Foto: Adpim Pemprov Kalbar

Foto: Adpim Pemprov Kalbar

Berandascoped-by-BerandaLokalscoped-by-LokalDewan Pengawas PPK-BLUD RSUD Dr. Soedarso Dilantik untuk Maksimalkan Pelayanan Kesehatan

Dewan Pengawas PPK-BLUD RSUD Dr. Soedarso Dilantik untuk Maksimalkan Pelayanan Kesehatan

Kalbar | Kamis, 7 April 2022

Berita Kalbar, PIFA - Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., melantik  Dewan Pengawas Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Provinsi Kalimantan Barat Periode 2022-2027 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Selasa (5/4/2022).

Pelantikan Dewan Pengawas PPK-BLUD diharapkan mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kalbar.

"Saya berharap prasarana dan sarana yang ada di RSUD dr. Soedarso semakin baik. Saya minta ini menjadi perhatian kita semua karena fasilitas apapun yang kita bangun dengan baik, tetapi pelayanannya tidak memuaskan, maka tidak akan ada manfaatnya. Dengan dibangunnya sarana dan prasarana tadi, maka kebutuhan pelayanan kesehatan di Kalbar juga semakin baik," pesan Gubernur Kalbar.

Dewan Pengawas yang terdiri dari para ahli hukum, ahli teknik lingkungan, dan dokter, diharapkan bisa memaksimalkan pelayanan kesehatan.

"Dewan Pengawas sengaja direkrut dari berbagai profesi, seperti dokter spesialis, ahli hukum, dan ahli teknik lingkungan, sesuai yang dibutuhkan rumah sakit. Saya berharap dengan akan beroperasinya 2 gedung berlantai 6 lantai rawat inap dan ruang operasi. Kemudian, ada gedung radiologi, gedung  hemodialisa, serta gedung rumah sakit penyakit infeksius. Insya Allah, Pemprov Kalbar berencana melaksanakan operasi jantung terbuka di tahun ini atau tahun 2023. Mudah-mudahan tidak ada kendala," harap H. Sutarmidji.

Beberapa waktu lalu, tim dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita, Jakarta, mengadakan kunjungan ke RSUD dr.Soedarso untuk melihat kesiapan pelaksanaan operasi jantung bagi masyarakat Kalbar.

"Kerjasama dengan Rumah Sakit Harapan Kita ini dalam rangka mempersiapkan rumah sakit untuk mandiri dalam berbagai hal. Sebelumnya, tim dari Rumah Sakit Jantung Harapan Kita juga sudah meninjau sarana dan prasarana yang sudah siap semua. Hanya tinggal menambah jumlah dokter spesialis agar RSUD dr. Soedarso bisa mandiri. 
Kemudian, penanganan kanker secara maksimal juga bisa dilakukan di RSUD dr. Soedarso," jelas Gubernur Kalimantan Barat.

Sebagai informasi, adapun nama-nama Dewan Pengawas PPK-BLUD RSUD dr. Soedarso yang dilantik yaitu dr. Harisson, M.Kes., sebagai Ketua Dewan Pengawas serta didukung oleh beberapa anggota yakni dr. Muhammad Asrorudin, Sp.M, Dr. Hermansyah S.H., M.Hum., Dr. H. Winardi, S.T., M.T., dr. Eko R. Suhardiman, M.Si., Med., Sp.B. (rs)

Rekomendasi

Foto: Keluarga Ajukan Penangguhan Penahanan untuk Vadel Badjideh | Pifa Net

Keluarga Ajukan Penangguhan Penahanan untuk Vadel Badjideh

Jakarta
| Minggu, 16 Februari 2025
Foto: Viral PKL Kuasai Kursi Publik di Waterfront Pontianak, Edi Rusdi Kamtono Angkat Bicara | Pifa Net

Viral PKL Kuasai Kursi Publik di Waterfront Pontianak, Edi Rusdi Kamtono Angkat Bicara

Pontianak
| Senin, 23 Juni 2025
Foto: Carlo Ancelotti Resmi Pamit dari Real Madrid, Akhiri Era Gemilang dan Siap Menuju Timnas Brasil | Pifa Net

Carlo Ancelotti Resmi Pamit dari Real Madrid, Akhiri Era Gemilang dan Siap Menuju Timnas Brasil

Spanyol
| Sabtu, 24 Mei 2025
Foto: Aura Cinta Jadi Sorotan Usai Debat dengan Dedi Mulyadi, Ini Sosoknya | Pifa Net

Aura Cinta Jadi Sorotan Usai Debat dengan Dedi Mulyadi, Ini Sosoknya

Indonesia
| Selasa, 29 April 2025
Foto: Resep Yee Sang, Hidangan Salad Khas Perayaan Imlek | Pifa Net

