Daftar formasi Sekolah Kedinasan 2023, pendafataran dibuka sejak 1-30 April 2023. (Dok. Humas Kementerian PANRB)

Dibuka 4.672 Formasi, Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2023 hingga 30 April

Indonesia | Minggu, 2 April 2023

Dibuka 4.672 Formasi, Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2023 hingga 30 April

PIFA, Nasional - Pada tanggal 1 April 2023, pemerintah secara resmi membuka pendaftaran untuk sekolah kedinasan tahun 2023. Pendaftaran bisa dilakukan secara online melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) di situs https://dikdin.bkn.go.id/. Calon pelamar bisa mendaftar mulai tanggal 1 hingga 30 April 2023.

Namun, untuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), pendaftaran dimulai pada tanggal 3 hingga 30 April 2023.

Ada delapan instansi pemerintah yang membuka pendaftaran sekolah kedinasan tahun ini, yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Total kebutuhan yang disediakan untuk calon pegawai negeri sipil (CPNS) jalur sekolah kedinasan tahun 2023 sebanyak 4.672.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengimbau agar para putra-putri terbaik bangsa mendaftar di sekolah kedinasan yang sesuai dengan minat masing-masing. Ia juga meminta agar calon pelamar segera mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran.

“Calon pelamar bisa mendaftar mulai 1-30 April 2023. Khusus untuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) pendaftaran dimulai pada 3-30 April 2023,” ujar Anas, dilansir dari laman Kementerian PANRB, Sabtu (1/4/2023).

Pelaksanaan seleksi sekolah kedinasan tahun 2023 mengikuti Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga. Tahapan seleksi meliputi pendaftaran dan seleksi kompetensi dasar (SKD) yang menggunakan computer assisted test (CAT). Tahapan berikutnya adalah seleksi lanjutan yang pelaksanaannya diatur oleh masing-masing sekolah kedinasan.

Anas mengingatkan bahwa seluruh tahapan seleksi sekolah kedinasan sudah terintegrasi dan terkomputerisasi untuk mencegah kecurangan dan praktik calo. Ia juga memperingatkan agar seluruh masyarakat tidak percaya dengan pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dalam seleksi sekolah kedinasan dan tidak meminta sejumlah uang. Semua mekanisme dan sistem seleksi sudah baku sehingga dipastikan transparan dan akuntabel.

Berikut daftar dan rincian formasi sekolah kedinasan tahun 2023:

1. Kemenkeu, sebanyak 1.100 formasi
– Politeknik Keuangan Negara – Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (PKN – STAN)

2. BMKG, sebanyak 80 formasi
– Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG)

3. Kemenkumham, sebanyak 525 formasi
– Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip)
– Politeknik Imigrasi (Poltekim)

4. BPS, sebanyak 500 formasi
– Politeknik Statistika – Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)

5. BSSN, sebanyak 125 formasi
– Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN)

6. BIN, sebanyak 400 formasi
– Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)

7. Kemenhub, sebanyak 1.408 formasi
– Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI-STTD)
– Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun
– Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal
– Politeknik Transportasi Sungai Danau Penyeberangan Palembang
– Politeknik Transportasi Darat (Poltrada) Bali
– Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta
– Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar
– Politeknik Pelayaran Surabaya
– Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
– Politeknik Pelayaran Sumatera Barat
– Politeknik Pelayaran Banten
– Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh
– Politeknik Pelayaran Barombong
– Politeknik Pelayaran Sorong
– Politeknik Pelayaran Sulawesi Utara
– Politeknik Penerbangan Indonesia Curug
– Politeknik Penerbangan Makassar
– Politeknik Penerbangan Medan
– Politeknik Penerbangan Surabaya
– Akademi Penerbang Indonesia Banyuwangi
– Politeknik Penerbangan Jayapura
– Politeknik Penerbangan Palembang

