Dana desa 2024 diusulkan naik jadi Rp 5 Miliar untuk tahun anggaran 2024. (Ilustrasi: Dok. Istimewa)

Dana desa 2024 diusulkan naik jadi Rp 5 Miliar untuk tahun anggaran 2024. (Ilustrasi: Dok. Istimewa)

Berandascoped-by-BerandaNasionalscoped-by-NasionalDPR RI Dorong Dana Desa 2024 Naik Jadi Rp 5 Miliar

DPR RI Dorong Dana Desa 2024 Naik Jadi Rp 5 Miliar

Indonesia | Minggu, 21 Mei 2023

PIFA, Nasional - Pimpinan DPR RI mengusulkan kenaikan anggaran dana desa untuk tahun 2024. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Abdul Muhaimin Iskandar (Gus Imin).

Gus Imin menerangkan bahwa usulannya mengenai peningkatan anggaran dana desa hingga lima kali lipat atau mencapai Rp5 miliar per desa pada tahun 2024 diajukannya karena mayoritas Kepala Desa (Kades) sudahberhasil mengelola dana desa dengan sukses.

“Saat ini yang kita khawatirkan, salah sasaran atau penyelewengan dana desa yang dikhawatirkan tidak terwujud. Mungkin ada satu atau dua (kasus penyelewengan). Tapi secara umum (pengelolaan dana desa) sukses,” terang Gus Imin, dikutip dari laman resmi DPR RI.

Selain itu, Ketua Umum PKB juga menambahkan bahwa strategi pembangunan nasional seharusnya mengalami perubahan, dari yang sebelumnya dilakukan dari atas (top down), menjadi dilakukan dari bawah (bottom up), yaitu dari desa. Menurutnya, perubahan orientasi tersebut akan mempercepat kemajuan Indonesia.

“Bahwa kita harus berani mengubah strategi pembangunan nasional dari yang sebelumnya dari atas, diubah dari bawah, dan itu desa. Desa harus menjadi pusat pembangunan nasional di masa akan datang,” pungkasnya.

Gus Imin juga optimis bahwa pengalokasian dana desa sebesar Rp5 miliar per desa akan mendorong pembangunan tidak hanya di setiap desa, tetapi juga dalam skala nasional. "Kita berani berkomitmen bahwa anggaran dana desa sebesar lima miliar ini akan mempercepat pembangunan desa secara massif," tegasnya.

Dia juga telah menghitung anggaran dana desa jika dinaikkan lima kali lipat. Menurutnya, APBN memiliki kapasitas yang sangat mampu untuk menggeser anggaran ke dana desa. Jika usulan tersebut terealisasi, sejumlah Rp500 triliun akan dialokasikan untuk program dana desa.

“Itu artinya butuh Rp400 triliun. APBN kita Rp 3 ribu triliun kalau dipilah Rp 500 triliunnya saja untuk dana desa pasti pembangunannya akan terasa untuk masyarakat apalagi kalau seribu triliun,” tuturnya.

Meskipun demikian, Gus Imin mengingatkan bahwa komitmen dan kemampuan Kepala Desa dalam mengelola anggaran harus terus diasah.

Komitmen pelaksanaan yang baik harus dijaga oleh Kades. Terus partisipasi masyarakat untuk aktif harus ditingkatkan. Program ini merupakan keberhasilan pemerintah keberhasilan pak Jokowi bahwa anggaran tidak dari atas tapi dari bawah. Jadi tepuk tangan dan jempol untuk itu," tutup dia. (yd)

Rekomendasi

Foto: Otorita IKN Menepis Kabar Miring Pembangunan IKN | Pifa Net

Otorita IKN Menepis Kabar Miring Pembangunan IKN

Ikn Nusantara
| Sabtu, 8 Februari 2025
Foto: Trump Pertimbangkan Relokasi Warga Gaza ke Indonesia | Pifa Net

Trump Pertimbangkan Relokasi Warga Gaza ke Indonesia

Indonesia
| Senin, 20 Januari 2025
Foto: Tiga Anak Babi Dicuri dari Pameran Seni Kontroversial di Denmark, Apa Sebabnya? | Pifa Net

Tiga Anak Babi Dicuri dari Pameran Seni Kontroversial di Denmark, Apa Sebabnya?

