PIFA.CO.ID, NASIONAL - Komisi II DPR RI menggelar rapat bersama seluruh kepala daerah di Indonesia pada Selasa (29/4/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan. Rapat ini membahas berbagai isu strategis, termasuk dana pusat ke daerah dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Salah satu kepala daerah yang hadir adalah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Nama Dedi menjadi sorotan setelah Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, menjulukinya sebagai "Gubernur Konten" dalam rapat tersebut. “Kang Dedi, Gubernur Konten. Mantap nih Kang Dedi,” ujar Rudy disambut tawa peserta rapat.

Menanggapi sebutan tersebut, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa aktivitasnya membuat konten di media sosial membawa dampak positif, khususnya dalam efisiensi anggaran belanja iklan. Ia mengklaim, sejak dirinya aktif membuat konten, pengeluaran iklan Pemprov Jabar bisa ditekan dari Rp50 miliar menjadi hanya Rp3 miliar.

“Biasanya kerja sama media untuk iklan itu Rp50 miliar. Sekarang cukup Rp3 miliar, tapi viral terus,” kata Dedi dalam paparannya.

Dedi dikenal aktif membagikan video kesehariannya melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel, yang kini telah memiliki lebih dari 6,8 juta pelanggan. Ia merekam berbagai aktivitas, mulai dari kunjungan ke warga hingga urusan keluarga.

Meski sering menuai pro dan kontra, Dedi mengakui bahwa konten yang dibuatnya merupakan bentuk pencitraan. Namun, menurutnya, pencitraan merupakan hal yang wajar dan bahkan perlu bagi seorang pejabat publik.

“Benar itu pencitraan. Karena setiap pejabat publik harus punya citra, dan itu harus dilakukan secara konsisten, bukan pura-pura atau dadakan,” tegasnya.

Mantan Bupati Purwakarta ini juga menegaskan bahwa kebiasaannya merekam aktivitas dan membagikannya di media sosial bukan sesuatu yang baru. Menurutnya, hal tersebut sudah ia lakukan sejak masih menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Purwakarta.

“Hidup saya dari dulu begini, tanpa skenario, tanpa teks, tanpa konsep. Mengalir saja, mengikuti alur kehidupan,” tuturnya.

Langkah Dedi memanfaatkan platform digital dalam berkomunikasi dengan masyarakat dinilai sebagai strategi komunikasi politik era digital. Meski mendapat sorotan, ia tetap konsisten dengan pendekatan komunikatif dan transparan melalui media sosial.