DPR Minta Pemerintah Aktifkan Kembali JKN PBI Agar Rakyat Tak Menjerit
Politik | Senin, 9 Februari 2026
PIFA, Politik - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, meminta pemerintah, khususnya Kementerian Sosial dan BPJS Kesehatan, untuk mengaktifkan kembali kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang telah dinonaktifkan. Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat tidak semakin terbebani dalam mengakses layanan kesehatan.
Marwan menegaskan persoalan tersebut sebetulnya mudah diselesaikan karena anggaran JKN PBI tersedia dan tidak mengalami pemotongan. Ia meminta pemerintah segera mengaktifkan kembali peserta yang dinonaktifkan sembari melakukan perbaikan data.
“Anggarannya juga ada, enggak ada masalah. Nanti sambil perbaikan, diaktifkan dan kita bayar itu semua supaya masyarakat kita tidak lagi menjerit dan tidak menyalahkan kita,” kata Marwan saat rapat pimpinan DPR RI bersama sejumlah menteri di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Menurut Marwan, cakupan PBI seharusnya tidak hanya dibatasi pada masyarakat desil 1 hingga 5. Ia menilai masyarakat di desil 6 sampai 10 juga perlu ditanggung, khususnya mereka yang menderita penyakit kronis.
“Jadi bukan saja yang PBI itu, tapi yang masuk desil sampai ke 10 pun kalau penyakitnya tertentu harus dibantu,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam pembahasan di Komisi VIII DPR RI dikenal istilah “wisuda” bagi penerima bantuan sosial, yakni masyarakat miskin yang kondisinya sudah meningkat sehingga tidak lagi berhak menerima Program Keluarga Harapan (PKH).
“Sampai di Komisi VIII ada namanya ‘wisuda’. Jadi orang miskin diwisuda, sudah menjadi tidak miskin lagi. Belum kaya, tapi tidak miskin, tidak perlu lagi mendapatkan bantuan sosial PKH,” katanya.
Namun, Marwan menegaskan bahwa urusan kesehatan tidak bisa disamakan dengan bantuan ekonomi. Menurutnya, bantuan sosial dan bantuan kesehatan harus diperlakukan secara berbeda.
“Untuk urusan kesehatan, tidak bisa disamakan. Tidak perlu sebetulnya ribut-ribut di masyarakat karena toh juga uangnya ada. Kecuali memang yang dibantu itu betul-betul kaya, datanya itu yang harus dibenahi,” pungkasnya.