Denmark
| Jumat, 7 Maret 2025
Foto: Pria Ini Pecahkan Rekor Dunia dengan 10.001 Pull Up dalam Sehari, Begini Kondisi Tubuhnya | Pifa Net

Pria Ini Pecahkan Rekor Dunia dengan 10.001 Pull Up dalam Sehari, Begini Kondisi Tubuhnya

Amerika Serikat
| Rabu, 26 Februari 2025
Foto: Bocah 10 Tahun Hilang Diterkam Buaya Saat Mandi di Sungai Sejenuk | Pifa Net

Bocah 10 Tahun Hilang Diterkam Buaya Saat Mandi di Sungai Sejenuk

Kubu Raya
| Kamis, 20 Februari 2025
Foto: Jadwal Patrick Kluivert dan Staf Asistennya Mulai Bekerja untuk Timnas Indonesia | Pifa Net

Jadwal Patrick Kluivert dan Staf Asistennya Mulai Bekerja untuk Timnas Indonesia

Indonesia
| Kamis, 23 Januari 2025
Foto: Ribuan Ilmuwan Desak Royal Society Keluarkan Elon Musk dari Keanggotaan | Pifa Net

Ribuan Ilmuwan Desak Royal Society Keluarkan Elon Musk dari Keanggotaan

Amerika Serikat
| Minggu, 16 Februari 2025
Foto: Alex Pastoor Ungkap Ajakan Patrick Kluivert Soal Tukangi Timnas Indonesia | Pifa Net

Alex Pastoor Ungkap Ajakan Patrick Kluivert Soal Tukangi Timnas Indonesia

Indonesia
| Kamis, 23 Januari 2025
Foto: Daftar Harga iPhone Januari 2025, iPhone 13 Banting Harga Jadi Segini! | Pifa Net

Daftar Harga iPhone Januari 2025, iPhone 13 Banting Harga Jadi Segini!

Indonesia
| Senin, 6 Januari 2025
Foto: Ini Duduk Perkara Perusahaan Jusuf Hamka Gugat Hary Tanoe | Pifa Net

Ini Duduk Perkara Perusahaan Jusuf Hamka Gugat Hary Tanoe

Jakarta
| Minggu, 9 Maret 2025

Berita Terkait

Nasional

Foto: Terungkap, Ini Alasan Prabowo Pangkas Anggaran Demi Biayai MBG | Pifa Net

Terungkap, Ini Alasan Prabowo Pangkas Anggaran Demi Biayai MBG

PIFA.CO.ID, NASIONAL - Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memangkas anggaran kementerian/lembaga serta dana transfer daerah (TKD) guna mengalokasikan tambahan dana bagi program makan bergizi gratis (MBG). Keputusan ini dilakukan sebagai langkah efisiensi tanpa menambah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN), Tengku Syahdana, dalam diskusi peluncuran seri kedua kajian MBG dari CISDI di Jakarta pada Kamis (6/2/2025), mengonfirmasi bahwa pemerintah menjalankan program MBG dengan metode penghematan anggaran.“Untuk saat ini, pemenuhan makan bergizi gratis dijalankan dengan metode penghematan,” ujar Tengku Syahdana dalam pernyataan yang dikutip Jumat (7/2/2025).Berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025, pemangkasan anggaran menyasar 16 pos belanja kementerian, termasuk belanja alat tulis kantor, rapat, serta pendidikan dan latihan (diklat), dengan persentase pemotongan yang bervariasi.Dalam Instruksi Presiden (Inpres) yang telah diterbitkan, pemangkasan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp256,1 triliun, sementara pemotongan TKD sebesar Rp50,59 triliun, sehingga total efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah mencapai Rp306,69 triliun. Meski demikian, Tengku tidak menyebutkan secara spesifik jumlah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai program MBG.“Jadi tidak ada di sini penambahan uang, tapi penghematan,” tegasnya.Sebelumnya, pemerintah menganggarkan Rp71 triliun untuk program MBG pada tahun 2025. Namun, angka tersebut dinaikkan menjadi Rp171 triliun guna memperluas cakupan program ke seluruh Indonesia dengan target penerima manfaat sebanyak 82,9 juta orang.Saat ini, program MBG telah dijalankan di 31 provinsi dengan total 238 Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) yang beroperasi. Pemerintah juga berencana meresmikan tambahan 468 dapur produksi makanan bergizi gratis pada 17 Februari mendatang guna memastikan distribusi program ini berjalan lebih luas dan optimal.

