Foto: Dok. Kominfo

Didampingi Menteri, Presiden Serahkan Bantuan Kepada Warga Sintang

Sintang | Kamis, 9 Desember 2021

Berita Sintang, PIFA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharani menyerahkan bantuan sosial di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Rabu (8/12).

Adapun bantuan yang diserahkan, yakni bantuan perlindungan korban bencana alam senilai total Rp939 juta.

Bantuan tersebut, berupa perahu karet sebanyak sembilan unit dengan nilai Rp 69,8 juta, mesin tempel dua unit dengan nilai Rp 86,2 juta, mobil dapur umum lapangan (dumlap) satu unit Rp540 juta lebih dan bantuan sembako 1.000 paket dengan nilai Rp242,6 juta.

Selain itu, Presiden juga menyerahkan Bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) senilai Rp54.270.500 untuk kelompok rentan.

Mereka adalah para penyandang disabilitas, lanjut usia, yatim, piatu dan yatim piatu.

Terkait penanganan dampak bencana, Risma menyebutkan, Kemensos RI telah bergerak cepat menerjunkan Tagana bersama unsur-unsur penanganan bencana lainnya.

Mereka diminta untuk mendata masyarakat terdampak, mengevakuasi kelompok rentan ke tempat aman, membuka dapur umum dan mendistribusikan bantuan logistik.

"Dalam kunjungan ke Provinsi Kalimantan Barat beberapa hari lalu, Mensos memastikan masyarakat baik di Kabupaten Sintang maupun Sanggau menerima bantuan," terangnya.

Rekomendasi

Nasional

Penggeledahan Rumah Ridwan Kamil terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Bank BJB, 5 Orang Sudah jadi Tersangka

Bandung

| Selasa, 11 Maret 2025

Internasional

Iran Serukan Kawasan Bebas Nuklir, Asalkan Israel Juga Terlibat

Internasional

| Kamis, 26 Juni 2025

Pifabiz

Denise Chariesta Laporkan Doktif ke Polisi atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Pifabiz

| Senin, 17 Februari 2025

Sports

Legenda MU, Ryan Giggs Ragu Rashford Mau Pulang ke Old Trafford

Inggris

| Rabu, 26 Maret 2025

Lokal

Pelaku Sodomi Anak Kelas 3 SD di Rumah Kosong Mengaku Pernah Menjadi Korban

Pontianak

| Rabu, 23 April 2025

Pifabiz

Polisi Periksa Artis FTV Larasati Nugroho usai Alami Kecelakaan

Jakarta

| Jumat, 31 Januari 2025

Lokal

Viral Warga di Landak Santai Jualan Gorengan Saat Banjir Setinggi Dada Orang Dewasa

Landak

| Senin, 27 Januari 2025

Sports

Haye, Hubner, Walsh, dan Struick Awali Perjuangan Timnas, Berangkat Lebih Awal ke Sydney

Australia

| Sabtu, 15 Maret 2025

Politik

Prabowo Dikabarkan Reshuffle Mendiktisaintek Satryo Brodjonegoro Hari Ini

Indonesia

| Rabu, 19 Februari 2025

Internasional

40 Jenazah Korban Tabrakan Pesawat dan Black Hawk Ditemukan di Sungai Potomac

Amerika Serikat

| Jumat, 31 Januari 2025

Berita Terkait

Lokal

Pemerintah Diminta Stabilkan Harga TBS Sawit di Kalbar

Berita Lokal, PIFA – Ketua Komisi II DPRD Kalbar, Affandie menyebutkan, anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit diakibatkan oleh kebijakan pemerintah yang emosional menghentikan ekspor. Padahal, kala itu harga TBS Indonesia tengah naik. Akibat hal itu negara dirugikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut devisa negara dirugikan sebesar Rp32 triliun. "Akhirnya kebijakan ini dikoreksi," kata Affandie, belum lama ini. Maka itu, dia berharap pemerintah agar dapat menstabilkan harga TBS sawit yang saat ini masih anjlok. Per 26 Juli 2022, harganya di tingkat Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Kalbar hanya Rp1.100. Sementara di tingkat petani tinggal Rp800 per kilogram. "Jadi tak naik-naik sampai sekarang. Akhirnya menyusahkan petani," katanya. Dia mengatakan, upaya pemerintah menghapus pajak ekspor CPO sejak 16 Juli tak berdampak pada kenaikan harga TBS pula. “Ini masuk dua pekan, harga sawit tak naik," ujarnya. Harga TBS yang tak kunjung stabil itu, tak lepas dari penurunan kepercayaan pihak luar negeri terhadap Indonesia, sebagai pihak penyuplai CPO yang sempat menghentikan ekspor mendadak. Di sisi lain, upaya Pemprov Kalbar memulihkan harga TBS dengan penetapan harga minimal, juga tak dapat diikuti seluruh pengusaha. Sebab, para pengusaha juga tetap mengacu pada harga pasar. Sehingga kata Affandie, jika perdagangan mereka rugi terus, tak mungkin harga pemerintah bisa diberlakukan. Untuk itulah, pemerintah pun tak bisa menyalahkan pengusaha saja. “Sebab, jika harga yang ditetapkan tak diikuti dan pengusaha rugi maka bedampak pada ekonomi perusahaan. Apalagi, jika hal tersebut menyebabkan kerugian berat,” paparnya. Dia berharap, harga TBS ini dapat segera merangkak naik dalam waktu dekat. Dengan demikian, bisa menjadi penyumbang pajak ekspor. “Nilainya kan Rp688 rupiah, coba dikali produksi CPO Kalbar 5 juta ton,” pungkas politisi Demokrat itu. (ap)

