DPR Minta Kasus Pemasangan Pagar Laut Diusut Tuntas
Indonesia | Rabu, 29 Januari 2025
PIFA.CO.ID, NASIONAL - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menyoroti kasus pemasangan pagar laut di Tangerang yang diduga melanggar banyak undang-undang. Dalam sebuah pernyataan yang diterima ANTARA di Jakarta pada Rabu, Abdullah menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas dalam kasus ini.
Menurut Abdullah, pemilik pagar laut tersebut termasuk perusahaan seperti PT Agung Intan Makmur dengan 234 bidang Hak Guna Bangunan (HGB), serta PT Cahaya Inti Sentosa dan sembilan individu dengan total 17 bidang Sertifikat Hak Milik (SHM). Totalnya, ada 263 bidang pagar laut yang memiliki sertifikat.
Pemasangan pagar laut ini disinyalir melanggar beberapa undang-undang, termasuk UU KUHP, UU Pokok Agraria, UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Kelautan, UU Sumber Daya Air, UU Ciptakerja, dan UU Tindak Pidana Korupsi.
Abdullah juga mengutip data dari Ombudsman RI yang mencatat kerugian signifikan akibat kasus ini, termasuk penurunan pendapatan nelayan sebesar Rp93,31 miliar per tahun, peningkatan biaya operasional sebesar Rp18,60 miliar per tahun, dan kerusakan ekosistem laut sebesar Rp5 miliar per tahun. Dia menekankan bahwa penegakan hukum terhadap kasus ini harus segera dilakukan untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi masyarakat dan lingkungan.
Abdullah juga menyuarakan keprihatinannya terhadap laporan warga Desa Kohod terkait dugaan masalah pencatutan nama dalam sertifikat HGB ke Kementerian ATR/BPN. Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa penegakan hukum yang adil adalah kunci untuk menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat.
Untuk menuntaskan permasalahan ini, Abdullah menyerukan kolaborasi semua pihak, termasuk penegak hukum, dalam mengusut aktor-aktor di balik pemasangan pagar laut ini. Dia juga menegaskan dukungannya terhadap misi Presiden Prabowo untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan korupsi di Indonesia.
Berita ini disusun berdasarkan pernyataan resmi Abdullah dan data yang tersedia dari sumber yang terkait dengan kasus pagar laut di Tangerang.