Indonesia
| Jumat, 7 Februari 2025

Internasional

Foto: KJRI Targetkan Produk Ekspor Indonesia Penuhi 30%  Kebutuhan Jemaah Haji | Pifa Net

KJRI Targetkan Produk Ekspor Indonesia Penuhi 30% Kebutuhan Jemaah Haji

PIFA, Internasional - Konsul Jenderal RI di Jeddah Eko Hartono menegaskan bahwa pihaknya terus berupaya membuka kran ekspor produk Indonesia ke Arab Saudi. Dia menyebut, hal ini menjadi program strategis mengingat jumlah jemaah haji Indonesia adalah yang terbesar di dunia. "Kami targetkan dalam tiga tahun ke depan, kita bisa penuhi 30% kebutuhan makanan dan minuman untuk jemaah haji kita," terang Eko Hartono di Jeddah, Jumat kemarin, dikutip PIFA dari laman resmi Kemenag (5/2). Eko menilai, selama ini proporsi produk Indonesia yang dikonsumsi jamaah haji Indonesia masih sangat kecil, baru sekitar 10%. Padahal, katanya, nilai makanan dan minuman yang dikonsumsi jemaah haji Indonesia mencapai Rp500 milyar. Salah satu upaya yang dilakukan KJRI untuk mencapai target 30% adalah menggelar Indonesian Hajj Expo (IHE).  IHE digelar dua hari, yakni tanggal 1-2 Februari 2023 di Balai Nusantara, Wisma Konjen RI Jeddah. Kegiatan tersebut diikuti 21 eksportir Indonesia dan 9 importir produk Indonesia di Saudi. Turut hadir sekitar 40 perusahaan penyedia layanan katering di Saudi, baik dari Makkah maupun Madinah. "Lebih 300 pengunjung hadir dalam IHE 2023. Selain eksportir Indonesia, importir Saudi, dan katering Saudi, hadir juga Kadin Indonesia, Kadin Makkah dan Jeddah, serta perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, dan KKP," terang Eko. "Dengan mempertemukan calon supplier Indonesia dengan pengguna dari Saudi, diharapkan akan tercapai kesepakatan dagang dengan harga dan kualitas produk yang baik untuk haji, khususnya untuk makanan dan minuman," sambungnya. Eko menilai, IHE 2023 mendapat sambutan positif dari Arab Saudi, khususnya para importir. Namun, pihak eksportir Indonesia harus dapat memenuhi persyaratan agar produknya bisa masuk, terutama dari Saudi Food and Drug Authority (SFDA). Sebab, tanpa sertifikasi SFDA, produk Indonesia sulit masuk, sehingga itu harus segera diselesaikan. "Sebagian dalam proses, seperti beras dan ikan. Ke depan, kami sudah minta pengusaha kita untuk terus proses perijinan untuk produk-produk lainnya sehingga tahun-tahun berikutnya dapat masuk Saudi dan bisa dipakai haji," harapnya. Langkah KJRI Jeddah mendapat dukungan dan apresiasi dari Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief. Hadir dalam pembukaan IHE 2023 di Jeddah, Hilman mengatakan bahwa program tersebut selaras dengan misi PHU dalam menguatkan ekosistem ekonomi haji.  Hilman mengatakan, dimensi penyelenggaraan haji tidak hanya ibadah, tapi juga perniagaan. "Kami di Indonesia juga sudah tiga kali mengadakan pameran sejenis. Semoga ekosistem ekonomi haji di Indonesia makin kuat," harapnya. Hal senada disampaikan Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) KJRI Jeddah, Rivai Abbas. Menurutnya, sebagai pengirim jamaah haji dan umrah terbesar di dunia, saat ini penggunaan produk Indonesia masih minim. Itu antara lain terlihat dari jumlah produk yang digunakan saat musim haji. "Para perusahaan penyedia layanan katering dan muassasah masih lebih banyak menggunakan produk negara lain seperti Thailand, Vietnam, China, dan lainnya," sebut Rivai. Hal ini, kata Rivai, selain disebabkan kurang kompetitifnya harga dan kualitas produk Indonesia, juga kurangnya informasi yang didapat para penyedia layanan terkait konsumsi, transportation, dan akomodasi. "Pasar haji merupakan captive market sekaligus entry point bagi produk-produk Indonesia, khususnya UKM. Sebab, dalam penyelenggaraan haji, pemerintah Indonesia dapat melakukan enforcement terhadap para penyedia layanan untuk menggunakan produk Indonesia," jelasnya. "Biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah/jamaah haji Indonesia di Arab Saudi seharusnya bisa memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku usaha di Indonesia. Apalagi, jemaah Indonesia dikenal sebagai fanatik dan loyal  terhadap makanan Indonesia," imbuh dia. Setuju dengan Konjen Eko Hartono, Rivai menargetkan dalam jangka pendek, ada 30 persen produk Indonesia yang digunakan dalam memenuhi layanan jemaah haji tanah air. Ke depan, produk Indonesia diharapkan makin dikenal para penyedia layanan, baik konsumsi, transportasi, maupun akomodasi. Sehingga, seluruh kebutuhan jemaah haji dapat dipenuhi dari Indonesia. Dia pun bersyukur, antusiasme peserta dan pengunjung IHE 2023 sangatlah baik. "Alhamdulillah, antusiasme peserta dan pengunjung IHE 2023 sangat baik. Hal ini bisa dilihat dari potensi transaksi sementara yang dihasillkan dalam pameran ini yang mencapai lebih dari 4,8 juta USD," tutupnya.

