Istimewa

Dokumen Kependudukan Rusak akibat Bencana, Dukcapil Buka Layanan Jemput Bola di NTT

Nasional | Jumat, 21 Agustus 2026

Bencana yang melanda sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak hanya berdampak pada kondisi fisik masyarakat dan lingkungan. Dokumen administrasi kependudukan (adminduk) warga juga berpotensi hilang, rusak, atau tidak lagi dapat digunakan.

Warga terdampak bencana termasuk dalam kategori penduduk rentan administrasi kependudukan. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

Dalam aturan tersebut, penduduk yang terdampak atau menjadi korban bencana alam termasuk kelompok penduduk rentan adminduk karena berpotensi mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan.

Merespons kondisi tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) akan menggelar program Dukcapil Tanggap Bencana NTT.

Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi mengatakan program tersebut bertujuan memastikan pelayanan adminduk tetap berjalan di lokasi bencana sekaligus membantu warga mendapatkan kembali dokumen yang hilang atau rusak.

"Di tengah bencana, penduduk tidak boleh kehilangan hak atas identitas dan dokumen kependudukannya," ujar Teguh.

Melalui program tersebut, Dukcapil akan memberikan pelayanan adminduk secara langsung dengan skema jemput bola. Layanan berlangsung pada 24-28 Agustus 2026 dengan prinsip cepat, mudah, dan gratis.

Ditjen Dukcapil membentuk enam tim unit pelayanan yang akan diterjunkan ke sejumlah wilayah terdampak bencana di NTT.

Tim 1 akan melayani masyarakat di Kabupaten Manggarai, Tim 2 di Kabupaten Manggarai Barat, dan Tim 3 di Kabupaten Manggarai Timur.

Tim 4 ditugaskan ke Kabupaten Ngada dan Nagekeo. Sementara Tim 5 melayani warga di Kabupaten Ende dan Tim 6 bergerak di Kabupaten Sikka.

Setiap tim dibekali perangkat perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el) serta peralatan pendukung lainnya. Perangkat tersebut digunakan untuk membantu penerbitan maupun penggantian dokumen kependudukan warga yang terdampak bencana.

Melalui layanan jemput bola ini, Ditjen Dukcapil Kemendagri memastikan masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen kependudukan akibat bencana tetap dapat memperoleh layanan administrasi kependudukan.

Rekomendasi

Pifabiz

Sarwendah Klarifikasi Hubungannya dengan Boy William

Pifabiz

| Kamis, 30 Januari 2025

Teknologi

Microsoft dan OpenAI Selidiki Dugaan Akses Ilegal Data oleh DeepSeek

Indonesia

| Kamis, 30 Januari 2025

Sports

Presiden Real Madrid Usai Dibantai Barcelona: Terkadang, Kami Harus Kalah di Final

Indonesia

| Selasa, 14 Januari 2025

Sports

Kluivert Tegaskan Timnas Indonesia Tetap Serius Hadapi Jepang

Timnas

| Selasa, 10 Juni 2025

Pifabiz

Deddy Corbuzier Sebut Tidak Akan Ambil Gaji sebagai Stafsus Menhan

Indonesia

| Jumat, 14 Februari 2025

Sports

Bayern Muenchen Kuasai Klasemen Liga Champions, Juventus di Ujung Tanduk

Sports

| Kamis, 2 Oktober 2025

Lokal

Sekda Kapuas Hulu Pimpin Upacara HUT ke-68 Pemprov Kalbar

Kapuas Hulu

| Jumat, 31 Januari 2025

Nasional

Ibu Rumah Tangga di Poso Menang Rp1 Miliar dari Program Miliarder Yamaha

Nasional

| Jumat, 15 Agustus 2025

Sports

Chelsea Tumbangkan Liverpool 3-1, Perebutan Posisi Lima Besar Semakin Ketat

Inggris

| Senin, 5 Mei 2025

Lokal

PGRI Kalbar Laporkan TikTokers Riezky Kabah ke Polda Usai Viral Video Hina Profesi Guru

Pontianak

| Kamis, 27 Februari 2025

Berita Terkait

Politik

Firli Bahuri Tak Hadiri Agenda Pemeriksaan Kasus SYL

PIFA, Politik - Kuasa hukum mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri, Ian Iskandar, mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya pada Kamis (28/11). Kedatangannya disebut untuk berkoordinasi dengan penyidik terkait kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL)."Koordinasi," ujar Ian singkat saat ditemui di Gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.Ian tiba sekitar pukul 10.40 WIB bersama tim kuasa hukum lainnya, namun tidak didampingi oleh Firli Bahuri. Setelah dari Polda Metro Jaya, Ian langsung menuju ke Bareskrim Polri, lokasi di mana Firli dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada hari yang sama. Namun, Firli kembali tidak hadir dalam agenda tersebut.Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, mengonfirmasi ketidakhadiran Firli. "Melalui kuasa hukumnya, Ian Iskandar, pada pukul 10.54 WIB pagi ini telah menyampaikan kepada penyidik bahwa tersangka FB tidak hadir memenuhi panggilan penyidik pada hari ini," kata Ade Safri.Ia menambahkan, penyidik akan melakukan konsolidasi untuk menentukan langkah lanjutan dalam penanganan kasus tersebut. Namun, Ade Safri tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai alasan ketidakhadiran Firli. "Bisa tanya langsung ke Ian Iskandar, penasihat hukumnya," ucapnya.Status Kasus dan Langkah HukumFirli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2023 lalu dalam kasus dugaan pemerasan terhadap SYL. Ia diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup.Namun, hingga kini perkembangan kasus ini berjalan lambat. Penyidik telah dua kali mengirimkan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, namun dua kali pula berkas tersebut dikembalikan karena dianggap belum lengkap. Kondisi ini memicu gugatan dari Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor 116/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL. (ad)

