Dewan Kalbar Sebut Wacana Kenaikan Harga BBM Tak Beralasan
Berita Lokal, PIFA – Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Subhan Nur menilai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang diwacanakan pemerintah tak beralasan. Hal itu malah akan memberatkan masyarakat.
Dia pun meminta agar pemerintah membatalkan rencana menaikkan harga BBM tersebut.
"Kami berharap pemerintah pusat tak jadi menaikkan harga BBM subsidi ini," tegas Subhan Nur, kemarin.
Politisi Partai Nasdem itu meminta pemerintah serius mengkaji seluruh dampak dari keputusan yang diambil. Jangan sampai malah menimbulkan kekacauan. Pemerintah katanya, tak boleh menjadikan rakyat sebagai kambing hitam dari kebijakan yang diputuskan.
Menurut Subhan, Indonesia harus mencontoh negara tetangga Malaysia. Sebab, subsidi di negara tersebut juga diberikan kepada rakyatnya. Tapi, tak pernah menimbulkan gejolak.
"Mereka juga subsidi minyak, beras untuk rakyat. Tak ribut di sana. Ambil contoh yang baiklah jangan kita gengsi," katanya..
Dia menambahkan, klaim pemerintah yang menyebut beban subsidi ratusan triliun untuk BBM subsidi pun telah dibantah sejumlah pengamat ekonomi.
"Pengamat ekonomi sebagian besar itu menyebut dari sekian ratus triliun yang diklaim untuk subsidi ternyata tak sampai segitu," tutupnya.
Sebelumnya, elemen mahasiswa di Kota Pontianak menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di DPRD Kalbar pada Kamis (1/9/2022) dan Jumat (2/9/2022). Mahasiswa menyampaikan aspirasi di hadapan unsur pimpinan DPRD dan ketua komisi.
Mahasiswa menyampaikan empat poin utama tuntutan mereka. Pertama, menolak kenaikan harga BBM, kedua menuntut pemerintah untuk mengaudit kembali BPH Satgas Migas dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Kemudian ketiga, menuntut DPRD Provinsi Kalbar agar dapat mendesak pemerintah pusat untuk tidak menaikkan harga BBM, dan terakhir mendesak wakil rakyat mendengarkan suara rakyat.
Menurut mahasiswa, kenaikan harga BBM sekaligus akan memicu kenaikan harga transportasi dan produksi. Jika hal itu terjadi, rakyat akan kesusahan membeli bahan pangan dan bahan prioritas lain.
Mahasiswa menilai alasan pemerintah soal APBN yang telah membengkak akibat subsidi BBM hanyalah sebuah alasan yang klise. (ap)
Berita Lokal, PIFA – Ketua Komisi IV DPRD Kalbar, Subhan Nur menilai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi yang diwacanakan pemerintah tak beralasan. Hal itu malah akan memberatkan masyarakat.
Dia pun meminta agar pemerintah membatalkan rencana menaikkan harga BBM tersebut.
"Kami berharap pemerintah pusat tak jadi menaikkan harga BBM subsidi ini," tegas Subhan Nur, kemarin.
Politisi Partai Nasdem itu meminta pemerintah serius mengkaji seluruh dampak dari keputusan yang diambil. Jangan sampai malah menimbulkan kekacauan. Pemerintah katanya, tak boleh menjadikan rakyat sebagai kambing hitam dari kebijakan yang diputuskan.
Menurut Subhan, Indonesia harus mencontoh negara tetangga Malaysia. Sebab, subsidi di negara tersebut juga diberikan kepada rakyatnya. Tapi, tak pernah menimbulkan gejolak.
"Mereka juga subsidi minyak, beras untuk rakyat. Tak ribut di sana. Ambil contoh yang baiklah jangan kita gengsi," katanya..
Dia menambahkan, klaim pemerintah yang menyebut beban subsidi ratusan triliun untuk BBM subsidi pun telah dibantah sejumlah pengamat ekonomi.
"Pengamat ekonomi sebagian besar itu menyebut dari sekian ratus triliun yang diklaim untuk subsidi ternyata tak sampai segitu," tutupnya.
Sebelumnya, elemen mahasiswa di Kota Pontianak menggelar aksi demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di DPRD Kalbar pada Kamis (1/9/2022) dan Jumat (2/9/2022). Mahasiswa menyampaikan aspirasi di hadapan unsur pimpinan DPRD dan ketua komisi.
Mahasiswa menyampaikan empat poin utama tuntutan mereka. Pertama, menolak kenaikan harga BBM, kedua menuntut pemerintah untuk mengaudit kembali BPH Satgas Migas dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Kemudian ketiga, menuntut DPRD Provinsi Kalbar agar dapat mendesak pemerintah pusat untuk tidak menaikkan harga BBM, dan terakhir mendesak wakil rakyat mendengarkan suara rakyat.
Menurut mahasiswa, kenaikan harga BBM sekaligus akan memicu kenaikan harga transportasi dan produksi. Jika hal itu terjadi, rakyat akan kesusahan membeli bahan pangan dan bahan prioritas lain.
Mahasiswa menilai alasan pemerintah soal APBN yang telah membengkak akibat subsidi BBM hanyalah sebuah alasan yang klise. (ap)
0
0
You can share on :
0 Komentar
