Berita Lokal, PIFA - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat diminta memperioritaskan pemerataan pembangunan sekolah, guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

"Pemerataan sekolah merupakan upaya meningkatkan IPM. Walau peningkatan IPM sendiri bukan merupakan tugas dari Dinas Pendidikan saja," kata Ketua Komisi V DPRD Kalbar, Heri Mustamin, kemarin.

Heri mengutarakan, IPM menjadi tanggung jawab bersama seluruh stakeholder. Sehingga tidak hanya dibebankan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar saja.

Kendati demikian, legislator Partai Golkar itu mengingatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar harus bekerja sesuai dengan visi dan misi gubernur.

"Terutama percepatan peningkatan IPM itu tadi. Salah satu yang dapat dilakukan dengan pemerataan sekolah," jelasnya.

Menurut Heri, pemerataan sekolah di seluruh Kalbar mesti dilakukan. Sebab, peningkatan IPM jadi prioritas utama Gubernur.

"Anggaran tahun 2023 mendatang sangat besar, mencapai Rp200 miliar yang berhubungan dengan visi dan misi gubernur," katanya.

Menurutnya, sebagian besar infrastruktur sekolah di 14 kabupaten dan kota kebutuhannya seperti penambahan gedung lokal dan renovasi ruangan.

Sementara itu di Kota Pontianak, meminta Disdikbud membangun SMA Negeri di Pontianak Timur dan Tenggara. Kehadiran SMA Negeri di dua kawasan itu, menjadi dambaan masyarakat karena dua kecamatan tersebut belum memilikinya.

"Di tahun ini, Pemprov Kalbar bakal membangun SMA di Jalan Flora di Pontianak Utara," katanya.

Selain itu, Heri juga meminta agar ada penambahan SMA baru di Pontianak Timur dan di Pontianak Tenggara.

"Kepala dinas tmerespon akan mengevaluasi," ujarnya.

Di sisi lain, Heri tak menampik adanya persoalan yang dihadapi misalnya lahan. Maka itu, pihaknya bakal melakukan audiensi dengan Rektor Universitas Tanjungpura, Wali Kota Pontianak hingga Dirjen untuk masalah aset. 

"Sehingga SMA di Pontianak Tenggara bisa diperjuangkan," jelasnya. (ap)