Kalbar

| Sabtu, 30 Juli 2022

Lokal

UMKM Benteng Perekonomian Kubu Raya Pasca Pandemi

Berita Lokal, PIFA - Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan mengatakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung dan benteng perekonomian. UMKM sangat berperan untuk mempercepat pemulihan perekonomian pasca pandemi Covid-19. "Ketika pandemi Covid-19, UMKM sudah membuktikan sebagai benteng ekonomi rumah tangga dan ekonomi Indonesia," ujarnya saat menyampaikan sambutan pada kegiatan Penyerahan Bantuan Sarana Usaha bagi IKM, UMKM dan Bahan Pangan Keluarga Beresiko Stunting di Kabupaten Kubu Raya, Senin (12/12/2022) Selain itu, kata Muda UMKM juga dapat menekan agar tidak terjadi pengangguran yang terlalu besar, terlebih UMKM ini juga dapat memperkuat generasi muda saat ini. Dia memaparkan penyerahan bantuan ini bukan hanya seremonial saja, namun ini merupakan hak masyarakat yang harus disalurkan, sehingga masyarakat mampu meningkatkan upaya dan usaha untuk memperkuat perekonomian. "Sejak dulu, Pemkab Kubu Raya selalu berupaya untuk terus memperkuat UMKM, agar pelaku usaha terus bisa berupaya dan bertahan, sehingga pasarnya pun bisa meluas," katanya. Selain itu, Pemkab Kubu Raya juga berkomitmen agar produk-produk dari UMKM ini mendapat legalitas, sehingga produk UMKM di Kubu Raya dapat menjadi produk andalan dan unggulan. "Salah satu upaya yang kita lakukan adalah dengan sistem data itu. Ini upaya kita agar segala sesuatunya terukur, setiap semester, setiap tahun bisa kita lakukan upaya, apa yang harus kita revisi dan kita perkuat," ujarnya. Dia menyampaikan bahwa saat ini Pemkab Kubu Raya sudah melakukan transformasi dalam upaya memperkuat usaha mikro dengan sistem data yang benar-benar langsung dari sumbernya, benar-benar akurat dan benar-benar rill. "Akhirnya itu semua akan mengawal berkelanjutannya, fokusnya dari pelaku usaha mikro itu sendiri," katanya. Lebih lanjut Muda mengatakan prinsip utama usaha itu adalah jejaring, melalui jejaring ini akan semakin banyak orang mengetahui, dari yang tidak tahu menjadi tahu, untuk itu perlu usaha yang menarik dengan inovasi-inovasi baru. "UMKM Kubu Raya, sesuai dengan semangat menanjak, bukan hanya UMKM followers, tapi selalu menjadi trendsetter, selalu menciptakan hal-hal yang menarik, selalu menciptan inovasi-inovasi baru," tutupnya. (ap)

Kubu Raya

| Rabu, 14 Desember 2022

Nasional

Jadi Sorotan Publik, Partai Mahasiswa Indonesia Diketuai Eko Pratama Sudah Mendapatkan SK Kemenkumham

Berita Nasional, PIFA - Dunia politik dan pergerakan mahasiswa kembali mendapatkan sorotan publik, pasalnyan secara tiba-tiba adanya kemunculan Partai Mahasiswa Indonesia yang secara sah sudah terdaftarnya dalam surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Diketahui surat Kemenkumham tersebut telah diteken oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly pada ejak 21 Januari 2022 dan telah tercantum dalam surat penyampaian data partai politik ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keberadaan Partai Mahasiswa Indonesia diungkap pertama kali oleh oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Hal itu diungkapkan saat menerima perwakilan massa buruh dan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (21/04/2022). "Telah lahir partai baru, ada namanya Partai Buruh. Lalu kemudian ada juga Partai Mahasiswa Indonesia. Sudah sah di departemen hukum dan HAM," kata Dasco. Partai ini diketuai oleh Eko Pratama, yang merupakan Koordinator Pusat BEM Nusantara Priode 2021-2022, salah satu kelompok gerakan mahasiswa di Indonesia dan belakangan pecah menjadi dua kubu. Ketua Umum Partai Mahasiswa Indonesia adalah Eko Pratama, sementara untuk Sekjen dijabat oleh Mohamad Al Hafis. Partai Mahasiswa Indonesia tidak memiliki situs sebagaimana layaknya sebuah organisasi. Di media sosial, partai ini seperti enggan memunculkan diri. Pengamat politik sekaligus Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedillah Badrun mencurigai adanya aktor lain di balik berdirinya PMI. "Patut diduga ada kemungkinan ada aktor lain di belakang berdirinya partai mahasiswa," kata Ubedillah kepada dikutip dari suara.com, Minggu (24/4/2022). Ia mengungkapkan, salah satu syarat mendirikan partai politik yakni mesti memiliki kantor di seluruh provinsi serta kabupaten dan kota. Sudah pasti biaya yang dibutuhkan cukup besar. "Kaya sekali jika mahasiswa punya partai dan punya kantor di semua provinsi dan kabupaten? Dari mana kira-kira biayanya ya?" tutur Ubedillah. Di sisi lain, Ubedillah juga menilai munculnya Partai Mahasiswa Indonesia berpotensi memecah belah. Sehingga, patut diduga pula jika partai politik baru tersebut memang sengaja didirikan untuk memecah belah mahasiswa yang belakangan ini kerap mengkritik kebijakan pemerintah. "Pada titik ini, keberadaan partai mahasiswa berpotensi tinggi memecah belah mahasiswa. Artinya, bisa saja sengaja dibuat untuk memecah konsentrasi mahasiswa yang sedang melawan pemerintah," ungkapnya. (ja)

Kalbar

| Sabtu, 30 Juli 2022

Kubu Raya

| Rabu, 14 Desember 2022

Jakarta

| Senin, 25 April 2022