Resep Yee Sang, Hidangan Salad Khas Perayaan Imlek

Indonesia
| Kamis, 16 Januari 2025
Foto: Arai Agaska Bertekad Mengulang Podium Ajang FIM R3 BLU CRU World Cup | Pifa Net

Arai Agaska Bertekad Mengulang Podium Ajang FIM R3 BLU CRU World Cup

Sports
| Selasa, 17 Juni 2025
Foto: Polisi Amankan Dua Anak di Bawah Umur Bawa Perlengkapan Panahan di Pontianak | Pifa Net

Polisi Amankan Dua Anak di Bawah Umur Bawa Perlengkapan Panahan di Pontianak

Pontianak
| Kamis, 27 Maret 2025
Foto: Garuda Muda Bertekad Akhiri Piala Asia U-20 2025 dengan Kemenangan | Pifa Net

Garuda Muda Bertekad Akhiri Piala Asia U-20 2025 dengan Kemenangan

Indonesia
| Rabu, 19 Februari 2025
Foto: Ate Ungkap Alasan Tak Lagi Jadi Host Podcast Bareng Kaesang dan Kiky | Pifa Net

Ate Ungkap Alasan Tak Lagi Jadi Host Podcast Bareng Kaesang dan Kiky

Indonesia
| Minggu, 2 Februari 2025
Foto: Raffi Ahmad Gelar Lomba Tenis Lagi, Gaet Artis Korea Selatan | Pifa Net

Raffi Ahmad Gelar Lomba Tenis Lagi, Gaet Artis Korea Selatan

Indonesia
| Kamis, 23 Januari 2025

Berita Terkait

Lokal

Foto: Soroti Pentingnya Sistem Dapodik, Muda Mahendrawan: Kita Kerja Pun Ternavigasi | Pifa Net

Soroti Pentingnya Sistem Dapodik, Muda Mahendrawan: Kita Kerja Pun Ternavigasi

PIFA, Lokal - Bupati Kubu Raya, Muda Mahendrawan, menggarisbawahi pentingnya sistem data dan informasi dalam mengarahkan pembangunan daerah, khususnya dalam sektor pendidikan. Dalam sebuah acara Bimbingan Teknis Data Pokok Pendidikan (Dapodik) di Hotel Harmony Inn Kubu Raya pada tanggal 14 Agustus lalu, Muda Mahendrawan menjelaskan, bahwa data yang valid akan menjadikan kinerja pemerintah bisa ternavigasi. "Data yang valid, terukur, akurat, langsung dari sumbernya, dan bisa dipertanggungjawabkan serta dapat mengukur capaian-capaian dengan jelas. Jadi kita kerja pun ternavigasi. Pemerintah ternavigasi perencanaannya di seluruh sektor kehidupan dan masyarakat juga ternavigasi dengan data dan informasi yang membuat semua hak dasarnya jadi terpenuhi," buka Muda. Dalam penguatan sistem data, khususnya Data Pokok Pendidikan, dinilai sebagai kunci arah pembangunan pendidikan yang tepat di Kubu Raya. Menurut Muda Mahendrawan, data harus selalu aktual, akuntabel, dan autentik. "Data Pokok Pendidikan itu salah satu sumber produksi data. Percepatan pembangunan sangat tergantung pada kecepatan kita di dalam memperbaharui maupun memperkuat sistem data. Sehingga perencanaan jadi tepat dan tidak mubazir di dalam mengelola anggaran serta membuat semuanya jadi lebih banyak nilai tambah," ungkapnya. Muda Mahendrawan juga menyatakan bahwa penguatan sistem informasi dan data akan memastikan penyelenggaraan pendidikan yang terkawal. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat bisa dinavigasi oleh pemerintah daerah.  "Apa yang bisa kita hasilkan dari data, itulah yang membuat kebijakan-kebijakan dari pusat dan daerah itu benar-benar nantinya tepat dan memberikan ruang keadilan. Nah, di sinilah yang membuat kita jadi lebih optimis. Semoga agenda bimbingan teknis ini akan membuat kita jauh jauh lebih banyak lagi punya daya juang untuk terus berupaya melakukan percepatan dan ketepatan," harapnya. Dengan semangat untuk memperkuat sistem data dan informasi pendidikan, Kubu Raya siap untuk membuka pintu menuju pembangunan yang lebih tepat sasaran dan memberikan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakatnya. (hs)

Kubu Raya
| Senin, 4 September 2023

Lokal

Foto: Kritik PKPU Nomor 10 2023, Angeline: Mematikan Keterwakilan Perempuan di Politik | Pifa Net