8. Kemendagri, sebanyak 534 formasi
– Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN)

Sanggau

| Rabu, 1 Januari 2025

Berita Terkait

Internasional

Diduga Terlibat Kejahatan Perang di Gaza, Tentara Israel Kabur dari Brasil

PIFA.CO.ID, INTERNASIONAL - Seorang tentara Israel yang tengah menghadapi proses hukum di Brasil atas dugaan kejahatan perang di Gaza dilaporkan melarikan diri dari negara tersebut.Media lokal Brasil melaporkan bahwa Yayasan Hind Rajab (HRF), organisasi advokasi pro-Palestina, telah mengajukan pengaduan pidana terhadap tentara tersebut, yang diketahui berada di Brasil sebagai turis. HRF menuduhnya terlibat dalam penghancuran rumah-rumah warga sipil di Gaza.Pada Sabtu (4/1), pengadilan Brasil memerintahkan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang itu. HRF juga menuding Israel membantu pelarian tentara tersebut untuk menghindari proses hukum serta berupaya menghilangkan bukti.HRF telah menyerahkan lebih dari 500 halaman bukti, termasuk rekaman video dan data geolokasi, yang menunjukkan keterlibatan tentara itu dalam aksi penghancuran di Gaza. Sejumlah keluarga Palestina yang rumahnya hancur juga bergabung sebagai penggugat.Kasus ini menjadi yang pertama di mana sebuah negara pihak Statuta Roma menerapkan ketentuannya secara independen tanpa bergantung pada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Ketua HRF, Dyab Abou Jahjah, menyebutnya sebagai momen bersejarah yang bisa menjadi preseden bagi negara lain dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku kejahatan perang.HRF juga mengajukan pengaduan serupa di negara lain, termasuk terhadap atase militer Israel di Brussel dan seorang tentara Israel di Sri Lanka. Sementara itu, militer Israel dikabarkan telah mengimbau tentaranya untuk tidak bepergian ke luar negeri guna menghindari risiko penangkapan dan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang di Gaza.

Israel

| Senin, 6 Januari 2025

Lokal

Dewan Soroti Pentingnya Anggaran Infrastruktur untuk Tingkatkan Mutu Pendidikan di Kalbar

PIFA, Lokal - Juru Bicara DPRD Kalbar, Irsan, mengatakan anggaran yang disiapkan Pemprov untuk pemenuhan sarana dan prasarana gedung sekolah di Kalbar merupakan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah. Dia menilai, selain SDM guru, hal lainnya yang tak kalah penting untuk diperhatikan dalam peningkatan mutu pendidikan adalah persoalan inftastrukturnya. Seperti diketahui pada tahun 2022-2023 pembangunan gedung sekolah di Kalbar terus diupayakan karena anggarannya sudah disiapkan. Selain menambah jumlah gedung, Pemprov Kalbar juga merenovasi bangunan sekolah yang sudah. “Langkah tersebut merupakan upaya meningkatkan mutu pendidikan di Kalbar. Sebab, mutu pendidikan bisa terlaksana jika sarananya disediakan,” ujarnya beberapa waktu lalu. Adapun total anggaran bidang pendidikan yang dikucurkan pada periode 2019-2023 oleh Pemprov Kalbar mencapai Rp 1,229,270,254,914. Anggaran yang tebilang besar ini merupakan bentuk keseriusan dan komitmen kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sutarmidji-Ria Norsan untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui sektor pendidikan. Pada 2020-2022, tercatat ada sebanyak sembilan unit sekolah baru yang dibangun oleh Pemprov Kalbar. Sembilan sekolah tersebut diantaranya SMAN 11 Pontianak pada tahun 2020, SMK Negeri Unggulan Sambas dan SMAN 6 Sungai Raya pada tahun 2021. Lalu SMKN 2 Ketungau Tengah dan SMKN 1 Tayan Hulu, SMAN 10 Pontianak, SMAN 1 Parindu, SMAN 3 Meliau dan SMAN 2 Pinoh Selatan pada tahun 2022. Lebih lanjut, Irsan menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk yang kian meningkat juga harus diimbangi dengan pembangunan gedung sekolah yang memadai. Untuk itu, ia pun mendorong peran pemerintah, baik pusat dan daerah untuk bertanggung jawab terhadap masalah tersebut. Kemudian, dia juga menyoroti masih banyak infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah yang sudah berusia tua sehingga tak memadai untuk digunakan. Menurut hematnya, masalah tersebut dapat menimbulkan beragam persoalan baru, salah satunya terkait akses pendidikan “Ini menyebabkan berbagai persoalan. Salah satunya masyarakat kesulitan mendapat akses pendidikan,” tegasnya. Sebelumnya, pentingnya peningkatan kualitas pendidikan juga diutarakan oleh Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin, saat peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2023, Selasa (2/5) lalu. Pada kesempatan tersebut, DPRD Kalbar mengajak pemerintah menjadikan peringatannya sebagai momentum mengevaluasi, merefleksi dan introspeksi, guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kalbar yang lebih baik. Heri mengatakan, kondisi pendidikan di Kalbar masih menyisakan banyak persoalan. Hal itu, katanya, tampak dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang stagnan dan masih terendah di Kalimantan. “Masalah pendidikan itu disebabkan banyak faktor. Salah satunya sarana dan prasarana pendidikan masih minim,” pungkasnya. (yd)

