Didi Haryono Puji Kepemimpinan Sutarmidji dan Siap Melanjutkan Program Pembangunan Kalbar
Sambas | Jumat, 4 Oktober 2024
Calon Wakil Gubernur Kalbar nomor urut 1, Didi Haryono berfoto bersama di Sambas. (Istimewa)
Sambas | Jumat, 4 Oktober 2024
Politik
PIFA.CO.ID, POLITIK - Peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menilai publik yang merasa dirugikan akibat dugaan korupsi di PT Pertamina Patra Niaga dapat menempuh jalur hukum melalui dua mekanisme gugatan. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan bagi masyarakat yang terdampak langsung dari kasus tersebut.Menurut Herdiansyah, terdapat peluang untuk menggabungkan gugatan publik dengan penyidikan perkara utama sebagaimana diatur dalam United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) atau Konvensi PBB Antikorupsi.“Sebenarnya di dalam UNCAC, konvensi PBB tentang antikorupsi, ada istilah 'compensation for damage'. Jadi, di samping kerugian negara dalam perspektif keuangan, juga harus ditempatkan dalam konteks kerugian publik secara langsung,” ungkap Herdiansyah kepada Suara.com pada Sabtu (1/3/2025).Ia menekankan bahwa dalam kasus dugaan korupsi PT Pertamina Patra Niaga, terdapat potensi kerugian keuangan publik yang bisa dihitung bersamaan dengan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, kompensasi terhadap publik dapat dihitung bersamaan dengan proses hukum yang berjalan terhadap tindak pidana korupsi yang tengah diusut.Selain mekanisme tersebut, Herdiansyah menyebutkan cara kedua, yaitu melalui gugatan class action. Mekanisme ini memungkinkan sekelompok masyarakat yang memiliki kepentingan serupa untuk mengajukan gugatan perdata secara kolektif, terpisah dari pokok perkara pidana.“Ada juga mekanisme lain selain class action, yaitu citizen lawsuit. Namun, citizen lawsuit biasanya lebih berkaitan dengan regulasi. Dalam kasus ini, yang paling tepat adalah class action,” jelasnya.
Nasional
Berita Nasionak, PIFA - Dalam rangka mengantisipasi dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM), Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta pemerintah daerah untuk tidak ragu menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di daerahnya. Sebab, pemerintah telah mengeluarkan payung hukum terkait penggunaan anggaran untuk keperluan tersebut. “Tidak perlu ragu-ragu menggunakan anggaran yang ada karena sudah ada Peraturan Menteri Keuangan dan juga SE [Surat Edaran] dari Menteri Dalam Negeri. Payung hukumnya sudah jelas, asal penggunaannya betul-betul digunakan dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan karena penyesuaian harga BBM yang minggu yang lalu baru kita sampaikan,” kata Presiden saat memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia terkait pengendalian inflasi yang berlangsung hybrid terpusat di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/9/2022). Presiden mengungkapkan, hingga saat ini realisasi APBD masih berada di kisaran 47 persen, padahal kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sangat besar. Untuk itu, pemerintah pusat pun mendorong pemda untuk menggunakan dua persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk subsidi dalam rangka menyelesaikan akibat dari penyesuaian harga BBM. “Bentuknya, bisa bansos [bantuan sosial], terutama kepada rakyat yang sangat membutuhkan. Nelayan misalnya, kan harian menggunakan solar ini bisa dibantu dengan menyubsidi mereka. Ojek misalnya, ini juga menggunakan BBM, bisa dibantu dari subsidi ini. Juga UMKM, bisa juga dibantu dalam pembelian bahan baku yang naik karena kemarin ada penyesuaian harga BBM. Transportasi umum, juga bisa dibantu kenaikan tarifnya berapa itu yang dibantu, bukan total dibantu, tetapi kenaikan tarif yang terjadi itu