Foto: Dok. PIFA/Andrie P Putra

Berita Lokal, PIFA – Desa Mandiri di Kalimantan Barat berkembang pesat. Dari satu desa mandiri di tahun 2018, kini menjadi 385 desa mandiri di tahun 2021. Perkembangan ini, tak terlepas dari aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh DPRD kemudian disalurkan ke Pemerintah Provinsi Kalbar.

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah menerangkan, program ini bisa tercapai karena kerja sama antara DPRD dan Pemprov Kalbar. Sehingga aspirasi yang disampaikan itu diakomodir dalam bentuk penganggaran.

“Jadi bekerja sama dengan anggota DPRD di dalam mengumpulkan atau menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada Pemprov. Pemprov menyiapkan APBD untuk ikut serta di dalam membangun desam,” kata Suriansyah, kemarin. 

Menurutnya, membangun desa tak cukup hanya mengandalkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat serta anggaran dari pemerintah kabupaten/kota saja. Tetapi butuh didorong dari Pemprov.

“Kesediaan Gubernur Kalbar, Sutarmidji di dalam menyediakan anggaran tambahan untuk membangun desa. Pemprov memberikan anggaran yang cukup bsesar dalam membangun desa itu,” katanya. 

Perkembangan yang signifikan ini, berlangsung secara bertahap mulai dari desa sangat tertinggal menjadi desa tertinggal, kemudian dari tertinggal jadi berkembang, lalu berkembang ke maju dan desa maju menjadi desa mandiri.

“Tentu hal ini jadi percontohan bagi daerah lain, untuk bisa juga meningkatkan sebanyak mungkin desa mandiri di seluruh Indonesia,” tandasnya. (ap)

Berita Lokal, PIFA – Desa Mandiri di Kalimantan Barat berkembang pesat. Dari satu desa mandiri di tahun 2018, kini menjadi 385 desa mandiri di tahun 2021. Perkembangan ini, tak terlepas dari aspirasi masyarakat yang diakomodir oleh DPRD kemudian disalurkan ke Pemerintah Provinsi Kalbar.

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Suriansyah menerangkan, program ini bisa tercapai karena kerja sama antara DPRD dan Pemprov Kalbar. Sehingga aspirasi yang disampaikan itu diakomodir dalam bentuk penganggaran.

“Jadi bekerja sama dengan anggota DPRD di dalam mengumpulkan atau menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada Pemprov. Pemprov menyiapkan APBD untuk ikut serta di dalam membangun desam,” kata Suriansyah, kemarin. 

Menurutnya, membangun desa tak cukup hanya mengandalkan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah pusat serta anggaran dari pemerintah kabupaten/kota saja. Tetapi butuh didorong dari Pemprov.

“Kesediaan Gubernur Kalbar, Sutarmidji di dalam menyediakan anggaran tambahan untuk membangun desa. Pemprov memberikan anggaran yang cukup bsesar dalam membangun desa itu,” katanya. 

Perkembangan yang signifikan ini, berlangsung secara bertahap mulai dari desa sangat tertinggal menjadi desa tertinggal, kemudian dari tertinggal jadi berkembang, lalu berkembang ke maju dan desa maju menjadi desa mandiri.

“Tentu hal ini jadi percontohan bagi daerah lain, untuk bisa juga meningkatkan sebanyak mungkin desa mandiri di seluruh Indonesia,” tandasnya. (ap)

0

0

You can share on :

0 Komentar

Berita Lainnya