Arab Saudi
| Minggu, 5 Februari 2023

Lokal

Foto: Bahas Tentang Ketenagakerjaan Komisi A DPRD Landak Adakan Rapat Dengan Perusahaan | Pifa Net

Bahas Tentang Ketenagakerjaan Komisi A DPRD Landak Adakan Rapat Dengan Perusahaan

Landak - Komisi A DPRD Kabupaten Landak kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait dengan Ketenagakerjaan di Kabupaten Landak. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat utama dipimpin oleh Ketua Komisi A Cahyatanus didampingi Anggota Komisi A Yoseph Bosman, Rubina, dihadiri Kadis PMPTSPTK Landak Benipiator, Ketua Serikat Pekerja Landak, kemudian Pimpinan PT Wilmar Grup, Pimpinan PT HPI Grup, Pimpinan PT Sampoerna Grup, Pimpinan PT IGP Grup, Pimpinan PT MAK Grup, Pimpinan PT SMS Grup, Pimpinan PT Hilton Grup, dan Pimpinan PT GRS Grup, Selasa (7/9/2021) Ketua Komisi A Cahyatanus mengatakan bahwa rapat ini dalam rangka mengatasi persoalan terkait dengan masalah Ketenagakerjaan. Dari semua paparan yang disampaikan oleh perusahaan, bahwa mereka tetap mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan, termasuklah masalah kesejahteraan ketenagakerjaan yaitu masalah BPJS ketenagakerjaan. "Diperaturan yang satu ini ada tambahan terkait dengan kewajiban BPJS ketenagakerjaan, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan kalau dulu jaminan kesehatan, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua. Jadi sekarang ada jaminan kehilangan pekerjaan. Semua perusahaan yang hadir akan mematuhi dan akan melaksanakannya," ucapnya dilansir dari Tribun Pontianak. Kemudian terkait dengan PHK bahwa mereka juga akan mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, dimana PHK akan dilaksanakan apabila memang sudah tidak ada solusi lain lagi, dengan ketentuan memperhatikan perundang-undangan,  jika itu memang dilaksanakan, maka pesangon akan diberikan sesuai peraturan perundang-undangan. Persoalan-persoalan yang terjadi diantara pekerja dengan pihak perusahaan maka itu akan dibahas melalui LKS tripartit di tingkat Kabupaten. Karena segala sesuatu harus diselesaikan sebaik mungkin dan serapi mungkin agar tidak terjadi gejolak dikemudian hari. Kemudian dalam rangka rekrutmen ketenagakerjaan, diminta pihak perusahaan untuk mengutamakan masyarakat setempat atau putra daerah yang memiliki potensi, memiliki sumber daya manusia dan memiliki kemampuan, dan mereka yang menyerahkan lahan juga jadi perhatian dalam rekrutmen ketenagakerjaan. "Diminta juga kepada pihak perusahaan dalam rangka mengatasi kasus pencurian utamakanlah kearifan lokal, apabila sudah tidak bisa lagi maka bisa saja disampaikan kepada pihak berwajib tetapi utamakan kearifan lokal selesaikan itu secara adat setempat. Tapi apabila memang sudah tidak bisa lagi, maka bisa dilakukan penindakan oleh pihak yang berwajib. Rangkul seluruh elemen masyarakat demi keberlangsungan kebun itu sendiri," pesannya. Atas nama lembaga dan atas nama DPRD Landak juga berharap bahwa investasi di Landak ini tetap terjaga, karena keberadaan investasi akan membawa manfaat yang banyak bagi masyarakat kabupaten Landak. "Para investor juga harus memperhatikan masyarakat setempat, dengan tidak merugikan masyarakat biar sama-sama nyaman sama-sama untung," harapnya.

Tim Redaksi
| Rabu, 8 September 2021
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5
2
4
8
9
10
3
5