulir di Kalbar. Massa kembali turun ke gedung DPRD Kalbar untuk menyampaikan aspirasinya, Senin (5/9/2022). Kedatangan pengunjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa itu, disambut para wakil rakyat.

Mahasiswa berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi dan menurunkan harga BBM di Indonesia agar masyarakat tidak lebih susah. Terlebih saat ini, masyarakat baru saja bangkit dari pandemi Covid-19. (ap)

Berita Lokal, PIFA – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar, Suriansyah meminta pemerintah peka terhadap kondisi masyarakat, pasca pemberlakukan tarif baru Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Pemerintah, kata Suriansyah mestinya sudah menyiapkan cara untuk mengondisikan pendapatan masyarakat guna mengimbangi kenaikan harga tersebut. Misalnya melalui mekanisme kenaikan standar upah.

“Pemerintah harus mampu berpikir untuk menaikkan pendapatan masyarakat, misalnya kenaikan UMR bagi pekerja formal, kenaikan gaji PNS atau kemudahan usaha bagi pengusaha dan mengurangi biaya ekonomi tinggi bagi pengusaha-pengusaha mengurus izin,” katanya, kemarin.

Menurut Suriansyah, hal ini menjadi tugas pemerintah yang memang sudah selayaknya memikirkan kepentingan rakyat. 

Sementara itu bagi masyarakat terdampak, terutama golongan paling lemah, berpenghasilan rendah, juga harus ada skema untuk membantu kesulitan mereka. Misalnya, dengan bantuan langsung tunai terhadap mereka yang paling rentan.

“Kemudian kemudahan lain, peningkatan pelayanan kesehatan, kesejahteraan, pendidikan dan lain sebagainya yang semuanya membutuhkan biaya yang besar bagi masyarakat, untuk meraihnya dapat ditingkatkan,” papar Suriansyah. 

Di sisi lain, Suriansyah juga mengingatkan pemerintah juga perlu meningkatkan kesejahteraan petani. Sebab, secara langsung atau tak langsung, aktivitas mereka juga bergantung pada konsumsi BBM.

“Pemerintah harus meningkatkan ksejahteraan petani, sehingga kehidupan mereka bisa lebih baik. Misalnya dengan bantuan-bantuan sarana pertanian, alat mesin pertanian, subsidi harga dan perbaikan tata niaga pupuk. Tentu hal ini sedikit akan mengurangi beban petani,” pungkasnya.

Sementara itu, gelombang aksi penolakan kenaikan harga BBM terus bergulir di Kalbar. Massa kembali turun ke gedung DPRD Kalbar untuk menyampaikan aspirasinya, Senin (5/9/2022). Kedatangan pengunjuk rasa dari berbagai elemen mahasiswa itu, disambut para wakil rakyat.

Mahasiswa berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi dan menurunkan harga BBM di Indonesia agar masyarakat tidak lebih susah. Terlebih saat ini, masyarakat baru saja bangkit dari pandemi Covid-19. (ap)

0

0

You can share on :

0 Komentar

Berita Lainnya