Jakarta

| Kamis, 28 November 2024

Internasional

Kedubes Iran di Jakarta Tegaskan Komitmen Jaga Hubungan Persahabatan dengan Negara Timur Tengah

PIFA, Internasional - Kedutaan Besar Iran di Jakarta menegaskan bahwa Iran tetap berkomitmen menjaga serta melanjutkan hubungan persahabatan dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah. Dalam siaran pers yang disampaikan pada Senin, Kedubes Iran menyatakan hubungan tersebut didasarkan pada prinsip saling menghormati, hubungan bertetangga yang baik, serta penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah masing-masing negara. Iran juga menegaskan bahwa operasi pertahanan yang dilakukannya terhadap pangkalan dan instalasi militer Amerika Serikat di kawasan tidak boleh dipandang sebagai tindakan permusuhan terhadap negara-negara di wilayah tersebut. Menurut pernyataan Kedubes, negara-negara kawasan dinilai telah memahami bahwa keberadaan pangkalan militer Amerika di wilayah mereka tidak memberikan kontribusi nyata terhadap keamanan regional. Sebaliknya, fasilitas tersebut disebut digunakan untuk mendukung Israel, yang dituduh melakukan agresi terhadap rakyat Iran. Kedubes Iran juga menegaskan bahwa operasi pertahanan yang dilakukan Teheran ditujukan terhadap target dan fasilitas yang menjadi sumber atau titik awal tindakan agresif terhadap Iran, serta yang mendukung operasi tersebut. Selain itu, Iran menyatakan tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap proses diplomasi dengan Amerika Serikat akibat apa yang disebut sebagai pengkhianatan berulang dari Washington dalam berbagai perundingan. Dalam pernyataan tersebut, Iran menyebut tindakan AS telah tiga kali mengkhianati proses diplomasi. Pertama, penarikan sepihak Amerika Serikat dari Joint Comprehensive Plan of Action pada 2018 di masa pemerintahan Donald Trump. Kedua, serangan terhadap Iran pada Juni 2025 saat proses perundingan dengan AS masih berlangsung sebelum putaran keenam pembicaraan. Ketiga, serangan militer yang terjadi pada 28 Februari setelah putaran kedua perundingan antara kedua negara. Meski demikian, Iran menegaskan tetap berkomitmen pada terciptanya perdamaian yang berkelanjutan di kawasan. Namun, Teheran menegaskan tidak akan ragu untuk membela kehormatan dan kedaulatan negaranya. Dalam kesempatan yang sama, Kedubes Iran kembali mengutuk tindakan yang disebut sebagai agresi dari Amerika Serikat dan Israel terhadap integritas wilayah Iran.

Internasional

| Minggu, 8 Maret 2026

Politik

Survei Anies Turun, Ketua Bappilu Demokrat: Gara Belum Umumkan Cawapres!

PIFA, Politik - Pada survei Litbang Kompas sebelumnya menunjukan peningkatan 6 persen dukungan publik terhadap Prabowo. Sementara posisi kedua diraih bakal capres sekaligus Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung PDI Perjuangan (PDI-P) dan urutan ketiga masih Anies Baswedan. Ganjar meraih posisi kedua dengan elektabilitas 22,8 persen, selisih keduanya masih ada margin of error kurang lebih 2,83 persen. Sedangkan, bakal capres yang juga eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menduduki posisi ketiga elektabilitasnya 13,6 persen. Dengan kata lain, raihan ini naik 0,5 persen dibanding hasil survei Januari 2023. Kemudian Survei terbaru yang digelar pada 26-30 Mei 2023 oleh indikator politik Indonesia terhadap 1.230 responden dipilih melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan screening. Survei dilakukan melalui panggilan telepon oleh pewawancara yang dilatih elektabilitas calon presiden menjelang Pemilu 2024. Hasilnya, Ketum Gerindra Prabowo Subianto berada di posisi teratas. "Jadi trennya tidak berubah, Mas Anies tren penurunannya belum berhenti sejak awal 2023, sementara Pak Prabowo keunggulannya sedikit lebih tinggi tetapi masih kisaran margin of error dengan Ganjar Pranowo," kata peneliti utama Indikator Burhanuddin Muhtadi dalam konferensi pers secara virtual, Minggu, (4/6/2023). Sementara menurut Ketua Bappilu Partai Demokrat, Andi Arief, yang mengusung Anies, menilai hal itu terjadi karena Anies belum mengumumkan bakal cawapres. "Memang ada kecenderungan menurun dari Survei Indikator karena mungkin dugaan kami, hipotesa kami, lambannya proses deklarasi," kata Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief kepada wartawan, Senin (5/6/2023), seperti dikutip PIFA dari detikcom. Untuk itu Andi menyebut Demokrat mengusulkan Anies segera mendeklarasikan siapa pendampingnya untuk Pemilu 2024. Dia mengatakan Demokrat telah menyarankan pengumuman cawapres dilakukan bulan ini. "Jadi kita akan mengajukan usul kepada Pak Anies agar bulan Juni ini segera di deklarasikan agar tidak semakin dalam jaraknya, semakin jauh jaraknya," tutur dia. (hs)

Jakarta

| Kamis, 28 November 2024

Internasional

| Minggu, 8 Maret 2026

Indonesia

| Senin, 5 Juni 2023