Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat dan meminta persetujuan dari para peserta sidang. “Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanyanya, yang kemudian dijawab “setuju” oleh mayoritas anggota dewan yang hadir.

Persetujuan tersebut turut disaksikan oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, serta jajaran dari Kementerian Hukum dan Kementerian Keuangan.

Dalam revisi UU TNI ini, terdapat empat poin utama perubahan yang disepakati, yaitu:

Kedudukan TNI (Pasal 3)

TNI tetap berada di bawah Presiden terkait pengerahan dan penggunaan kekuatan. Sementara itu, strategi pertahanan dan dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis berada dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

Penambahan Tugas Pokok TNI (Pasal 7)

Revisi ini menambah cakupan operasi militer selain perang (OMSP) dari 14 tugas menjadi 16 tugas. Dua tugas tambahan tersebut mencakup peran TNI dalam menanggulangi ancaman siber serta membantu melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

Jabatan Sipil bagi Prajurit TNI Aktif (Pasal 47)

Dalam undang-undang sebelumnya, terdapat 10 bidang jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif. Revisi terbaru menambah jumlah tersebut menjadi 14 bidang. Namun, pengisian jabatan sipil oleh prajurit aktif hanya bisa dilakukan atas permintaan kementerian/lembaga yang bersangkutan serta harus tunduk pada ketentuan yang berlaku. Di luar ketentuan tersebut, prajurit TNI harus mengundurkan diri atau pensiun jika ingin mengisi jabatan sipil.

Perpanjangan Usia Pensiun Prajurit TNI (Pasal 53)

Usia pensiun bagi bintara dan tamtama diperpanjang menjadi 55 tahun, sementara perwira hingga pangkat kolonel kini dapat bertugas hingga usia 58 tahun. Untuk perwira tinggi, masa dinas diperpanjang dengan batas usia 63 tahun, dan maksimal 65 tahun bagi perwira berbintang empat. Sebelumnya, usia pensiun perwira dibatasi hingga 58 tahun, sementara bintara dan tamtama hingga 53 tahun.

Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa revisi UU TNI ini tetap berlandaskan pada prinsip demokrasi, supremasi sipil, dan hak asasi manusia.

“Kami menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tetap berdasarkan pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, serta memenuhi ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah disahkan,” ujarnya.

Revisi ini mendapat sorotan publik terkait potensi dampaknya terhadap peran TNI dalam pemerintahan serta isu dwifungsi. Namun, pemerintah memastikan bahwa perubahan ini tidak akan mengarah pada pengembalian peran ganda militer dalam politik dan pemerintahan.

Dengan pengesahan revisi UU TNI ini, diharapkan dapat memperkuat peran TNI dalam menghadapi tantangan pertahanan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman modern seperti serangan siber serta perlindungan kepentingan Indonesia di luar negeri.