bisa dibantu lewat subsidi ini,” tambahnya. Presiden menyebut alokasi dua persen dari dana transfer umum ini berjumlah sekitar Rp2,17 triliun. Pemerintah juga menyiapkan alokasi belanja tidak terduga sebesar Rp16,4 triliun dan baru digunakan Rp6,5 triliun. Artinya, lanjut Kepala Negara, masih ada ruang yang sangat besar untuk menggunakan dana alokasi umum maupun belanja tidak terduga oleh provinsi, kabupaten, maupun kota. Oleh karena itu, Presiden pun meminta pemda untuk memanfaatkan komponen belanja tidak terduga untuk mengendalikan inflasi di daerah masing-masing seperti kenaikan bahan pangan. “Misalnya harga bawang merah. Bawang merah berasal yang banyak dari Brebes, misalnya ini Provinsinya Lampung. Brebes ke Lampung berapa transportasinya? Biaya transportasinya Rp3 juta itu yang ditutup oleh pemda sehingga harga yang terjadi adalah harga petani di Brebes kemudian sama dengan harga yang ada di pasar. Kalau itu semua daerah melakukan, ini kita akan bisa menahan inflasi agar tidak naik,” ujar Presiden mencontohkan. Presiden juga kembali mengingatkan para kepala daerah untuk waspada terhadap inflasi, terkhusus yang berkaitan dengan harga pangan lantaran pangan berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan di daerah. Menurutnya, jika harga pangan naik, maka kemiskinan di daerah juga akan ikut naik. “Utamanya itu beras sebagai komponen utama. Jadi hati-hati kalau harga beras di daerah Bapak, Ibu sekalian itu meskipun hanya Rp200 atau Rp500 [naik], segera diintervensi karena itu menyangkut kemiskinan di provinsi, di kabupaten, dan di kota Bapak, Ibu pimpin. Itu akan langsung bisa naik angka kemiskinannya,” tutup Kepala Negara. (yd)
Teknologi
PIFA.CO.ID, TEKNO - Selain memperkenalkan dua model hybrid premium, New Camry HEV dan New Corolla Cross HEV, Toyota juga menghadirkan varian terbaru dari city car andalannya di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2025. Model terbaru tersebut adalah New Toyota Agya Stylix with GR Aeropackage, yang menawarkan desain lebih sporty dan fitur tambahan untuk meningkatkan pengalaman berkendara.New Toyota Agya Stylix with GR Aeropackage hadir sebagai pilihan baru bagi konsumen entry hatchback yang menginginkan kendaraan dengan tampilan lebih menarik dan fitur lebih lengkap. Toyota menegaskan bahwa model ini dirancang untuk memberikan “perfect value for money” dengan tetap mempertahankan karakter exciting city car.Dalam keterangan resminya, Toyota menyatakan bahwa Agya terbaru ini hadir dengan peningkatan desain eksterior yang lebih agresif. Sejumlah perubahan tampak pada Front GR Aero Mudguard, Rear GR Aero Mudguard, serta GR Side Skirt yang semakin mempertegas kesan sporty. Selain itu, kendaraan ini juga dilengkapi dengan fitur Follow Me Home dan Power Mode untuk meningkatkan kenyamanan dan pengalaman berkendara.Sebagai tambahan, program layanan purna jual T-CARE Lite tetap berlaku untuk pembelian New Agya Stylix with GR Aeropackage, termasuk dalam ajang IIMS 2025. Program ini menawarkan gratis biaya jasa hingga servis berkala ke-7, memberikan nilai lebih bagi konsumen.Berikut adalah harga On The Road (OTR) Jakarta untuk varian New Toyota Agya Stylix:Agya 1.2 G CVT with GR Parts Aero Package: Rp 200.600.000Agya 1.2 GR-S M/T Non Premium Spec (One Tone): Rp 236.900.000Agya 1.2 GR-S M/T Non Premium Spec (Two Tone): Rp 239.400.000Agya 1.2 GR-S CVT Non Premium Spec (One Tone): Rp 253.600.000Agya 1.2 GR-S CVT Non Premium Spec (Two Tone): Rp 256.200.000Dengan peluncuran New Toyota Agya Stylix with GR Aeropackage ini, Toyota semakin memperkuat lini produknya di segmen entry hatchback, memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen yang menginginkan mobil sporty dengan harga yang kompetitif.