Kalbar

| Senin, 29 Mei 2023

DPRD Kalbar Pelajari Pengelolaan Penanaman Modal Jawa Barat

Berita Lokal, PIFA – Jajaran Pansus Penanaman Modal DPRD Kalimantan Barat, menggelar studi banding di Provinsi Jawa Barat, Rabu (13/7/2022). Kegiatan ini merupakan satu rangkaian agenda studi banding ketiga Pansus lainnya di sejumlah provinsi di Pulau Jawa. Pansus Penanaman Modal ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Heri Mustamin yang didampingi Wakil Ketua DPRD, Prabasa Anantatur sebagai unsur pimpinan DPRD. Para wakil rakyat dalam Pansus ini diterima oleh Karo Hukum dan HAM Setda Jawa Barat serta Dinas Penanaman modal setempat. “Tentu ada dasar kita mengadakan studi banding di Bandung (Jawa Barat). Kaitannya dengan perubahan Perda (penanaman modal) kita itu. Sebab di Jawa Barat juga akan menggodok hal itu. Cuma mereka belum, kita duluan,” kata Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, Kamis (14/7/2022). Prabasa menjelaskan, pihaknya melakukan diskusi bagaimana pembentukan regulasi soal penanaman modal di Jawa Barat. Diantaranya tentang kebijakan umum, pengawasan di daerah serta masukan-masukan yang penting untuk meningkatkan iklim penanaman modal di Kalbar. “Dapat masukan juga bagaimanan meningkatakan dan merencanakan iklim penanaman modal. Sebab Jawa Barat cukup besar. Penghasilannya, di sana itu hampir Rp59 T 2021, bicara secara Nasional ranking pertama, 13,3 persen,” papar Prabasa. Menurutnya, meskipun kontur dan pola investasi di Jawa Barat dan Kalbar jauh berbeda, namun semangat pembangunan investasi dan permodalan itu yang bisa menjadi contoh, untuk kemudian disesuaikan di Kalbar. “Dasar kita ingin ke sana, alam kan memang jauh beda, tapi semangatnya harus ditangkap. Sebab Jabar punya 62 kawasan insudstri, yang dikelola dan dikembangkan di sana. Penanaman modal UMK saja sebesar 7 juta. Inilah yang kita pelajari nantinya,” paparnya. Hal-hal yang bisa dibawa dan menjadi masukan lain, kata Prabasa misalnya tentang insentif untuk para pengusaha yang memang menjadi dasar dalam pengembangan penanaman modal tersebut. Jawa Barat sangat konsen terhadap persoalan ini. “Kita tangkap studi ini tentang penanaman modal yang ada di provinsi, insentif perlu diberikan kepada pengusaha. Insentif untuk kemudahana perizinan dan penanaman modal, sesuai PP 24 tahun 2019. Harus kita contoh,” jelasnya. Selain itu, yang perlu dipelajari lainnya adalah sistem informasi penanaman modal yang memang harus dibenahi. Terkait tentang misalnya hak dan kewajiban dan tanggung jawab, bagaimana bentuk kerjasamanya. “Kita harus kuat. Juga memberikan rasa aman terhadap investor. Kemudian menguatkan program peningkatan promosi penanaman modal, pengawasan izin OSS dan lain-lain. Intinya tentang pembinaan pengawasan penamaman modal itu,” ujarnya. Setelah studi banding ini, Prabasa menegaskan hal penting lainnya adalah koordinasi antara legislatif dan eksekutif mesti diperkuat. Guna mengimplementasikan hasil studi banding yang telah dilakukan di Jawa Barat tersebut. “Kita akan adakan perubahan Perda, paling penting koordinasi. Sebab kelembagaan penanaman modal, dengan aturan sekarang juga ada perubahan terkait struktur yang isinya pejabat fungsional. Maka itu, studi ini bermanfaat sebagai bekal Pansus dan saya pribadi sebagai pimpinan DPRD dalam perbaikan Perda ini,” pungkasnya. (anp)

Israel

| Senin, 6 Januari 2025

Kalbar

| Senin, 29 Mei 2023

Kalbar

| Kamis, 14 Juli 2022