Kritik PKPU Nomor 10 2023, Angeline: Mematikan Keterwakilan Perempuan di Politik

PIFA, Lokal - Ketua Komisi I DPRD Kalbar, Angeline Fremalco mengkritisi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota yang ditetapkan pada 17 April 2023. Dia mendesak KPU segera merevisi aturan itu lantaran dianggap mencederai hak perempuan dalam politik dan berpotensi menjadikan keterwakilan perempuan di bawah 30 persen. “PKPU Nomor 10 tahun 2023 ini semakin mematikan upaya-upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen,” kata Angeline, Kamis (11/5/2023). Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KKPI) Kalbar ini berendapat, PKPU ini tidak sejalan dengan semangat pemerintah yang memberikan peluang kepada politisi perempuan berkiprah di dunia politik. Pasalnya dalam klausul Pasal 8 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2023 mengatur soal pembulatan desimal ke bawah, dalam teknis penghitungan proporsi jumlah perempuan di satu daerah pemilihan. Misalnya, dia menerangkan, dapil Kalbar dua ada empat kursi. Dengan aturan yang lama dua perempuan dan laki-laki. Tapi dengan aturan ini, Parpol diperolehkan minimal satu perempuan.  "Bayangkan saja, jika di daerah lain demikian,” katanya. Maka itu, politisi PDI P itu berpendapat PKPU Nomor 10 Tahun 2023 harus segera direvisi atau dicabut. “PKPU ini sangat mencederai hak politik kami,” ujarnya. Menurutnya implementasi keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen saat ini sudah berjalan ke arah lebih baik meski belum optimal. "Ada optimisme. Karena peningkatan keterpilihan anggota DPRD perempuan Kalbar," ujarnya. Menurutnya, pada Pemilu legislatif 2014 lalu hanya tujuh perempuan, kini sudah terdapat 12 anggota DPRD yang berasal dari kaum perempuan.  "Artinya ada peningkatan, meski belum ideal. Tapi ini positif. Semangat perempuan untuk berkiprah di dunia politik," tandasnya. (ap)

Kalbar
| Kamis, 11 Mei 2023

Lokal

Foto: Kapolres Sanggau: Belum Ada Teridentifikasi Usaha Pinjaman Online di Kabupaten Sanggau | Pifa Net

Kapolres Sanggau: Belum Ada Teridentifikasi Usaha Pinjaman Online di Kabupaten Sanggau

Berita Sanggau, Kalbar - PIFA, Kapolres Sanggau AKBP Ade Kuncoro Ridwan, S.I.K melaporkan, hingga saat ini belum ada usaha pinjaman online di Kabupaten Sanggau yang teridentifikasi. Hal ini diketahui dari rilis Humas Polres Sanggau, Rabu (20/10/2021). “Hasil koordinasi dengan Disperindagkop, Untuk saat ini usaha Pinjaman Online (Pinjol) di Sanggau nihil,” ungkapnya, mengutip rilis Humas Polres Sanggau, Rabu. Sebagai langkah antisipasi, AKBP Ade Kuncoro menyebut, pihaknya melakukan koordinasi dengan Disperindagkop dan UM Kabupaten Sanggau dan instansi terkait lainnya. “Langkah antisipasi saat ini kami telah berkoordinasi dengan Disperindagkop dan instasi terkait untuk lakukan pengawasan Pinjol di Sanggau,”t erang dia. Kapolres Sanggau berpesan, agar masyarakat lebih berhati-hati lagi dalam melakukan transaksi keuangan. Dia menyarankan, peminjaman dilakukan melalui lembaga jasa keuangan resmi dan terdaftar di OJK dan Bank BI. “Seperti Bank, Koperasi atau CU,” tambahnya. Sebelumnya Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar menggrebek Kantor Pinjaman online (Pinjol) di Kota Pontianak, beberapa waktu lalu. Berdasarkan keterangan Humas Polda Kalbar, penggerebekan dilakukan di PT. Sumber Rejeki Digital (SRD) yang diduga sebagai tempat praktik Pinjaman Online (Pinjol) ilegal di Kota Pontianak. Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Donny Charles Go menjelaskan, perkembangan hasil pemeriksaan bahwa PT. SRD tidak menyelenggarakan pinjaman online melainkan lebih fokus melaksanakan Desk Collection (Descoll). “Desk Collection itu hampir sama seperti Debt Collector, di dunia nyata disebutnya Debt Collector, kalau di dunia maya disebutnya Desk Collection,” pungkasnya,, Selasa (19/10).

Sanggau
| Kamis, 21 Oktober 2021
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5